Oleh : Edi Jatmiko )*
Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf langsung tancap gas untuk memerangi korupsi. Salah satu gebrakannya tersebut adalah perombakan direksi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga diharapkan mampu mencegah kebocoran anggaran dan meningkatkan pendapatan bagi negara.
Pada November lalu, Mantan Wakil Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Chandra Hamzah menyambang Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN. Dalam kesempatan tersebut, Chandra menuturkan bahwa Erick Thohir ingin perusahaan-perusahaan BUMN bersih dari jeratan korupsi, terutama untuk para Direksi-Direksi BUMN.
Chandra menuturkan, Jangan sampai ada pejabat BUMN yang tersangkut kasus korupsi lagi. Konkritnya jangan sampai BUMN dijadikan bahan ‘bancakan’ atau terjerat kasus korupsi.
Oleh karena itu, Chandra diminta oleh Erick untuk memberikan saran dalam upaya perbaikan-perbaikan perusahaan BUMN.
Chandra menambahkan, dalam pertemuan tersebut Erick juga bertekad membawa beberapa di BUMN memiliki valuasi aset yang melebihi orang terkaya versi Forbe.
Kabar terkini menyebutkan, Erick Thohir telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menata ulang BUMN. BUMN ke depan harus konsolidasi dan fokus kembali ke bisnis inti. Jumlah anak dan cucu perusahaan yang terlampau banyak harus dikaji ulang. Selain itu, rencana pembentukan super holding BUMN juga dibatalkan dan akan diganti dengan konsep subholding.
Pihaknya juga sudah bertemu dengan top 30 CEO BUMN serta komisaris utama BUMN tersebut untuk melakukan review bulanan bersama yang hanya dihadiri dirut dan komut saja.
Hal tersebut dukarenakan Komut bertanggungjawab terhadap komisarisnya dan dirut bertanggungjawab kepada direksinya. Dirinya tidak menginginkan ketika me-review sebuah perusahaan, direksi saling tunjuk. Yang lebih gampang ia akan mencopot dirutnya.
Hal lain yang akan dilakukan Erick adalah menerbitkan Permen untuk menjaga transparansi BUMN. Tender tersebut harus transparan. Sebelumnya juga sempat terjadi hal yang tidak baik ketika ada kasus-kasus OTT (Operasi Tangkap Tangan) atas direksi BUMN. Jika hal ini dibiarkan tentu publik akan semakin tidak percaya dengan kinerja BUMN.
Tak lama setelah Erick dilantik oleh Presiden Joko Widodo, dirinya telah melakukan sejumlah gebrakan, yakni dengan mengganti sejumlah direksi BUMN, hingga menunjuk Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Komisaris Pertamina. Hal tersebut tentu saja menunjukkan keseriusannya dalam membenahi carut marut di BUMN.
Mungkin Erick Thohir bisa diibaratkan seperti Ibu Susi Pudjiastuti. Bedanya Bu Susi menenggelamkan kapal pencuri ikan, sedangkan Erick Thohir menenggelamkan koruptor yang mencuri uang rakyat.
Jokowi memilih Erick Thohir yang tidak memiliki vested interest atau kepentingan-kepentingan yang tertanam kuat dan dapat menghambat perubahan. Tujuannya tentu untuk membenahi BUMN yang memiliki aset sekitar Rp. 8.100 Triliun.
Jika dulu Key Performance Indicators (KPI) atau Indikator Kinerja Utama Manajemen BUMN lebih kepada kemampuan menghasilkan laba untuk dividen dan pajak ke negara. Di era Erick Thohir, variabel utamanya justru mengenai Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik. Artinya tidak boleh ada korupsi dan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
Sementara itu, Presiden Jokowi juga telah memastikan bahwa Menteri BUMN akan segera menyelesaikan persoalan yang membelit PT Asuransi Jiwasraya, Jokowi juga menuturkan, bahwa Erick telah memiliki strategi untuk menangani permasalahan tersebut.
Erick juga telah berjanji bahwa masalah Jiwasraya menjadi salah satu fokus utamanya sebagai Menteri BUMN. Ia menyebut pemerintah telah menyiapkan 3 strategi untuk memperbaiki likuiditas perusahaan asuransi jiwa tersebut. Salah satunya adalah membentuk anak usaha, PT Jiwasraya Putra.
Sementara itu, ketua Federasi Serikat Pekerja atau FSP BUMN Arief Poyuono, memberikan dukungan kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk memberantas dugaan korupsi di BTN dengan PT Batam Islan Marina (BIM).
Arief mengatakan bahwa hal tersebut telah menyakiti puluhan ribu buruh yang mengantre untuk mendapatkan KPR bersubsidi, namun oleh BTN KPR dinyatakan habis, setelah diselidiki ternyata terungkap uang rakyat sebanyak Rp 300 miliar.
Atas kasus tersebut, Erick melakukan perombakan struktur bos BTN. Ia mengatakan restrukturisasi jumlah komisaris dan direksi di BTN dilakukan salah satunya untuk mencegah adanya celah korupsi dan menghemat uang operasional di tubuh perseroan.
Segala upaya dan berbagai strategi pemerintah dalam membenahi BUMN, merupakan bukti nyata bahwa Pemerintah ingin menjadikan BUMN semakin efisien dan terbebas dari segala praktik korupsi.
)* Penulis adalah pengamat sosial politik
