Oleh : Abner Wanggai )*
Isu diragukannya ketokohan dari 61 tokoh Papua serta Papua Barat, menjadi polemik tersendiri. Banyak pihak yang menyayangkan hal ini, namun ada pula yang menyatakan dukungan terkait pelaksanaan pertemuan dengan Presiden beberapa waktu lalu yang mana menghasilkan manfaat nyata bagi Papua.
Sebelumnya, Jokowi telah mengundang setidaknya 61 Tokoh Papua dan Papua Barat ke Istana Negara. Mereka dikoordinir dan difasilitasi oleh Ka BIN. Informasi sebenarnya ialah ,Presiden mengundang 63 Tokoh namun dua orang dinyatakan berhalangan hadir karena sakit. Pemilihan para tokoh ini dilakukan secara cermat, serta dipilih dengan mempertimbangkan segala aspek. Diantaranya yaitu, keterwakilan daerah, agama, suku, adat dan tentu saja yang terpenting ialah pengaruhnya di masyarakat Papua.
Para tokoh ini datang dari seluruh wilayah Papua juga Papua Barat. Yang mana selama ini telah diakui ketokohannya. Sehingga anggapan jika pemilihan ini terkesan asal-asalan ialah salah. Mereka ditengarai bukan orang sembarangan. Memang tak dipungkiri terdapat beberapa anggota yang tidak menduduki jabatan formal dalam kepemerintahan. Namun, pimpinan delegasinya ialah seorang DPRD Papua.
Ketokohan dari 61 tokoh yang diundang tersebut tercermin dalam dialognya dengan Presiden Jokowi. Mereka mengajukan 9 tuntutan, namun ditengarai tuntutan tersebut ialah demi kepentingan rakyat Papua. Mereka tidak mengajukan permintaan untuk kepentingan golongan, Agama, Suku, juga lainnya. Diantara ke 9 permintaan tersebut ada yang langsung diterima oleh Presiden. Yakni, pembangunan istana presiden di Papua (Jayapura). Permintaan lainnya juga ada namun, harus dikaji serta melalui proses terlebih dahulu.
Salah satunya ialah, seperti pemekaran wilayah serta masalah lapangan kerja untuk warga Papua dan Papua Barat agar mereka bisa bekerja di lembaga BUMN atau Swasta Nasional. Terkait pembangunan istana kepresidenan ini ketua DPRD menghibahkan tanah dengan luas 10 hektare guna memperlancar pembangunan tersebut. Permintaan lainnya ialah agar putra-putri daerah Papua guna mendapatkan kesempatan untuk menduduki jabatan Eselon I dan II di luar wilayah Papua. Hal ini menurut Presiden juga akan dipertimbangkan secara mendalam. Presiden menyatakan akan memprioritaskan putra-putri Papua untuk menduduki jabatan-jabatan tersebut dengan catatan tidak sedang melanggar aturan.
Cerminan Ketokohan lainnya terbukti dari mereka yang hadir di Istana ialah, mereka tak hanya meminta namun juga berlaku sebaliknya. Yaitu memberi, kaitannya dengan pemberian tanah seluas 10 hektare secara cuma-cuma. Yang mana jika nilainya ditaksir bisa mencapai 1 miliar lebih. Indikasinya ialah, mereka rela memberi untuk kepentingan bersama, bumi pertiwi. Disana juga tidak terlihat adanya kepentingan individu saat pengajuan permintaan. Mereka memanfaatkan moment bertemu presiden guna kemaslahatan bersama, yakni kemajuan Papua.
Meski gelar “Ketokohan” dimaknai sebagai faktor penting. Namun, belum tentu juga seseorang yang tak menduduki suatu jabatan ini patut untuk diremehkan. Meski bukan pejabat, nyatanya esksistensi mereka juga diakui pengaruhnya oleh masyarakat Papua. Mereka semua diundang dalam satu forum yang sama dan bertujuan untuk menyuarakan pendapat atau permintaan tersebut diatas. Permintaan-permintaan yang diajukan ada yang langsung disetujui, namun ada pula yang harus melalui proses pengkajian. Hal ini sebagai wujud pemerintah juga tidaklah gegabah dalam mengambil keputusan.
Hasil permintaan mereka lainnya ialah, akan muncul dua Provinsi baru serta pembangunan istana Presiden dalam beberapa tahun kedepan. Upaya perhatian pemerintah lainnya adalah, seribu pemuda Papua Asli akan menjadi karyawan BUMN. Berdasarkan hal ini tentunya dapat disimpulkan jika yang hadir dalam pertemuan ialah tokoh Papua yang membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan Papua. Bukan tokoh yang memecah belah bangsa, apalagi seorang yang diragukan peranan ketokohannya.
Terlepas dari polemik pro dan kontra dari peristiwa ini, ada baiknya selalu menelaah lebih dalam lagi sebelum memutuskan untuk men-judge seseorang itu tidak kompeten. Mengingat, peranan tokoh ini dimasyarakat juga telah diakui. Hal lain yang mempengaruhi ialah, hasil dari pertemuan tersebut jika ditilik dari segi kesejahteraan maka sudah benar menuju ke arah sana, bukan? Lalu apa lagi yang mesti dipermasalahkan? Bukankah lebih baik kita sebagai warga negara yang baik ikut memantau perkembangan hasil pertemuan ini. Indikasinya ialah, agar rakyat Papua mendapatkan hak kesejahteraan yang sama di berbagai aspek tanpa terkecuali.
)* Penulis adalah Mahasiswa Papua, tinggal di Yogyakarta
