Oleh : Dodik Prasetyo )*
Masuknya Kapal China di Kepulauan Natuna beberapa waktu silam memicu sikap tegas Pemerintah. Jauh sebelumnya, Presiden Jokowi telah mengambil sejumlah langkah stategis untuk mempertahankan Perairan Natuna sebagai beranda Indonesia.
Meski Ibu Susi kini tak menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Pemerintah tetap menegaskan akan menjaga perairan Indonesia dua kali lipat lebih ketat. Bahkan ada upaya menjadikan pulau ini sebagai Provinsi. Hal ini menyusul bergulirnya berita kapal ikan China yang sembarangan mengambil ikan di kepulauan Natuna. Kepulauan yang terkenal dengan hasil lautnya yang melimpah ini memang seringkali membuat kapal asing tergiur.
Menurut mantan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, aktivitas pertahanan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, semakin ditingkatkan selama dua tahun pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Hal tersebut terjadi karena mobilisasi tentara dan alutsista ke daerah itu. Upaya pertama ini khusus menugaskan TNI Angkatan Darat, akan ditempatkan satu batalyon Raider di Natuna. Sementara itu, masing-masing akan diterjunkan satu kompi pasukan elite TNI AU Korps Pasukan Khas (Korpaskhas) beserta pasukan elite TNI AL Marinir. Dia menambahkan akan ada tiga kapal Sea Reader yang siap kejar-kejaran di laut.
Upaya Kedua ialah keberadaan landasan pesawat tempur dan pesawat komersil serta perangkat pertahanan lainnya juga akan ditempatkan di sana. Saat ini, memang baru landasan dan pesawat tempur saja yang sudah dapat dioperasikan. Sementara, perangkat radar laut dan udara serta drone baru akan diadakan beberapa waktu kedepan. Ia berujar, apa yang terjadi di Laut China Selatan bisa dilihat, jika ada yang masuk maka bisa langsung dikejar.
Selain itu, pemerintah juga berencana membangun pelabuhan serta melebarkan akses-akses jalan di wilayah Natuna. Hal ini dilakukan demi percepatan pertumbuhan ekonomi di salah satu kabupaten terluar di Nusantara itu. Dia mengibaratkan jika Natuna itu adalah pintu depan. Sehingga membutuhkan penjagaan, kendati tak memiliki konflik di Laut China Selatan namun penjagaan tetap harus dioptimalkan.
Sebelumnya, Kapal-kapal China disebut masih berseliweran di perairan Natuna utara, Kepulauan Riau (Kepri). Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti menyatakan dukungan penuh langkah tindak lanjut pemerintah sekaligus mendorong penguatan wilayah menghadapi rongrongan negara China.
Ngesti bahkan berharap kabupaten Natuna dapat menjadi provinsi khusus. Status provinsi ini disebut bisa memperluas kewenangan dalam hal penanganan urusan laut termasuk menghadapi penerobos wilayah seperti kapal coast guard China.
Pernyataan Wabup Natuna ini merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan terhadap perairan laut. Sehingga, pihaknya terus mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan TNI untuk menjaga laut Natuna Utara dari pencurian ikan oleh nelayan-nelayan China, Thailand, Vietnam dan juga Malaysia.
Terkait penerobosan kapal asing di wilayah RI, Ngesti menyebut kapal-kapal China masih berkutat di perairan laut Natuna Utara. Sebagian antisipasi pengawasan kini diperketat oleh TNI. Ngesti juga menyebut tim dari Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II (Kogabwilhan II) telah melakukan peninjauan langsung ke perairan laut Natuna Utara. Termasuk Patroli gabungan di batas wilayah RI juga turut dilakukan.
Indonesia sebetulnya sudah menegaskan klaim China bertentangan dengan hukum internasional yang sah. Namun, agaknya China tetap ngotot jika perairan Laut Natuna bagian dari negaranya.
Posisi Indonesia dinilai lebih kuat karena berpijak pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Pada tahun 2016, pengadilan internasional tentang Laut China Selatan menyatakan berkenaan dengan klaim 9 Garis Putus-putus sebagai batas teritorial laut Negeri Tirai Bambu yang tidak mempunyai dasar historis. Tapi China tetap nekad.
Sementara itu, Istana memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersikap tegas untuk merespons klaim China di perairan Laut Natuna. Upaya penanganan klaim China di Natuna dilakukan dengan jalan diplomasi damai. Fadjroel selaku Juru Bicara Presiden kemudian mengutip pernyataan Jokowi soal sikap terkait klaim China atas kepulauan Natuna. Yakni, Tak ada kompromi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia, tegas Presiden Jokowi!
Ketegasan pemerintah Indonesia dalam menangani kasus ini sudah tepat. Mengingat telah ada dasar hukum yang sah dan diakui oleh dunia internasional. China bisa saja menjadi partner mumpuni dalam investasi namun, soal kedaulatan adalah harga mati!
)* Penulis adalah kontributor Lembaga Strategis Indonesia (LSISI)
