Oleh : Dodik Prasetyo )*
Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuai banyak pujian atas keberhasilan penyelenggaraan Asian Games Jakarta-Palembang 2018. Dari pembukaan sampai melimpahnya prestasi atlet Indonesia di ajang multievent tersebut membuat Jokowi tuai hujan pujian. Tapi tentu penyelenggaraan Asian Games 2018 tidak akan sukses bila pembangunan selama empat tahun tidak berjalan dengan lancar.
Berbagai terobosan yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi membuat penyelenggaraan Asian Games berjalan mulus. Selain melakukan pembangunan infrastruktur yang masif Jokowi juga berhasil meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang akhirnya menunjukan bahwa bangsa ini mampu sukses menggelar event sebesar Asian Games.
Tentu tolak ukur keberhasilan Jokowi tidak hanya berdasar kesuksesannya menggelar ajang olahraga terbesar nomor dua di Asia tersebut. Keberhasilan pembangunan Jokowi dapat dilihat dari berbagai sektor, seperti menurunnya angka pengangguran sampai meningkatnya taraf hidup manusia Indonesia.
Di bidang infrastruktur, Jokowi banyak mengubah strategi pembangunan dari rezim-rezim sebelumnya. Jokowi berani mengalihkan subsidi BBM untuk pembangunan infrastruktur. Dengan dana tersebut pemerintah memiliki dana yang besar sehingga percepatan pembangunan pun dapat dilakukan.
Jokowi juga mengalihkan konsesi pembangunan jalan tol ke BUMN. Dari dana subsidi BBM yang dialihkan tersebut pemerintah dapat menyuntikan modal ke BUMN untuk melakukan pembangunan infrastruktur yang masif. Perusahaan-perusahaan BUMN seperti PT Waskita Karya dan PT Jasa Marga dapat suntikan untuk membantu pemerintah melakukan percepat pembangunan.
Jokowi juga memprioritaskan pembangunan infrastruktur dalam agenda pemerintahannya. Sehingga segenap jajaran pemerintahan pun berusaha keras untuk memastikan pembangunan infrastruktur seperti tol berjalan dengan baik dan lancar.
Ada 16 tol yang sudah dioperasikan selama Jokowi menjabat. Enam belas tol tersebut yakni tol Gempol-Pandaan, tol Cikampek-Palimanan, tol Surabaya-Mojokerto, tol Pejagan-Pemalang, tol Kertosono-Mojokerto seksi II dan III, tol akses Tanjung Priok, tol Gempol-Pasuruan seksi I-A2 dan A1, tol Semarang-Solo seksi III, tol Palembang-Indralaya seksi I, tol Medan-Binjai seksi II dan III, tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi seksi II-VI, tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu seksi IB-IC, tol Soreang-Pasir Koja, tol Bakauheni-Terbanggi Besar Segmen Pelabuhan Bakauheni-IC, Tol Ngawi-Kertosono Seksi I-III dan tol Bogor Outer Ring Road (BORR) seksi IIB.
Mengapa begitu banyak tol yang perlu dibangun? Karena konektivitas sangat penting dalam proses pembangunan. Dengan semakin banyak dan baiknya infrastruktur jalan maka biaya logistik juga akan menurun. Sehingga dapat meningkatkan daya saing produk-produk dalam negeri. Lemahnya daya saing nasional selama ini karena buruknya konektivitas antar wilayah sehingga kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya pun belum optimal.
Selain darat Jokowi juga banyak membangun berbagai bandar udara sebagai bagian peningkatan konektivitas antar wilayah. Jokowi sudah membangun Bandara Sentani di Jayapura, Bandara Juwata di Tarakan, Bandara Fatmawati Soekarno di Bengkulu, Bandara Mutiara di Palu, Bandara Matahora di Wakatobi dan Bandara Labuan Bajo di Pulau Komodo. Selain itu pemerintahan Jokowi juga telah melakukan pengembangan Bandara Soekarno-Hatta dengan membangun Terminal III untuk penerbangan domestik.
Jokowi sangat fokus dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah. Karena wilayah yang saling terhubungan akan mendukung kedaulatan pangan dan energi. Sebab semakin banyak wilayah yang terhubung semakin rendah juga biaya logistik. Selain itu konektivitas antar wilayah juga dapat menurunkan angka urbanisasi yang masih tinggi. Seseorang yang tinggal di desa tidak perlu repot pindah ke kota untuk bisa kehidupan yang lebih baik. Mereka dapat menjual hasil pertanian dengan biaya transportasi yang semakin murah karena kemudahan akses yang sudah difasilitasi oleh pemerintah.
Pemerintahan Jokowi juga dengan aktif membangun berbagai pelabuhan. Sebagai negara maritim laut, Jokowi sadar laut harus menjadi salah satu tiang penyangga perekonomian Indonesia. Jokowi menargetkan pembangunan 32 pelabuhan sebelum masa pemerintahannya selesai pada tahun 2019 mendatang. Kabarnya pemerintah sedang mengupayakan untuk melakukan pembangunan di kabupaten Sorong, Papua dan Pelabuhan Internasional di Bitung.
Tidak hanya dari segi infrastruktur, tapi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya Jokowi juga sangat agresif dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia kini menjadi yang paling tercepat nomor tiga di antara negara-negara anggota G20. Tentu pertumbuhan ekonomi ini mengakibatkan semakin melebarnya kesejangan ekonomi.
Tapi kebijakan Jokowi dalam mengatasi kesenjangan ekonomi ini tampaknya memberikan hasil. Hal ini tercermin dari semakin menurunnya indek Gini, indeks yang mengukur ketimpangan di dalam sebuah negara.
Para ekonom berpendapat, pembangunan manusia sebuah negara ditentukan oleh dua faktor utama, yang pertama pertumbuhan ekonomi dan turunnya ketimpangan sosial dan ekonomi antar penduduk. Di bawah pemerintahan Jokowi Indonesia mengalami pertumbuhan sekaligus turunnya ketimpangan ekonomi.
Berdasarkan sumber dari Badan Pusat Stasistik Indonesia, Indonesia mengalami lonjakan ketimpangan ekonomi dari tahun 2000. Indeks Gini naik dari 31.0 menjadi 36.4 pada tahun 2006. Sempat turun menjadi 35.0 pada periode kedua pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2008. Tapi meroket lagi pada tahun 2010 menjadi 38.0 dan terus naik pada tahun 2012 menjadi 41.0. Sejak saat itu ketimpangan ekonomi bertahan diangka 41.0 sampai berakhirnya pemerintahan SBY pada tahun 2014.
Tapi Jokowi berhasil menurunkan ketimpangan ekonomi. Selama pemerintahan Jokowi, Indeks Gini berhasil turun ke bawah 40.0. Angka terbaru menunjukkan 38.9 di bulan Maret 2018. Penurunan Indeks Gini ini diikuti dengan kualitas hidup manusia Indonesia yang sangat pesat dari segi kesehatan, pendidikan dan penghasilan individu. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tumbuh 1,3 persen sejak tahun 2015.
Selain menaikan anggaran program pengentasan kemiskinan dari 9 persen menjadi 12,8 persen, Jokowi fokus mengatasi ketimpangan dengan gencar melakukan pembangunan infrastruktur. Nyatanya kebijakan ini berhasil mengurangi biaya logistik antar daerah.
Selama pemerintahannya, Jokowi memang terlihat terlalu fokus dalam pembangunan insfrastruktur. Ia sering dikritik karena dianggap banyak menghabiskan anggaran di sektor tersebut. Membuat harga BBM menjadi mahal dan APBN kerap kali defisit. Tapi perspektif jangka panjang Jokowi memang tidak selalu bisa dilihat hasilnya secara langsung.
Investasi Jokowi dalam pembangunan infrastruktur terbukti meningkatkan taraf kehidupan rakyat. Secara perlahan tapi pasti program-program yang ia canangkan terbukti memberikan kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itulah Jokowi memang pantas untuk menuai pujian.
)* Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)
