Oleh : Rebecca Marian )*
Pembangunan Papua menjadi salah satu program unggulan Presiden Jokowi. Masyarakat mengapresiasi berbagai kebijakan pembangunan tersebut karena terbukti berdampak positif bagi rakyat.
Wilayah Papua telah menjadi perhatian Presiden Joko Widodo sejak dirinya menjabat pada tahun 2014 lalu. Jokowi memberikan prioritas untuk membangun Indonesia wilayah Timur dalam rangka konektivitas antar daerah di Papua.
Keseriusan Jokowi dalam membangun Papua tentu tidak main-main. Salah satu kebijakan yang menggebrak adalah penerapan BBM Satu Harga. Di mana sebelumnya masyarakat Papua harus membeli BBM dengan harga yang jauh lebih mahal dari wilayah di luar Papua. Selain itu Pemerintah juga telah melakukan perekrutan 1.000 pemuda asli Papua untuk bergabung di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Di sektor perhubungan laut, Jokowi juga membangun sejumlah Pelabuhan yaitu, Pelabuhan Depapre, Pelabuhan Nabire, Pelabuhan Pomako, Pelabuhan Moor dan Pelabuhan Serui untuk Provinsi Papua serta Pelabuhan Kaimana di Provinsi Papua Barat.
Perlu kita ketahui bahwa salah satu tujuan dari pembangunan yang digenjot oleh pemerintah Jokowi adalah meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Tentu saja bukan hal yang mudah bagi Indonesia untuk membangun secara bersamaan bagi seluruh wilayah mengingat perbedaan sumber daya, budaya dan luas wilayah.
Saat ini Papua masih menjadi wilayah Indonesia yang memiliki angka kemiskinan tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin di Papua mengalami peningkatan 0,09% poin, yaitu dari 26,55% pada September 2019 menjadi 26,64% pada Maret 2020. Artinya angka ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan lebih dari seperempat jumlah penduduk.
Kualitas belanja juga merupakan kunci penting dalam akselerasi pembangunan daerah. Kualitas belanja yang tidak baik, secara empiris sejalan dengan kualitas sumber daya manusia di birokrasi, kualitas belanja dapat diukur melalui beberapa variabel, yaitu prioritas belanja, ketepatan waktu, alokasi belanja, akuntabilitas dan transparansi serta efektivitas.
Sejak tahun 2002, Provinsi Papua dan Papua Barat telah memperoleh dana otsus yang jumlahnya mencapai Rp 94,24 triliun, di mana hampir setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dana otsus tersebut menjadi salah satu instrumen yang digunakan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di dua provinsi tersebut.
Presiden RI Joko Widodo juga telah menerbitkan instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat. Kebijakan tersebut bertujuan untuk konsolidasi dan optimalisasi pola koordinasi internal Kementerian dan Pemerintah Daerah Papua.
Jokowi juga mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Tim koordinasi diketuai oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin dengan Ketua Harian Suharso Monoarfa selaku Menteri Bappenas.
Pemerintah era Jokowi lebih mengutamakan fokus melakukan optimalisasi terhadap koordinasi internal kementerian untu memahami ‘rasa’ Papua. Ini yang menjadi pilihan kebijakan pemerintah dalam menangani persoalan di Bumi Cenderawasih.
Pada kesempatan berbeda, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menjabarkan upaya pemerintah pada era presiden Jokowi dalam membangun Bumi Cenderawasih. Menurut jenderal bintang 4 tersebut, saat ini ada beberapa permasalahan yang membuat program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Papua terhambat, salah satunya adalah belum tersosialisasinya upaya tersebut.
Sigit membeberkan beberapa pembangunan yang sudah dilakukan pemerintah yakni beberapa pembangunan jembatan, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) RI dan Papua Nugini, Bandara, Pelabuhan dan Pasar.
Sedangkan pembangunan infrastruktur lainnya yang akan dilanjutkan, yakni jalan Trans Papua yang menghubungkan Papua Barat dan Papua, membentang dari Sorong hingga Merauke dengan panjang 4.330,07 km.
Kemudian pembangunan Palapa Ring yang menjangkau 51 Kabupaten/Kota, pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTMG), pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga mini hidro, pembangunan jalan perbatasan RI-Papua Nugini, Pembangunan Stadion Lukas Enembe dan lainnya. Dari segi pendidikan pemerintah juga telah membangun rumah untuk guru, asrama untuk pelajar dan mahasiswa serta memberikan bantuan rehabilitasi infrastruktur sekolah.
Terkait dengan belum tersosialisasikannya upaya pemerintah dalam membangun Papua, Sigit mengungkapkan bahwa hal tersebut dapat diselesaikan dengan tatap muka dan dialog yang melibatkan masyarakat adat.
Keberhasilan membangun Papua memang harus dijaga, semata karena Papua adalah bagian integral dari NKRI yang harus tetap dijaga demi kedaulatan bangsa Indonesia.
)* Penulis adalah mahasiswi Papua tinggal di Jakarta
