Oleh : Edi Jatmiko )*
Pemerintah berencana untuk menyalurkan beragam Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat mulai dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng hingga bantuan subsidi upah. Banyak pihak berikan apresiasi kepada Pemerintah yang gencar meningkatkan program perlindungan sosial.
Pemulihan perekonomian nasional pasca pandemi Covid-19 akan terus digencarkan oleh Pemerintah melalui berbagai macam upaya. Salah satu upaya yang kemudian mampu mendapatkan apresiasi dari banyak pihak adalah pemberian berbagai perlindungan sosial seperti halnya Bantuan Sosial (Bansos) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang benar-benar terdampak secara langsung.
Sejauh ini dikarenakan adanya pandemi, maka membuat beberapa diantara masyarakat Indonesia mengalami krisis khususnya di bidang ekonomi sehingga daya beli mereka menjadi sangatlah menurun. Karena daya beli menurun tersebut kemudian juga berdampak pada perputaran roda perekonomian nasional menjadi terganggu. Oleh sebab itu Pemerintah langsung bergerak untuk menangani hal tersebut dengan tujuan supaya tidak sampai terjadi yang namanya krisis ekonomi.
Supaya stabilitas dan roda perekonomian nasional bisa kembali segera pulih, Pemerintah kemudian langsung mencanangkan berbagai macam jenis program, salah satunya adalah penyaluran Bansos/BLT kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk juga disalurkan kepada para pelaku UMKM. Tentunya ini menjadi tantangan yang harus dijawab oleh Pemerintah lantaran tidak hanya memikirkan nasib masyarakat yang membutuhkan dan terdampak akibat pandemi, namun juga harus memperhatikan bagaimana kesejahteraan para pelaku UMKM yang usahanya menjadi lesu.
Apalagi ditambah dengan fenomena-fenomena eksternal geopolitik seperti adanya konflik Rusia dan Ukraina hingga kelangkaan stok minyak goreng sebagaimana yang belakangan terjadi, yang ternyata sangatlah berpengaruh terhadap kenaikan sejumlah ketersediaan komoditas bahkan adanya ancaman inflasi. Menanggapi beragam permasalahan yang mengancam perekonomian ini, pemerintah langsung sigap dan memandang bahwa program perlindungan sosial merupakan hal yang sangat penting untuk segera disalurkan supaya masyarakat tidak menanggung beban yang berat.
Dikatakan oleh Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bahwa setidaknya dengan terjadi hal tersebut di atas, maka Indonesia saat ini menanggung dua akibat. Pertama adanya kenaikan penerimaan ekspor, kedua di sisi lain juga ada transmisi atau dampak kenaikan beberapa komoditi bagi masyarakat.. Maka dari itu Presiden Joko Widodo langsung memberikan instruksi supaya perlindungan sosial langsung dipertebal.
Banyak sekali ragam bantuan sosial yang disalurkan oleh Pemerintah untuk masyarakat, diantaranya adalah pemberian Kartu Sembako yang akan menyasar sebanyak 18,8 juta penerima, adanya penambahan jumlah penerima yakni 2 juta kepada Program Keluarga Harapan, BLT Minyak Goreng sebesar Rp 300 ribu untuk 3 bulan, telah dibuatnya program baru yakni Bantuan Subsidi Upah bagi masyarakat yang memiliki gaji di bawah Rp 3,5 juta.
Upaya pemberian berbagai macam program bantuan sosial tersebut mendapatkan banyak apresiasi dan dukungan dari berbagai pihak seperti DPR RI hingga Ekonom. Langkah Pemerintah ini langsung diberikan apresiasi oleh Puan Maharani bahwa di bulan Ramadhan seperti sekarang ini dan juga menjelang Lebaran, upaya Pemerintah sudah tepat untuk dilakukan. Bahkan Puan mendorong supaya penyaluran BLT Minyak Goreng agar bisa dipercepat lagi penyalurannya.
Kemudian di sisi lain, seorang Ekonom Senior bernama Chatib Basri juga memberikan apresiasinya kepada langkah Pemerintah untuk mengembalikan harga minyak goreng supaya mengikuti pasar dan kemudian memberikan BLT kepada masyarakat yang membutuhkan dan para PKL. Langkah pencabutan HET minyak goreng yang sempat diberlakukan beberapa waktu lalu juga sangatlah diapresiasi karena memang pemberian BLT ini akan menjadi solusi yang jauh lebih baik ketimbang menerapkan HET karena beban yang harus ditanggung oleh APBN dengan adanya penyaluran BLT tentunya akan menjadi jauh lebih kecil.
Penyaluran Bansos merupakan langkah taktis Pemerintah untuk menjaga daya beli di tengah ketidakpastian global akibat konflik Rusia-Ukraina. Masyarakat pun diharapkan dapat bijak dan mampu beradaptasi dengan berbagai kenaikan komoditas yang saat ini terjadi.
)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute
