Oleh : Dian Ahadi )*
Dalam kurun waktu 5 lima tahun kedepan, Presiden telah mempersiapkan 5 prioritas program pembangunan. Kabarnya, Jokowi akan gandeng sejumlah pihak, termasuk beberapa negara maju.
Percepatan pembangunan dalam 5 prioritas program Jokowi – Ma’ruf perlahan sudah bisa dinikmati. Di sejumlah wilayah, telah ada laporan akan terealisasinya janji Jokowi. Yang paling baru adalah pembangunan insfrastruktur di poros timur, Papua. Rangkaian pembangunan yang kini telah dapat dinikmati tersebut menambah kepercayaan akan “gerak cepat” sang kepala negara. Bahkan, Presiden kita ini tak malas meninjau sendiri secara langsung guna memastikan seberapa target pembangunan yang dicapai.
Meski tak menampik akan selalu ada perkara pro dan kontra berkenaan dengan langkah-langkah orang RI nomor 1 ini. Bukan perkara mudah, memerintah jutaan penduduk dengan beragam opini dan asumsi. Namun, Presiden tetap terus melaju, yakin bermanuver untuk memajukan bangsa Indonesia
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengutarakan lima program prioritas pembangunanya, dengan rincian sebagai berikut;
Poin pertama, Jokowi menempatkan prioritas pertamanya dalam hal pembangunan SDM. Dirinya ingin membangun SDM yang memiliki sifat pekerja keras, dan juga dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan serta teknologi. Selain itu juga mengundang talenta – talenta berskala global guna bekerja sama dengan Indonesia.
Prioritas Kedua, berkenaan dengan pembangunan infrastruktur yang akan terus dilanjutkan. Utamanya ialah Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, hal ini bertujuan untuk mempermudah akses ke kawasan wisata, membantu mendongkrak lapangan kerja baru, serta mampu mengakselerasi nilai tambah di sektor perekonomian rakyat.
Ketiga, berkaitan dengan segala bentuk kendala regulasi yang akan diringkas atau disederhanakan. Pihaknya mengutarakan akan menggandeng DPR guna mengeluarkan 2 UU besar. Yakni, UU cipta Lapangan Kerja dan UU yang menyangkut pemberdayaan UMKM. Disebutkan pula UU tersebut akan menjadi sebuah omnibus law, yang berarti sat Undang-Undang akan merevisi beberapa UU, bahkan puluhan sekaligus. Khususnya, Puluhan UU yang dapat menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi semua. Termasuk merevisi puluhan UU yang akan menahan pengembangan UMKM.
Prioritas Keempat ialah, penyederhanaan birokrasi yang akan terus dilakukan secara besar-besaran. Dimana sektor Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diutamakan. Prosedur yang panjang harus diiris. Birokrasi yang panjang harus diringkas. Serta berkenaan dengan Eselonisasi harus disederhanakan. Dirinya menyatakan akan meringkas eselonisasi ini menjadi 2 level saja. Diganti dengan jabatan fungsional yang dinilai menghargai keahlian dan juga kompetensi. Jokowi turut meminta kepada para menteri, birokrat, dan para pejabat agar fokus menjamin terwujudnya tujuan program pembangunan. Dia menegaskan, tidak akan ada ampun bagi yang “mencla – mencle”, yakni bersiap saja untuk dicopot jabatannya!
Sementara prioritas terakhir atau kelima adalah transformasi ekonomi. Jokowi menginginkan bangsa Indonesia berubah dari beragam ketergantungan sumber daya alam yang menjadi daya saing manufaktur serta jasa modern. Yang mana dinilai memiliki nilai lebih bagi kesejahteraan bangsa.
Di lain hal, Presiden Jokowi mengadakan pertemuan bilateral dengan PM Jepang, Shinzo Abe di sela-sela KTT ke-35 ASEAN Bangkok, Senin 4 November 2019 kemarin. Menurut laporan, awal pertemuan, Jokowi menerangkan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, Indonesia mempunyai beberapa prioritas utama pembangunan.
Jokowi menjelaskan jika dirinya akan fokus ke- dua isu, yakni kerjasama infrastruktur serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Menanggapi hal tersebut, PM Abe memberikan sambutan baiknya terhadap rencana prioritas utama pembangunan tersebut. Bahkan, Negeri Sakura siap untuk berkontribusi mewujudkan rencana besar ini.
Berkenaan dengan hal itu, Jokowi juga membeberkan sejumlah proyek kolaborasi Jepang – Indonesia. Antara lain; Proyek MRT Jakarta, proyek Kereta Cepat Jakarta- Surabaya serta Pelabuhan Patimban. Dirinya menambahkan akan meningkatkan pemanfaatan konten lokal dan alih teknologi dalam kerjasama pembangunan infrastruktur. Mantan walikota Solo itu, mengundang Jepang guna meningkatkan kerja samanya di bidang vokasi dan juga internship termasuk program kewirausahaan dengan basis teknologi, ekonomi kreatif dan juga digital.
Jika dirunut berdasarkan program diatas, presentase untuk direalisasikan cukup besar. Sebelum menggandeng Negara beribukota Tokyo ini, Jokowi telah mampu mewujudkan sebagian pembangunan infrastruktur. Maka, tidak menutup kemungkinan, program prioritas lainnya akan segera dapat menyusul keberhasilannya.
)* Penulis adalah pengamat sosial politik
