Oleh : Prita Mulyasari )*
Aksi Demonstrasi yang akan dilaksanakan pada 28 Oktober 2021 akan menghambat penanganan Pandemi Covid-19. Masyarakat mengecam aksi unjuk rasa tersebut karena hanya akan meningkatkan kembali kasus Covid-19 dan mengganggu pemulihan ekonomi rakyat.
Demonstrasi adalah salah satu cara untuk mengekspersikan keinginan dan memprotes kebijakan. Sebuah unjuk rasa sangat wajar dilakukan di negara demokrasi. Penyebabnya karena hak untuk menyatakan pendapat dijunjung, walau dengan batas-batas tertentu.
Akan tetapi kegiatan demo di masa pandemi tentu dilarang dan sudah ada UU yang mengaturnya. Pelarangan ini bukan untuk membungkam para pemrotes, melainkan karena jika ada unjuk rasa, maka mengumpulkan massa. Sedangkan kegiatan itu jelas melanggar protokol kesehatan 10M, karena tidak bisa menjaga jarak dan otomatis membuat kerumunan.
Salah satu demo yang diantisipasi oleh masyarakat adalah unjuk rasa yang dilakukan oleh para buruh, tanggal 28 Oktober 2021. Mereka yang bersatu dalam GEBRAK (Gerakan Buruh Bersama Rakyat) akan berdemo di depan istana kepresidenan. Ining Elitos, Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia menyatakan bahwa rencana demo memang bertepatan dengan sumpah pemuda, dan para buruh mengajak seluruh rakyat Indonesia.
Demo tersebut jelas ditentang oleh masyarakat karena melanggar Prokes. Meski pendemo berjanji akan mengenakan masker, tetapi mereka tak bisa menjamin akan memakainya terus selama unjuk rasa digelar. Penyebabnya karena saat demo berlagsung akan sangat gerah, karena diadakan di siang bolong, sehingga pasti banyak yanng melepas masker.
Padahal masker adalah garda pertama dalam melindungi tubuh dari Covid-19, sehingga melepas masker apalagi di kerumunan sangat berbahaya. Demo jelas menghambat penanganan pandemi, karena para pengunjuk rasa tidak tertib dan bisa menaikkan angka pasien Corona. Peyebabnya karena mereka melanggar prokes dan seenaknya sendiri.
Saat ini kurva kasus Covid sedang melandai, dan jumlah pasien menurut data dari tim satgas penanganan Covid, ‘hanya’ berkisar 400-an orang per hari. Namun ketika ada demo maka patut diwaspadai, karena bisa saja jumlah pasien melonjak drastis. Penyebabnya karena mereka tak tertib dalam melakukan protokol kesehatan dan berpotensi kena Corona.
Bayangkan saja ketika hanya ada 1 orang yang jadi OTG, dan ia menularkan Corona ke banyak pendemo lain yang tak tertib pakai masker dan tidak mau menjaga jarak. Jika unjuk rasa benar-benar dilakukan oleh ribuan orang, maka bisa minimal 1.000 orang yang kena Corona. Para pedemo apa tidak takut Corona? Sungguh mengherankan.
Apalagi jika para pendemo pulang dan berpotensi menularkan Corona ke keluarganya. Mereka juga bisa meyebarkan virus Covid-1 ke tetangga dan orang-orang yang ditemui saat perjalanan pulang. Apa tega mejadi penular virus dan melakuka hal yang melanggar aturan? Tetapi tidak mau ketika ditertibkan oleh aparat.
Seharusnya para pendemo menyadari bahwa saat ini masih masa pandemi dan membatalkan niatnya untuk berunjuk rasa. Jangan malah nekat berdemo dengan alasan memperingati hari sumpah pemuda, tetapi malah disumpahin oleh banyak orang karena melanggar ketertiban dan protokol kesehatan 10M.
Batalkan saja rencana untuk berdemo saat pandemi karena bisa menghambat penanganan pademi Covid di Indonesia. Untuk memperingati hari sumpah pemuda, selain mengadakan upacara maka bisa dengan cara lain yang lebih baik, misalnya dengan bakti sosial atau kegiatan postif lain. Bukanya berdemo yang bisa menyebabkan naiknya angka pasien Corona di Indonesia.
Alangkah tragisnya ketika ada demo yang hanya berlagsug selama 2 jam tetapi membawa derita selama 2 minggu.
)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute
