oleh Aldo Indrawan *)
Sudah 4 tahun Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin Indonesia. Semenjak Jokowi dilantik sebagai Presiden ke-7 pada 20 Oktober 2014 di Gedung DPR/MPR, telah banyak keberhasilan kinerja yang beliau kerjakan di berbagai bidang, terutama bidang ekonomi.
Secara umum terdapat lima hal yang dapat diperhatikan dalam pencapaian kinerja Jokowi dalam rentang waktu 4 tahun ini. Pertama, pencapaian makro ekonomi nasional. Kedua, keadilan ekonomi dan sosial. Ketiga, kemandirian ekonomi. Keempat, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Kelima, pengelola pembangunan dari sisi fiskal.
Selain itu, selama 4 tahun terakhir bisa dikatakan Indonesia masuk dalam zona stabilisasi harga yang standarnya sudah mirip dengan negara maju. Hal ini dikarenakan angka inflasi yang mampu dipertahankan dibawah 4%. Sangat mirip dengan negara-nergara Eropa dimana inflasi tidak pernah mencapai angka 5%.
Angka inflasi merupakan wujud berhasilnya pemerintahan Jokowi saat menghadapi harga pangan dan membangun pasokan barang secara efisien. Jika inflasi rendah maka masyarakat diuntungkan karena pendapatannya tidak habis oleh harga yang meningkat. Bahkan pihak produsen masih bisa berekspansi karena pemerintah memberikan berbagai insentif.
Pada dasarnya inflasi adalah indikator penting hampir di seluruh negara dunia. Jika inflasi rendah, maka tingkat suku bunga juga akan rendah. Jika suku bunga rendah, maka investor akan tertarik untuk melakukan investasi. Kalau investasi naik, maka potensi pertumbuhan ekonomi juga dapat dicapai.
Sementara itu, pemerataan ekonomi juga telah dilakukan pemerintahan Jokowi melalui pembangunan infrastruktur. Hal ini bisa dilihat dari 223 proyek strategis nasional yang berada di seluruh Indonesia. Tujuannya agar tercipta ekonomi yang adil di masyarakat.
Berikut perincian proyek tersebut, sebanyak 53 proyek (Rp 545,8 triliun) di Sumatera, 89 proyek (Rp 995,9 triliun), Sulawesi 27 proyek (Rp 308,3 triliun), Kalimantan 17 proyek (Rp 481 triliun), Bali dan Nusa Tenggara 13 proyek (9,4 triliun), Maluku dan Papua 12 proyek (Rp 464 triliun), dan 12 proyek dan 3 program nasional (Rp 1.345,7 triliun).
Selanjutnya, tingkat kemiskinan selama pemerintahan Jokowi merupakan yang terendah sepanjang masa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2018 persentasenya hanya 9,82%. Lalu tingkat pengangguran juga tergolong rendah yakni hanya 5,13% pada Februari 2018.
Kemudian melalui program jaminan sosial, pelayanan kesehatan semakin merata dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Terbukti hingga tahun 2017, jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang ditanggung pemerintah mencapai 182 juta jiwa.
Realisasi program harga bahan bakar minyak (BBM) yang sama di seluruh wilayah nusantara juga dinilai sangat penting karena dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Program ini sudah diimplementasikan pada lebih dari 25 titik wilayah Indonesia.
Terkait fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dinilai masih relatif aman. Pada era Jokowi, kurs rupiah tertinggi adalah Rp 12.057 per dolar dan terendah Rp 15.286 per dolar, perubahannya hanya 26,78%. Sementara pada periode sebelumnya yakni tahun 2014-2018, perubahan kurs mencapai 45,63%.
Sebagai masyarakat Indonesia, kita patut berbangga hati melihat Presiden Jokowi begitu peduli dengan kesejahteraan rakyatnya. Menjelang evaluasi terhadap kinerja akhir tahun ini, para evaluator semestinya memberi apresiasi terhadap Jokowi yang telah berusaha membangun negeri.
*) Penulis merupakan pemerhati sosial politik di Jakarta
