Omnibus Law Cipta Kerja Jalan Menuju Tercapainya Visi Indonesia Maju 2045
Oleh: Regar Ahmad (Ketua Gerakan Literasi Terbit Regional Sulawesi Tenggara)
Visi Indonesia Maju 2045 dengan melabuhkan Indonesia menjadi negara yang memiliki pendapatan Rp320 juta per kapita per tahun, dengan Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 7 triliun dollar AS, sejatinya merupakan visi besar dalam mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang maju.
Salah satu yang menjadi pilar penting dalam menggapai visi besar Indonesia Maju 2045 mendatang adalah memastikan berbagai langkah strategis dalam penyiapan mendatangkan investasi ke Indonesia, hal ini diperlukan karena investasi sangat berperan dalam membuka lapangan kerja seluas-luasnya, utamanya dalam fokus menghilangkan hambatan investasi sehingga dapat menciptakan ekosistem yang mendukung berkembangnya iklim investasi yang kondusif.
Berkembangnya iklim investasi yang kondusif dengan adanya kepastian hukum menjadi poin yang sangat penting dalam menyukseskan akselerasi pembangunan, terlebih dalam hal menciptakan kemudahan investasi guna menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Investasi memiliki posisi yang sangat strategis dalam tataran pembangunan perekonomian suatu negara utamanya dalam menjamin pertumbuhan ekonomi yang mantap (steady state growth) berkesinambungan sehingga pembangunan memiliki manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.
Investasi juga sebagai sarana dan motivasi dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi khususnya dalam upaya memperluas penggunaan tenaga kerja dalam meningkatkan produksi.
Visi Indonesia Maju 2045 harus menjadi perhatian serius kita semua untuk mendukung akselerasinya, sehingga dapat menjadi kekuatan bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai perubahan geostrategis ekonomi global.
Diperlukan adanya lompatan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan mengupayakan mitigasi risiko akibat dinamika ekonomi global, melalui akselerasi pembangunan demi mendekatkan Visi Indonesia Maju, salah satunya dengan rencana penerapan Omnibus Law.
Ketua Umum Serikat Pekerja Transportasi Jalan Raya (SPTJR), Noak Banjarnahor, mengatakan tidak menolak keberadaan RUU Cipta kerja, melainkan meminta agar buruh membangun solidaritas bersama pemerintah, dan pengusaha dalam menghadapi situasi berat saat ini.
SPTJR sendiri enggan tergesa-gesa ikut arus menolak RUU Ciptaker ini. Menurut Noak, masih ada peluang keterlibatan publik dalam penyempurnaan perumusan RUU tersebut.
Kita harus berpikir positif terhadap bangsa ini. Saat inilah ujian sesungguhnya bagi rakyat Indonesia, khususnya angkatan kerja produktif, apakah akan memilih status quo dan turut memperburuk situasi, atau turut ambil bagian menjadi solusi bagi permasalahan bersama.
Sesungguhnya para buruh juga sadar melihat bahwa di Indonesia saat ini masih banyak pengangguran yang menungu kesempatan kerja. Dia juga memahami bahwa situasi ekonomi nasional saat ini sedang tertekan karena pandemi Virus Corona.
Karenanya agar para buruh juga berempati terhadap para pelaku usaha, investor dan juga pemerintah. Jika mereka terus merugi, apa lagi mengalami goncangan akibat pandemi Covid-19, tidak mungkin mereka terus memaksakan diri melanjutkan bisnisnya dan terus menggaji pekerjanya.
Apalagi kedepan, Prediksi pertumbuhan ekonomi salah satunya akan berdampak pada banyaknya perusahaan yang rugi dan akan banyak sekali pemutusan hubungan kerja. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu mengantisipasi hal tersebut. Bagaimana?
Tentu jawabannya adalah dengan segera mempercepat pembahasan RUU Cipta kerja, karena draft RUU tersebut telah diserahkan pemerintah kepada DPR. Selain itu, dalam RUU tersebut juga terdapat pasal-pasal yang akan menjamin keberlangsungan investasi dan pekerja/buruh apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
