Papua Berangsur Kondusif, Pelaku Ujaran Kebencian Telah Diproses Hukum

Oleh : Jhon Kagoya )*

Seluruh situasi telah dikondisikan aman dan nyaman guna mengembalikan rasa tenang ke masyarakat Indonesia, Khususnya Papua dan Papua Barat.

            Apapun yang terjadi pemerintah siap memberikan tindakan tegas bagi siapapun yang berupaya melakukan perpecahan di bumi NKRI.

            Salah satu upaya konkrit dalam menciptakan kondusifitas bangsa ini adalah dengan merajut persatuan tanpa memandang Suku, Agama dan Ras, hal ini menjadi penting karena dari Sabang sampai Merauke, Indonesia merupakan negara dengan berbagai keragaman budaya, bahasa maupun warna kulit.

            Persatuan bisa dimulai dengan hal yang ringan, seperti tetap bersikap tenang dan tidak mudah tersulut provokasi. Serta senantiasa berpikir logis dan selalu waspada akan pemberitaan bernada provokatif.

            Kita bisa mencontoh beberapa negara yang tumbuh menjadi negara Adidaya. Dimana seluruh elemen bangsa bersatu menghadapi segala tindakan yang dinilai memberikan ancaman.

            Egoisme akan tujuan pribadi maupun golongan haruslah disisihkan sebagai wujud negara yang aman dan adil bagi seluruh rakyatnya. Sehingga tak akan ada lagi kejadian serupa yang terjadi.

            Tidak perlu lagi ada tindakan rasis yang sudah kita ketahui berdampak tidak baik bagi NKRI serta menancapkan luka di hati rakyat Indonesia. Semoga dengan adanya peristiwa yang terjadi di Surabaya pada agustus lalu bisa menjadi pelajaran penting bahwa sikap menghormati merupakan dasar toleransi yang utama.

            Rasa toleransi itulah yang nantinya menjadi pengikat rasa persatuan diantara seluruh lapisan rakyat Indonesia yang mana bisa menumbuhkan stabilitas nasional yang kokoh dan tidak muda terpecah belah.

            Gubernur Papua Lukas Enembe juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Papua dimanapun berada, untuk tetap berkoordinasi dengan pihak keamanan guna menghindari adanya pihak – pihak lain yang akan memanfaatkan atau menunggang kepentingan tertentu dengan cara – cara yang anarkis.

            Dirinya juga menghimbau, agar masyarakat Papua dapat menjaga ketertiban selama menyampaikan pendapat, tentunya dengan tidak melakukan pengrusakan fasilitas umum, kantor – kantor pemerintah dan bangunan – bangunan milik masyarakat.

            Sementara itu, kecekatan Pemerintah terkait tindakan rasis terhadap warga Papua telah menujukkan hasil. Berbagai titik terang mulai ditemukan terkait siapa dalang rasisme tersebut. Pemerintah tak ingin berlama – lama membiarkan suasana dalam kekalutan yang tak berkesudahan.

            Belum lagi dampak yang nantinya ditimbulkan, yakni ternodainya kepercayaan warga terhadap Aparat keamanan. Untuk itulah pemerintah telah menunjukkan skap serius dalam menangani permasalahan yang ada di Papua, hal tersebut terbukti setelah Menkopolhukam Wiranto, Panglima TNI dan Kapolri melakukan road show ke Papua dan Papua Barat. Disusul dengan rencana kehadiran Presiden Jokowi pada awal bulan September nanti.

            Secara hampir bersamaan, para personil Polisi dan TNI dari beberapa daerah juga telah dikrim ke Papua dan Papua Barat guna membantu mengawal serta mengamankan aksi unjuk rasa.

            Aparat penegak hukum termasuk DENPOM telah memeriksa 3 oknum TNI AD yang pada saat keributan dinilai terlibat aksi tersebut. Salah satu Danramil Tambaksari Kota Surabaya tersebut telah dinonaktifkan. Pimpinan ormas serta beberapa anggota ormas termasuk Korlap juga telah disidik. Tindakan rasisme ini dinilai bertentangan dengan norma dasar Hak Asasi Manusia (HAM).

            Terkait barang bukti, kelak akan dilimpahkan ke Jaksa yang akan diteruskan ke Pengadilan. Tentunya masyarakat akan bisa mengikuti proses sidang di Pengadlan, hal ini ditujukan untuk membuktikan bahwa pemerintah mampu bertindak cepat sesuai dengan hukum yang berlaku.

            Meski kondisi di Papua relatif kondusif, Kapolri Jenderal Tito Karnavian bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan terbang menuju Papua dan Papua Barat. Mereka akan berdialog dengan tokoh masyarakat Papua dan Papua Barat.

            Rencananya, Kapolri dan Panglima TNI tersebut akan berkantor di Papua dan Papua Barat hingga kondisi disana dianggap stabil dan aman.

            Kapolri bersama dengan Panglima TNI mengatakan bahwa setidaknya ia ingin berada di Papua selama 1 minggu, untuk benar – benar memastikan bahwa kondisi di Papua sudah mulai membaik.

            Kehadiran kedua petinggi TNI dan Polri tersebut tentu menjadi jaminan keamanan dan kondusifitas bagi Papua dan Papua barat, agar masyarakat yang ada disana dapat beraktifitas seperti sedia kala tanpa ada rasa was was.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua, tinggal di Jakarta