Pemerintah Jamin Makan Bergizi Gratis Didistribusikan Sesuai Kebutuhan Gizi
Jakarta – Pemerintah terus memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan optimal sesuai kebutuhan gizi masyarakat.
“Pencairan anggaran telah mencapai Rp710,5 miliar hingga 12 Maret, dengan penerima manfaat lebih dari 2 juta orang,” ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Data terbaru menunjukkan bahwa program ini telah menjangkau 2.053.248 penerima manfaat. Rinciannya terdiri dari 111.127 anak pra-SD, 912.023 siswa SD/MI, 578.465 siswa SMP/MTs, dan 424.145 siswa SMA/MA/SMK.
Selain itu, penerima manfaat lainnya meliputi 10.681 santri pondok pesantren, 4.548 siswa Sekolah Luar Biasa (SLB), 7.811 balita, 1.835 ibu hamil, serta 2.613 ibu menyusui. Untuk mendukung distribusi makanan bergizi ini, sebanyak 246 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum telah beroperasi.
Anggaran program MBG tahun ini mencapai Rp71 triliun dengan target 17,9 juta penerima manfaat. Namun, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan perluasan cakupan program agar mencapai 82,9 juta penerima manfaat pada 2025.
Dengan peningkatan ini, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp171 triliun. Dana tambahan tersebut akan berasal dari efisiensi belanja kementerian dan lembaga, sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden Prabowo.
Pada Januari lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa permintaan tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk program ini telah mendapatkan sinyal positif. Menurutnya, program MBG adalah investasi jangka panjang yang membutuhkan dukungan anggaran besar demi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap implementasi program ini. Ia mengusulkan agar MBG diaudit setiap kuartal guna memastikan efektivitas dan transparansi pelaksanaannya.
“Kami telah berdiskusi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan sepakat untuk melakukan audit setiap tiga bulan sekali. Ini penting agar kita dapat mengevaluasi dan memperbaiki program sesuai kebutuhan,” ujar Luhut.
