Jakarta — Seruan untuk menggelar aksi demonstrasi pada 20 Mei 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Reformasi, menuai kekhawatiran dari berbagai kalangan.
Aksi tersebut dinilai berpotensi ditunggangi oleh kepentingan luar yang ingin menciptakan kegaduhan dan ketegangan sosial di dalam negeri.
Sebelumnya, Eks Komandan Relawan Tim Nasional Pemenangan Prabowo-Gibran, Haris Rusly Moti, mengingatkan bahwa unjuk rasa mahasiswa yang akhir-akhir ini mencuat dapat dimanfaatkan oleh kekuatan asing dengan agenda geopolitik terselubung.
Menurutnya, pemerintah saat ini tengah membangun fondasi yang kuat untuk kedaulatan ekonomi nasional.
“Pemerintahan Prabowo, dengan sejumlah kebijakan strategis, telah membangun landasan yang kokoh dalam memperkuat ekonomi dan kedaulatan Indonesia. Namun, saya khawatir ada upaya dari pihak-pihak luar untuk menciptakan keretakan sosial melalui provokasi yang disebarkan lewat media sosial,” ujar Haris yang juga dikenal sebagai eks aktivis mahasiswa UGM tahun 90-an.
Haris menilai beberapa protes mahasiswa muncul karena kesalahpahaman terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang bersifat nasionalistik dan berpihak pada kepentingan rakyat. Ia mencontohkan kebijakan strategis seperti keanggotaan Indonesia dalam BRICS, pembentukan Danantara dan Bank Emas, serta aturan penempatan devisa hasil ekspor (DHE) di dalam negeri.
“Sejumlah kebijakan nasionalistik yang diambil pemerintah Prabowo memang tidak menyenangkan bagi kelompok-kelompok tertentu, terutama yang selama ini diuntungkan oleh kebijakan lama,” jelas Haris.
Ia menambahkan bahwa isu-isu seperti efisiensi anggaran dan pengelolaan utang luar negeri memang penting, namun bisa saja dimanfaatkan untuk memperkeruh suasana oleh aktor-aktor dengan kepentingan tertentu.
“Itu adalah isu yang sejak lama diperjuangkan oleh gerakan sosial di Indonesia. Jadi, jika ada yang menyuarakan protes, ini bisa jadi karena salah paham atau memang ada upaya untuk memperkeruh suasana,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menanggapi dengan tegas narasi yang menyebut Indonesia dalam kondisi “gelap”.
Ia menilai pernyataan semacam itu tidak mencerminkan realita dan bisa memicu keresahan sosial yang tidak perlu.
“Namanya kebebasan berekspresi, tapi tolong jangan membelokkan kenyataan. Mana ada Indonesia gelap, itu tidak benar,” tegas Prasetyo.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga semangat optimisme dan memberi ruang bagi pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk bekerja.
“Pemerintahan ini baru berjalan beberapa bulan. Banyak masalah memang, tapi kami terus berupaya mencari solusi,” ungkapnya.
Prasetyo juga menekankan pentingnya kebersamaan dalam membangun bangsa.
“Kita harus optimis, kita dalam satu perahu yang sama, menghadapi tantangan bersama,” ujarnya.***
