Jakarta – Pemerintah terus mengintensifkan kerja sama perdagangan internasional sebagai respons strategis terhadap ancaman kebijakan tarif tinggi dari Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump. Fokus utama diarahkan pada percepatan penyelesaian perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) yang dinilai menjadi jalan keluar konkret di tengah ketegangan perdagangan global.
Langkah ini diperkuat dalam pertemuan virtual antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Komisioner Perdagangan Uni Eropa, Maros Sefcovic, di mana keduanya menyepakati pentingnya menjaga momentum perundingan serta menyelesaikan isu-isu teknis yang masih mengganjal.
“Kita sepakat untuk terus bekerja sama memanfaatkan momentum yang ada sembari menjunjung rule of law,” ujar Airlangga Hartarto.
Ia menegaskan, percepatan perundingan I-EU CEPA tidak hanya memperluas akses pasar bagi produk Indonesia ke Eropa, tetapi juga memperkuat daya tahan ekonomi nasional terhadap fluktuasi kebijakan eksternal yang tidak menentu.
“Penuntasan perundingan ini akan membuka lebih banyak peluang perdagangan dan investasi dengan negara-negara anggota Uni Eropa,” tambah Airlangga.
Situasi perdagangan global yang semakin terfragmentasi akibat pendekatan proteksionis Amerika Serikat mendorong Indonesia untuk mengembangkan jejaring mitra dagang di kawasan non-tradisional. Diversifikasi ini dianggap krusial dalam menjaga stabilitas ekspor dan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Ajib Hamdani, Analis Kebijakan Ekonomi dari Apindo, menyampaikan bahwa langkah pemerintah memperluas kerja sama ke kawasan seperti Amerika Selatan, Afrika, hingga Asia Tengah merupakan kebijakan yang visioner.
“Ini saat yang tepat untuk memperkuat daya saing dan membangun ekosistem bisnis yang efisien dan berbiaya rendah,” tegas Ajib Hamdani.
Dukungan juga datang dari sektor industri. Syofi Raharja, CEO PT Oxytane Mitra Indonesia, mendorong pelaku usaha untuk lebih proaktif membuka pasar baru, terutama yang belum terdampak oleh konflik tarif.
“Kalau produk kita berkualitas, dinamika seperti perang dagang tidak akan jadi masalah besar,” tutup Syofi Raharja.
Upaya pemerintah dalam menguatkan diplomasi dagang ini menegaskan kesiapan Indonesia menghadapi tantangan global, sembari mendorong perekonomian nasional yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
