Oleh : Yogi Alamsyah )*
Banjir yang terjadi pada awal tahun baru di wilayah Jakarta dan beberapa wilayah lainnya telah menimbulkan korban jiwa maupun kerugian material lainnya. Menyikapi hal tersebut, Presiden Jokowi segera mengeluarkan instruksi agar penanggulangan korban banjir dapat berjalan efektif dan efisien.
Sudah bukan hal aneh jika Jakarta selalu menjadi langganan banjir. Sejak dulu hingga sekarang, wilayah ini populer dengan peristiwa semacam ini. Namun, dua tahun terakhir ternyata membuat kinerja sang Gubernur, Anies Baswedan begitu disoroti. Hal ini terkait upaya antisipasinya yang dinilai gagal dalam menangani banjir tahun ini.
Ditengarai pula, beberapa proyek terkait banjir ini mandeg. Terlebih pengerukan waduk yang harusnya diperdalam juga mangkrak. Normalisasi sungai Ciliwung yang diubah menjadi naturalisasi ini juga dianggap sebagai biang kecolongannya peristiwa banjir. Tak hanya itu, Anies dan pihak Pemprov dinilai gagal menambah ruang terbuka hijau sebagai tambahan resapan. Yang akhirnya menambah parah banjir tahun ini.
Disebutkan pula Dinas Sumber Daya Air yang urung melanjutkan pembebasan lahan secara optimal. Padahal, pada pertengahan tahun lalu sempat terjadi banjir di sejumlah wilayah. Disisi lain proyek revitalisasi situ, danau, embung, dan waduk juga berjalan tak sesuai harapan atau menyiput. Bahkan pembangunan waduk baru juga telah terhenti.
Akibatnya pemerintah pusat harus kembali turun tangan. Hal ini tercermin saat Jokowi kembali hadir dengan cepat dan menginstruksikan sejumlah antisipasi guna menghadapi dampak banjir ini. Jokowi ditengarai memberikan tiga perintah kepada sejumlah aparatur negara untuk membantu menangani peristiwa ini.
Instruksi pertama ialah, memerintahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah provinsi, beserta tim SAR bergerak bersama untuk menanggulangi banjir. Jokowi menyebut, jika keselamatan warga harus diutamakan dan menjadi prioritas.
Perintah kedua, Jokowi meminta agar fasilitas-fasilitas publik segera dilakukan normalisasi. Hal ini dikarenakan sejumlah fasilitas publik masih tak beroperasi, seperti Bandara Halim Perdanakusuma, Tol Cikampek, dan beberapa titik tol lainnya. Dirinya menilai jika fasilitas ini harus segera dinormalisasi sehingga fungsi-fungsinya dapat mendukung mobilitas secara normal.
Perintah Ketiga, Jokowi menginstruksikan pemerintah pusat dan provinsi harus berkolaborasi dalam proses penanggulangan banjir. Jokowi menyebutkan bahwa saat ini pemerintah pusat juga tengah berupaya membangun sejumlah waduk, guna mengantisipasi banjir ke depannya. Maka dari itu, banjir Jabodetabek saat ini harus bisa ditangani secara bersama-sama. Ia menambahkan, terkait proyek waduk Waduk Cimahi, Waduk Ciawi kemungkinan baru tahun depan selesai, namun, di luar itu, semuanya harus dikerjakan, agar rampung sesuai harapan.
Jokowi turut berpesan supaya seluruh warga yang terdampak ikut berhati-hati. Sebab, keselamatan menjadi hal yang paling utama dan perlu untuk diperhatikan.
Sebelumnya, menurut catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebanyak tujuh kelurahan dari empat kecamatan di Jakarta dilaporkan telah terendam banjir.
Ketujuh kelurahan itu tersebar di antaranya ialah masuk ke wilayah Jakarta Pusat, Selatan, Utara dan mayoritas area Jakarta Timur. Ketujuhnya meliputi Kelurahan Pinang Ranti, Kelurahan Makasar, Halim Perdana Kusuma, Rorotan, Kampung Melayu, Rawa Buaya, dan juga Manggarai Selatan.
Dilaporkan pula untuk memastikan kondisi jalan tetap aman bagi para pengguna jalan, saat ini petugas Jasa Marga Regional wilayah Jabodetabek hingga Jabar tengah menyiagakan pompa-pompa di sekitar lokasi genangan untuk mempercepat upaya penyedotan air akibat banjir.
Pihak Jasa Marga juga tengah memasang sejumlah rambu-rambu, serta penempatan petugas sebelum lokasi genangan air. Hal ini bertujuan agar pengguna jalan dapat mengurangi kecepatan kendaraan serta bisa mengantisipasi akan adanya genangan akibat banjir.
Lagi-lagi pemerintah pusat harus ikut tangan, padahal kinerja gubernur tengah dinantikan. Sang pemimpin yang pandai beretorika dan mengucapkan janji manis nyatanya belum cukup mumpuni menghadapi sejumlah masalah. Kini banyak pihak yang kemudian mengkritik Anies yang dinilai begitu lamban, khususnya dalam hal penanganan masalah banjir ini.
Pertanyaannya ialah, bagaimana kepemimpinannya 3 tahun kedepan. Padahal Sudah bukan saatnya lagi menunda-nunda pekerjaan demi sebuah pujian atau perhatian. Yang Anies harus lakukan ialah gerak cepat seperti kinerja Presiden Jokowi yang das des! Langsung ke pokok permasalahan. Warga tak butuh janji manis yang akhirnya hanya berujung miris, atau masyarakat Jakarta tak butuh retorika yang akhirnya menyengsarakan saja. Sehingga, Anies perlu berbenah mulai dari sekarang, fokus dalam setiap tujuan yang pernah diikrarkan. Agar kehidupan warga makin puas dan berbahagia atas kinerja pemimpinnya.
)* Penulis adalah pengamat sosial politik
