Pemerintah RI Intensifkan Komunikasi, Bukti Upaya Pemerintah dalam Memajukan Bangsa dan Negara
oleh Rizki Permadi *)
Jakarta, LSISI.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo bertolak ke Port Moresby, Papua Nugini untuk menghadiri Pertemuan Pemimpin APEC ke-26. Menurut keterangan pers Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, Jokowi dan rombongan berangkat menuju Papua Nugini dari Bandar Udara Internasional Mopah di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Jokowi berangkat menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 pukul 08.20 WIT, Sabtu (17/11).
Pada pertemuan tersebut, Presiden RI menerima paparan oleh the APEC Business Advisory Council (ABAC) Indonesia mengenai perkembangan – perkembangan ekonomi di Asia Pasific. Selain itu, Presiden RI melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Kepulauan Solomon Rick Nelson Houenipwela. Pertemuan bilateral ini membawa pengaruh yang sangat signifikan bagi Pemerintahan Indonesia. Hal ini tentunya membuat penilaian Indonesia sebagai negara yang mampu mengelola perekonomiannya dimata negara Pasifik.
Presiden RI turut melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Papua Nugini Peter O’Neill mengenai hubungan Indonesia – Papua Nugini. Hal ini turut membawa dampak positif bagi Indonesia karena Papua Nugini merupakan negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia.
Pertemuan bilateral dengan masing–masing negara Pasifik merupakan prioritas Indonesia dalam pengembangan kerja sama terkait konektivitas. Hal ini meninjau dampak positif dari adanya konektivitas yang memadai akan memudahkan akses bagi negara-negara Pasifik untuk menjangkau perekonomian dunia. Adanya hal tersebut, Pemerintah Indonesia turut mengupayakan menjalin komunikasi secara intensif agar hal tersebut terwujud.
Komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia merupakan bukti upaya intensifikasi kerja sama dengan negara-negara Pasifik. Selain konektivitas, persoalan yang dibahas ialah program pengembangan kapasitas terkait isu-isu kelautan, penanganan dampak perubahan iklim, dan pengembangan kerja sama bidang ekonomi.
Pembahasan isu-isu diatas merupakan persoalan yang akan menjadikan perekonomian Indonesia semakin menguat dari sisi kelautan. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia dan negara-negara Pasifik memiliki kesamaan secara geografis. Terwujudnya hal ini tentu telah diupayakan oleh pemerintah melalui pertemuan-pertemuan dengan pemimpin negara-negara Pasifik sebagai penyatuan visi dan pandangan.
Sela-sela pertemuan APEC tersebut, Presiden RI turut menjalin komunikasi dengan Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xi Jinping membahas mengenai program pembangunan infrastruktur di kawasan Pasifik. Seperti diketahui bahwa RRT sedang giat-giatnya melakukan pembangunan infrastruktur sebagai landasan konektivitas. Hal ini tentu sesuai dengan kebutuhan negara-negara Pasifik. Konektivitas akan memudahkan setiap pergerakan yang tentu akan menunjang perekonomian.
Penutupan agenda pertemuan APEC ke-26, Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo menghadiri jamuan makan malam dan pertunjukan kebudayaan bagi Pemimpin APEC. Dalam perjamuan tersebut, Presiden turut serta didampingi beberapa pejabat RI.
Meninjau begitu intensifnya Pemerintah dalam mengupayakan kemajuan ekonomi tentu perlu adanya dukungan dari berbagai lini agar tujuan tersebut dapat dirasakan oleh Indonesia. Kerja dan upaya Pemerintah sulit tercapai jika keadaan didalam negeri masih adanya gejolakpenolakan. Hal ini tentu menjadi sorotan internasional mengenai keadaan dalam negeri Indonesia. Sehingga perlu dilakukannya dukungan mulai dari masyarakat untuk mengabarkan bahwa Pemerintah berupaya membawa program-program tersebut untuk kemajuan bangsa dan negara. Dukungan tersebut mutlak dibutuhkan sebagai bangsa yang besar karena Indonesia melalui Pemerintah hadir sebagai sebuah negara yang sangat berperan bagi dunia.
Meninjau hal itu pula, dapat dinilai bahwa kunjangan kerja Presiden Joko Widodo dalam pertemuan APEC ke-26 dan pertemuan-pertemuan bilateral merupakan aksi nyata Pemerintah demi kemajuan bangsa dan negara.
*) Penulis merupakan pemerhati politik Universitas Negeri Jakarta
