Oleh : Alfisyah Kumalasari )*
Penggunaan istilah khilafah Islamiyah dalam AD/ART Front Pembela Islam (FPI) memicu penolakan masyarakat dan terhambatnya perpanjangan izin Ormas yang sering merazia tersebut. Meskipun FPI telah menandatangani surat janji setia terhadap Pancasila dan tidak mau lagi mengulangi perbuatan melawan hukum, tetap saja hal tersebut perlu dikaji oleh Pemerintah.
FPI memang telah menandatangani ikrar setia kepada Pancasila. Konkritnya, ikrar atau janji setia kepada Pancasila tidak hanya dilakukan diatas kertas saja, melainkan juga harus disertai perbuatan. Tapi siapa pula yang bisa menjamin jika dalam 5 tahun ke depan FPI tidak akan berulah, seperti mengganggu jemaat non muslim yang sedang beribadah misalnya.
Pimpinan jemaat Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filafelfia Bekasi, Palti Panjaitan masih meragukan janji FPI untuk setia kepada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai syarat perpanjangan izin.
Hal tersebut diutarakan Palti karena dirinya masih mengingat kelakuan FPI di masa lalu. Palti masih mengingat saat puluhan orang berjubah putih dengan label FPI mengadang jemaat Gereja HKBP Filadelfia, Bekasi pada 2012 silam.
Palti mengatakan FPI harus menunjukkan kesungguhannya apabila mereka memang setia dengan Pancasila dan NKRI.
Masyarakat pun sudah banyak yang mengetahuinya, bahwa Ormas FPI telah dengan gamblang meresahkan masyarakat, tak terhitung sudah bukti tindakan intoleran FPI. Tetapi kenapa tidak sekalian dibubarkan saja, mengingat manfaat dari adanya FPI juga masih dipertanyakan.
Ormas yang dipimpin oleh Habib Riezieq ini memiliki strategi dalam menjaring massa, hal ini bisa dilihat dari event-event politik, seperti aksi 212 sampai pada reuninya yang berjilid-jilid.
Semenjak ada FPI, maka sebagian orang mulai berani mengatakan kafir dan kafir, tidak hanya kepada pemeluk agama lain, bahkan sesama pemeluk agama Islam saja dikatakan kafir.
Apalagi jika mereka mendukung diterapkannya Khilafah di Indonesia. Hal ini tentu akan sangat berbahaya jika dibiarkan. Kita tentu yakin bahwa Pancasila adalah dasar negara yang sudah final dan tidak dapat diganti oleh ideologi apapun.
Sehingga jika ada sekelompok orang yang memiliki pemikiran tentang merubah dasar negara Republik Indonesia, hal tersebut tentu sudah jauh menyimpang dan berbahaya, hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai dasar negara telah ‘berubah’, maka otomatis Indonesia sudah tidak ada lagi dan bukan Indonesia lagi namanya.
FPI telah mencatatkan sejarah sebagai ormas yang sering melakukan kerusuhan. Seperti pada aksi damai yang diselenggarakan oleh Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB), FPI melancarkan aksinya dengan memukul para peserta aksi dengan bambu, tak sedikit peserta aksi yang berdarah, bahkan tak hanya kaum pria yang menjadi korban, para ibu – ibu yang membawa anaknya pun tak luput dari korban pemukulan.
Sikap intoleran yang berlebihan pun sempat dilontarkan oleh pimpinannya dengan mengatakan, ‘kalau Yesus lahir bidannye siape’ ujaran tersebut tentu bukan mencerminkan sosok orang Indonesia yang menjunjung tinggi sikap toleransi dan kebhinekaan. Tentu saja ucapan tersebut sudah termasuk ke dalam kategori penistaan agama.
Keresahan masyarakat dengan kehadiran FPI tak perlu ditanyakan lagi, apalagi jika dalam dakwahnya ormas tersebut cenderung provokatif, sehingga jauh dari kesan damai yang semestinya ditunjukkan sebagai agama yang rahmatan lil ‘alamin.
Salah satu hal yang sangat kontroversial dari FPI adalah, ketika pimpinan FPI Habib Rizieq mengatakan bahwa Gus Dur itu Buta Mata dan Buta Hati, hal tersebut tentu mendapatkan kecaman dari kalangan NU yang menjadikan Gus Dur sebagai panutan.
Sehingga sangat wajar apabila selama ini FPI hanya menambah gerah kehidupan sosial di Indonesia. Karena FPI pergerakannya yang sedemikian brutal dan jauh dari kesan damai, hal tersebut ternyata memicu ormas – ormas lain untuk turut serta melakukan hal serupa, hingga akhirnya berdampak pada gerakan politik yang tidak sehat.
Apabila FPI masih ingin eksis di Indonesia, tentu para elit FPI harus tahu bahwa Indonesia dibesarkan dengan keramahannya bukan dengan kekerasannya. Jika FPI tidak menjunjung persatuan Indonesia, tentu pembubaran FPI sudah sepantasnya dilakukan.
)* Penulis adalah pengamat sosial politik
