People Power Jelang Pemilu 2024 Hanyalah Seruan Non-Solutif dan Tanpa Analisis

Oleh : Shenna Aprilya Zahra )*

People Power justru hanya terus digaungkan dengan semakin mendekati dan menjelang pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang. Bahkan berbagai seruan yang digaungkan oleh segelintir kelompok itu sampai saat ini sama sekali tidak disertai dengan adanya sebuah solusi dan tidak diimbangi pula dengan adanya analisis yang komprehensif sehingga justru semakin memperkeruh suasana hingga mengancam keutuhan NKRI saja.

Beberapa hari belakangan ini terdapat sebuah isu dari segelintir kelompok yang menyatakan bahwa mereka akan menggalakkan sebuah gerakan bernama People Power di Kota Solo menjelang pelaksanaan pesta demokrasi dan kontestasi politik, Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2024 mendatang.

Tentu, sebenarnya jelas sekali bahwa adanya seruan gerakan untuk mengumpulkan sejumlah massa dan melakukan aksi People Power itu sama sekali tidak pas jika dilakukan di Indonesia. Pasalnya, biasanya gerakan demikian memang umum dilakukan dan terjadi pada sebuah negara yang memiliki banyak persoalan.

Berbagai macam persoalan yang terjadi di suatu negara dan sama sekali tidak bisa diselesaikan oleh pemerintahan mereka, termasuk mengenai adanya instabilitas dalam dunia politik, kemudian adanya ketidakstabilan ekonomi dan keamanan, kemudian menjadikan sejumlah masyarakat menggalakkan gerakan People Power.

Namun, jika menilik di Indonesia sendiri, beragam persoalan itu sama sekali tidak terjadi. Hal tersebut dikarenakan kedudukan Pemerintah Republik Indonesia (RI) bahkan sampai detik ini saja benar-benar kuat dan kokoh, serta mampu berdaulat dan terus mampu berupaya untuk menjalankan amanat dari konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian, apabila membahas mengenai sektor ekonomi, justru Indonesia menjadi salah satu negara dengan percepatan pemulihan perekonomian nasional terbaik di dunia pascapandemi COVID-19, yang mana sudah banyak negara lain mengakui keberhasilan Tanah Air tersebut dan bahkan mereka meniru bagaimana langkah hingga strategi yang diterapkan oleh Indonesia sehingga bisa terus bertahan dan mencetak pertumbuhan ekonomi yang baik di tengah banyaknya ancaman.

Maka dari itu, jelas saja bahwa adanya upaya segelintir pihak untuk menggalakkan People Power sebenarnya merupakan sebuah tindakan yang sama sekali tidak tepat. Terlebih, bisa dilihat dari bagaimana track record sejumlah pihak itu, nyatanya mereka seperti dengan sengaja terus menghembuskan berbagai macam isu negatif dan terus berupaya untuk menggulingkan pemerintahan yang sah, terlebih apabila menjelang dan mendekati pelaksanaan Pemilu.

Tentu pola-pola demikian semakin menjadi tanda tanya yang sangat besar. Karena adanya narasi gerakan People Power sendiri sama sekali tidak bisa dilepaskan dengan bagaimana adanya praktik intoleransi serta inkonstitusional yang direpresentasikan oleh segelintir kelompok tersebut sendiri.

Gerakan People Power jelas sekali adalah sebuah seruan untuk mengumpulkan massa, namun sangat melanggar amanat konstitusi karena berusaha untuk menjatuhkan pemerintah yang berdaulat. Padahal dalam konstitusi sendiri sudah diatur dan terdapat mekanismenya sendiri sesuai dengan hukum yang berlaku. Termasuk juga justru dengan pelaksanaan Pemilihan Umum nanti merupakan salah satu hal dalam menegakkan konstitusi, karena akan ada sirkulasi atau pergantian kekuasaan setiap 5 (lima) tahun sekali di Indonesia.

Mengenai berbagai kejanggalan dari adanya seruan gerakan bernama People Power itu, Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihimbong menjelaskan bahwa dampak yang bisa saja terjadi apabila ternyata gerakan inkonstitusional itu dilakukan adalah bisa jadi justru mendatangkan jatuhnya korban jiwa. Terlebih, bahwa narasi itu sama sekali merupakan sebuah gerakan yang tidaklah konstruktif atau berusaha memberikan kritik dan saran yang membangun kepada pemerintah terkait bagaimana baiknya ke depannya.

Padahal sebenarnya sebagai warga negara yang baik, hendaknya apabila misalnya memang terdapat suatu kekurangan dari pemerintah, maka bisa dilakukan kritik dan diajak berdialog dan tentunya hendak disertai dengan adanya bukti, fakta hingga data yang akurat. Tidak justru malah menyatukan gerakan massa seperti ini.

Justru apabila terdapat sebuah kaum oposisi yang cerdas bagi bangsa, memang hal itu akan sangat sejalan dengan upaya untuk terus menegakkan asas demokrasi di Tanah Air. Hendaknya ara kaum oposisi inimampu untuk bertindak secara jauh lebih rasional dan menggunakan serangkaian wacana berdasarkan dengan gagasan yang solutif dan bukan justru memainkan adanya politik identitas sehingga akan menjadi sebuah antitesis yang berkualitas bagi negara.

Jangan sampai malah adanya kaum oposisi namun, mereka hanya bisa memainkan berbagai macam isu secara negatif saja tanpa disertai dengan gagasan yang komprehensif untuk mampu menawarkan sejumlah solusi alternatif bagi kebaikan dan kesejahteraan seluruh masyarakat di Indonesia.

Jelas saja apabila kaum oposisi terus menggunakan berbagai narasi dan isu yang negatif bergitu saja, terlebih isu-isu yang mereka lemparkan justru sama sekali tidak disertai dengan solusi yang nyata dan sama sekali tidak berdasarkan dengan analisis yang komprehensif, itu justru akan semakin memperkeruh suasana dan merusak keutuhan NKRI. Apalagi ketika gerakan semacam People Power hanya digaungkan mendekati den menjelang pelaksanaan Pemilu saja, sehingga bisa ditangkap banyaknya kejanggalan akan adanya upaya terselubung dari segelintir pihak itu.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara