Oleh : Ricky Renaldi )*
Petisi Papua yang digagas oleh Benny Wenda sarat dengan sebuah kepentingan perusahaan tambang raksaksa asing (freeport) yang sedang diujung tanduk. Tahun lalu pernyataan sejenis juga dilakukan oleh kelompok OPM ini, namun pernyataan itu tidak dapat dibuktikan kreadibilitasnya.
Kekayaan alam Papua menjadi salah satu faktor penarik pemodal asing untuk menggeruk sumber daya alamnya. Rockfeller Foundation adalah salah satu contoh dari sekian banyak pemodal asing yang berusaha mengeruk kekayaan alam Papua.
Saat ini diketahui bahwa Freeport sedang dalam masa krisis, sebab masa kontrak dengan Pemerintah sudah harus diperpanjang. Melihat kondisi ini, era pemerintahan sekarang memanfaatkan kesempatan ini untuk mencapai tujuan dalam membangun Papua. Dengan demikian akuisisi kepemilikan saham Freeport oleh pemerintah menjadi sebuah gagasan ideal untuk mencapai tujuan tersebut.
Disatu sisi hal ini tentu mengusik Freeport, karena pendapatan dari perusahaan ini merupakan sumber terbesar dari induknya, Rockfeller Foundation.
Berbagai upaya untuk menganggu stabilitas keamanan di Papua kembali mengemuka. Sepeti ritual tahunan, warga Papua kembali dikejutkan dengan penembakan dari orang tidak dikenal. Tujuannya adalah untuk membentuk opini masyarakat bahwa Papua tidak memiliki perubahan apapun dari tahun ke tahun.
Termasuklah di dalamnya pemanfaatan OPM sebagai senjata untuk membuyarkan fokus pemerintah dalam membangun Papua. Semula OPM memang merupakan sebuah pergerakan nasionalis Papua untuk menyatakan kemerdekaannya. Namun belakangan ini OPM lebih sering menyuarakan provokasi-provokasi yang seolah berselimut kepentingan perusahaan asing untuk berkuasa penuh atas seluruh SDA Papua.
Baru-baru ini Ketua OPM, Benny Wenda menyatakan bahwa OPM telah mengeluarkan petisi yang katanya disetujui oleh 1,8 juta orang masyarakat Papua dan telah diberikan serta disetujui oleh PBB.
Nyatanya pernyataan tersebut tidak dapat diverifikasi kebenarannya sebab Ketua Komite Khusus Dekolonisasi PBB (C-24) Rafael Ramirez mengaku tidak pernah menerima petisi dari siapa pun terkait kemerdekaan Papua.
Jumlah penduduk Papua yang disebut mengikuti petisi tersebut juga berbanding terbalik dengan jumlah penduduk asli Papua yang hanya berjumlah sekitar 1,3 juta jiwa. Selain itu berdasarkan fakta di lapangan media yang memplokamirkan petisi tersebut adalah sebuah media milik asing yang identik dengan Asing.
Tidak hanya itu ternyata Benny Wenda juga pernah melakukan hal serupa pada tahun lalu, ia menyatakan bahwa OPM telah menyerahkan dokumen tentang kemerdekaan Papua kepada Sekjen PBB namun setelah dikonfirmasi Sekjen PBB tidak merasa menerima dokumen tersebut.
Dalam pergerakan bawah tanahnya OPM memang telah memeperluas pergerakannya ke Negara-negara Ocenia, hal tersebut terbukti dari beberapa pemberitaan mengenai deklarasi Negara-negara Oceania mendukung Papua merdeka dengan berlandaskan kesamaan kulit dan ras (itu katanya).
Jika diteliti lebih jauh sebagian besar Negara-negara Oceania ini merupakan Negara persemakmuran Inggris, dimana garis besar haluan politik luar negeri Negara tersebut akan mengikuti kebijakan Inggris.
Begitu pula dengan Rockfeller Foundation yang merupakan perusahaan pengolah salah satu pertambangan emas terbesar di dunia yakni Freeport. Beberapa data menunjukan bahwa Rockfeller Foundation adalah sebuah perusahan besar pengendali ekonomi dunia yang di motori oleh kepentingan British.
Jika saja masyarakat mau berpikir sedikit lebih jauh maka akan ditemukan sebuah garis merah keterkaitan OPM dengan kepentingan Perusahaan Asing. Upaya yang dilakukan oleh OPM dalam memunculkan stigma bahwa Papua tidak aman merupakan suatu bentuk upaya Freeport agar lebih leluasa dalam mengeruk SDA Papua.
)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis (LSISI).
