Prabowo vs Jurnalis : Bumerang Bagi Kubu Prabowo – Sandi
Prabowo bahkan menyebut pers adalah antek-antek orang yang ingin menghancurkan Republik Indonesia
Oleh : Anisa Medina
Di era modern ini, media konvensional sedang berlomba-lomba upgrade ke online media, termasuk menjadi pelaku medianya, seperti konsep citizen journalism. Citizen journalism dimaknai bahwa siapa saja bisa menjadi jurnalis, siapa saja bisa menulis dan mengunggah berita. Kemunculan citizen journalism dapat menjadi ancaman serius bagi jurnalis profesional, karena setiap orang di media online dianggap mampu dan bisa menyampaikan informasi sejajar dengan jurnalis. Mereka bisa menghakimi suatu permasalahan dan dapat memutuskan penting atau tidaknya suatu informasi untuk di publikasi selayaknya jurnalis profesional. Warga mempunyai peran aktif dalam proses pengumpulan, pelaporan, analisis, dan menyebarkan berita serta informasi yang dimiliki. Hal tersebut juga mendorong munculnya sikap skeptis terhadap keberadaan media baru dan profesionalisme warga dalam menyampaikan berita. Tipe jurnalisme ini akan menjadi sebuah tren baru bagaimana warga membentuk berita serta informasi di masa mendatang.
Jurnalis profesional di Indonesia masih dapat dipercaya dan informasi yang mereka sebarkan bisa dipertanggung jawabkan karena mereka juga dibawah payung kode etik jurnalistik. Wartawan juga dibatasi oleh ketentuan hukum seperti Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Tujuannya adalah agar wartawan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, yaitu mencari dan menyajikan informasi.
Beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto (Capres no urut 2) menuding pemberitaan di media sebagian besar mempublikasikan berita bohong. Prabowo bahkan menyebut pers adalah antek-antek orang yang ingin menghancurkan Republik Indonesia. Prabowo mengajak publik tak usah lagi menghormati jurnalis yang bekerja mewartakan berita. Mantan Komandan Jenderal Kopassus itu menuding bahwa pers hanya ingin menghancurkan demokrasi di Indonesia. Hal tersebut ia ungkapkan karena didasari oleh minimnya publikasi acara reuni 212 yang dihadirinya pada 2 Desember lalu.
Prabowo menuding sikap media-media yang tidak memberitakan acara reuni 212 tak objektif. Padahal, para jurnalis sebenarnya sudah cerdas dan sudah sepakat bahwa reuni 212 sudah tidak murni dan banyak pengaruh politik, sehingga reuni itu dianggap tidak akan diminati masyarakat. Dalam reuni tersebut, umat muslim hanya dimanfaatkan untuk menaikkan elektabilitas Prabowo untuk menghadapi Pilpres tahun 2019 mendatang. Tentu hal itu tidak pantas untuk dikonsumsi masyarakat muslim bahkan non muslim di Indonesia, karena di samping itu, jurnalis dan media harus bersikap netral. Selain itu, reuni 212 yang berbau politik tersebut dapat memperburuk citra umat muslim Indonesia di mata dunia.
Penilaian Prabowo bahwa jurnalis tidak independen hanya ia lihat dari banyak media yang tidak memberitakan reuni 212 dan ia membandingkan antusias masyarakat di media online yang notabene syarat atas citizen journalism. Prabowo hanya berpatokan pada sebaran informasi yang ada di media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram yang ia anggap banyak memberitakan aksi reuni 212 di Monas. Ia mempertanyakan ketika media sosial banyak memberitakan, sementara media lainnya tidak.
Pernyataan kontroversi itu berbahaya dan akan menjadi bumerang bagi kubu Prabowo. Pasalnya, ia sedang menabuh “genderang perang” melawan jurnalisme yang seharusnya ia dekati, karena melalui jurnalislah berita atau informasi disampaikan ke masyarakat. Dengan berbagai tuduhan terhadap para jurnalis tersebut, diperkirakan elektabilitas Prabowo akan menurun karena masyarakat tidak akan bisa melihat capaian atau program yang nantinya dicanangkan.
Apabila Prabowo memang sudah membenci jurnalis berarti memang benar terbukti bahwa ia anti wartawan atau jurnalis seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. Lalu, apakah benar jika ia terpilih menjadi presiden nantinya sistem Orde Baru yang otoriter dan membatasi kebebasan wartawan bisa kembali diterapkan di masa reformasi? Apakah reformasi akan dikotori oleh hal tersebut? Tentu tidak. Indonesia tidak membutuhkan pemimpin ‘Baper’. Indonesia lebih membutuhkan pemimpin yang rendah hati, dimana walaupun ia diserang, dihujat, bahkan difitnah, ia tetap bekerja keras untuk mengabdi kepada bangsa dan negara.
*) Penulis adalah Mahasiswa PTN di Jakarta.
