Persaudaraan Alumni (PA) 212 berniat menggelar kembali Reuni 212 pada 2 Desember 2019 di Kawasan Monas. Acara tersebut dianggap tidak relevan karena doa dan munajat dapat dilaksanakan di daerah masing tanpa perlu datang ke Jakarta. Kedatangan massa besar dari berbagai daerah ke Jakarta hanya menimbulkan tumpukan sampah dan mobilitas masyarakat, sehingga tidak berlebihan jika Reuni 212 dianggap minim manfaat.
Kita semua tahu bahwa 212 berawal dari gerakan mendukung pemerintah untuk tidak tebang pilih dalam memberikan hukuman kepada Ahok yang pada saat itu ia didakwa oleh tuduhan penistaan agama. Namun banyaknya peserta aksi 212 tersebut seakan terjebak dalam euforia hingga menggelar aksi yang berjilid-jilid, tentu patut dipertanyakan, apa sebenarnya faedah dari Reuni 212 yang akan dilaksananan awal Desember nanti.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir pernah mengatakan, bahwa Muhammadiyah memastikan tidak akan bergabung dalam reuni akbar yang dilakukan oleh alumni 212. Muhammadiyah menilai, reuni 212 tidak memberi banyak manfaat bagi masyarakat.
Menurut Haedar, reuni 17/8/1945 yang merujuk pada tanggal kemerdekaan Republik Indonesia, jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat. Reuni kemerdekaan juga dinilai dapat membangkitkan kembali spirit kemerdekaan.
Dari pernyataan tersebut, tentu menunjukkan bahwa faedah ataupun kebermanfaatan dari reuni 212 masih dipertanyakan, apalagi isu politis selalu disemburkan secara bar-bar, tentu kita sama-sama tahu jika kelak tokoh Habib Rizieq datang dalam reuni tersebut, sound sistem akan dibuatnya mendenging atas ceramahnya yang jauh dari kesan sejuk, lontaran kebencian-pun bisa saja terucap secara ringan.
Haedar menambahkan, bahwa saat ini masyarakat Indonesia membutuhkan hal-hal yang lebih bermanfaat. Karena itu, pihaknya tidak akan bergabung dalam reuni akbar tersebut. Haedar menyebut, pihaknya memilih melakukan kegiatan yang lebih positif, yang memberikan manfaat bagi banyak orang.
Sementara itu rencana reuni alumni 212 telah beredar di media sosial. Sejumlah poster acara reuni yang beredar di media sosial menyebutkan acara tersebut bertajuk “Munajat untuk Keselamatan Negeri: Maulid Agung dan Reuni Alumni 212”.
Dalam poster tersebut juga tertulis “Insyaallah akan dihadiri IB-HRS”. Dimana kata IB-HRS merujuk pada pimpinan FPI Imam Besar Habib Rizieq Shihab.
Meski demikian, terkait rencana kehadiran Rizieq Shihab dalam reuni Alumni 212, kuasa hukum Rizieq, Sugito Atmo Pawiro belum dapat memastikan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, Yaqut Cholil Quomas menilai sepatutnya Imam Besar FPI Habib Rizieq tak perlu dipaksa-paksa pulang kembali ke Indonesia.
Yaqut mengatakan bahwa Rizieq sengaja pergi ke Mekkah, Arab Saudi karena kemauannya sendiri. Oleh karena itu, sudah seharusnya Rizieq kembali ke tanah air dengan kemauannya sendiri.
Pihaknya juga memberikan saran kepada Rizieq untuk membayar denda overstay di Mekkah Arab Saudi agar dapat dengan mudah pulang ke Indonesia.
Tentu saja Habib Rizieq merasa kangen dan ingin hadir besama anggotanya pada reuni 212 nanti, tapi mungkin saja ia tidak punya cukup uang untuk kembali ke tanah air.
Jika nanti Habib Rizieq kembali ke Indonesia, mungkin saja para anggota FPI dan PA 212 menggalang dana alias patungan untuk membayar biaya denda overstay, tapi kalau itu terjadi, lebih baik uangnya di donasikan ke Lembaga Amil Zakat dan Sodaqoh.
Gus Yaqut menambahkan, bahwa Reuni 212 tersebut hanya membuang-buang waktu, tenaga dan biaya. Artinya reuni 212 hanya melakukan sesuatu yang mubazir, dan semestinya mereka tahu apa hukum dari mubazir.
Sebelumnya cendekiawan Muslim Alwi Shihab mengungkapkan sejumlah elite politik dalam gerakan reuni 212 saat itu berusaha menggerakkan masyarakat ekonomi kelas menengah dan bawah untuk berupaya menggulingkan pemerintah dengan cara-cara serupa yang digunakan organisasi seperti Hizbut Tahrir di Suriah.
Salah satu strategi yang digunakan adalah, menggandeng para pemimpin agama, termasuk para habib, hal tersebut bertujuan untuk meyakinkan masyarakat bahwa gerakan tersebut berdasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam.
Dalam organisasi FPI juga terdapat bidang yang fokus terhadap penegakan khilafah, tentu saja Reuni 212 yang dimotori oleh FPI dan PA 212 ini memiliki kemungkinan besar untuk menyuarakan khilafah dalam acara tersebut.
Padahal, Indonesia berdiri atas adanya kesepakatan-kesepakatan antarumat untuk menjadi negara berdasarkan kesatuan. Artinya jika Indonesia berubah ideologinya menjadi khilafah, maka sama saja hal tersebut dengan menyalahi kesepakatan.
Jika Gelaran Reuni 212 Desember nanti digunakan untuk memprovokasi atau menyudutkan pemerintah, maka itu artinya mereka sedang melakukan sesuatu yang sia-sia. Kita pun harus jeli dan waspada atas provokasi yang mungkin muncul dipermukaan.
)* Penulis adalah pengamat sosial politik
