Oleh : Dewi Widyasari )*
Kegaduhan Politik jelang Pelantikan Presiden yang tinggal menghitung hari ini haruslah segera diakhiri. Agenda kenegaraan 5 tahunan ini juga bisa disambut penuh kegembiraan menginat Indonesia telah memiliki pemimpin yang dikehendaki rakyat.
3 Hari menjelang Pelantikan, kabar antusiasme penyambutan prosesi kian intens disuarakan. Mulai dari dukungan, kawalan hingga ada yang menggelar pesta budaya, turut hanyut ke dalam rasa gembira menyongsong agenda kenegaraan ini. Menurut Benny Susetyo, selaku Staff Khusus BPIP (Dewan Pengarah Badan Pembinaan Pancasila), meminta agar seluruh pihak menjaga suasana damai dan jauh dari gaduh jelang prosesi inaugurasi 20 Oktober mendatang.
Menurutnya, pelantikan ini akan diselenggarakan pada hari Minggu, dan disambut penuh kegembiraan. Mengingat acara ini merupakan bagian dari pesta Demokrasi yang telah dilalui beberapa bulan lalu. Ia tak menampik akan kabar aksi unjuk rasa yang rawan ditunggangi kelompok-kelompok radikalisme, sebagai upaya penggagalan prosesi kenegaraan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih. Hal itu dinilai dapat melukai hati rakyat.
Pasalnya, rakyat telah menentukan pimpinan Negara Indonesia selama lima tahun ke depan melalui proses Pemilu (Pilpres) tahun 2019 lalu. Maka dari itu, jika ada pihak yang melawan suara rakyat, maka berarti dengan melawan demokrasi. Serta yang paling penting ialah tidak mengatasnamakan rakyat untuk menyampaikan proses demokrasi yang tidak adil. Benny menambahkan jika kini saat yang tepat mengakhiri segala polemik kegaduhan politik dan berjiwa ksatria, karena jika tidak bisa-bisa kedaulatan rakyat akan dirampas oleh oknum-oknum penumpang gelap.
Sementara itu, berkenaan dengan masalah keamanan, pengamat intelijen dan keamanan mahasiswa doktoral Universitas Indonesia, yakni Stanislaus Riyanta menyatakan jika kemampuan kelompok antidemokrasi, radikalisme dan terorisme melancarkan gangguan hingga insiden saat pelantikan dinilai minim. Hal ini didasarkan atas penetrasi yang dilakukan oleh pihak Densus 88, serta penangkapan yang mencapai 22 orang tentunya akan mempersulit mereka untuk memanfaatkan momentum pelantikan di Jakarta.
Selain itu, ditilik dari segi konsolidasi atau rekonsiliasi politik antara Jokowi dan Prabowo bahwa dinyatakan tak ada lagi masalah politik yang menjadi kunci. Dirinya menilai jika pelantikan ini adalah puncak pesta demokrasi, sehingga siapapun harus menyambutnya dengan riang gembira. Bukan malah diisi dengan beragam kritik kekecewaan juga kalimat-kalimat “nyinyir”. Namun, meski demikian setidaknya terdapat 27 ribu lebih pasukan akan disebar di area Jakarta, sehingga pelantikan akan aman dan terkendali.
Sebagai informasi, sebanyak 27 ribu personel gabungan TNI, Polri serta pemerintah ini akan disiagakan guna mengamankan agenda kenegaraan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 yang berlokasi di Gedung MPR RI, Kota Jakarta. Menurut laporan, Pengamanan tersebut masih termasuk dalam bagian Operasi Mantap Brata. Operasi ini merupakan operasi pengamanan rangkaian Pemilu tahun 2019, yang akan paripurna pada tanggal 21 Oktober 2019 seiring rampungnya prosesi pelantikan.
Menurut Wakil Ketua MPR Arsul Sani menyebut, prosesi pelantikan Joko Widodo-Ma’ruf Amin ini akan dihadiri oleh para tamu di lebih dari 20 negara sahabat, terdiri dari Kepala Negara, Kepala Pemerintahan serta utusan Khusus. Hal ini mengandung makna bahwa negara-negara lain turut memberikan penghormatannya dari proses Demokrasi di Tanah Air.
Konon Indonesia adalah negara terbesar ketiga dalam hal sistem pemerintahan yang demokratis setelah negara India dan juga negeri Paman Sam, Amerika Serikat. Oleh karena itu, pihak MPR berharap penuh kepada seluruh elemen masyarakat untuk turut menjaga, menghormati serta memelihara kekhidmatan dalam acara tersebut. Serta menjadikannya sebagai momen kegembiraan bersama.
Fraksi Partai PPP ini menambahkan jika ada keramaian di lokasi yang disediakan, maka hal ini bersifat sebagai pesta rakyat. Dirinya juga meminta ekspresi-ekspresi demokrasi dalam bentuk unjuk rasa pada 20 Oktober mendatang seharusnya tidak dilancarkan. Disamping agar kekhidmatan upacara pelantikan, juga wujud hormat kepada para tamu dari negara sahabat dapat diberikan secara optimal.
Berkenaan dengan segala persiapan yang ada, memang seharusnya seluruh elemen masyarakat harus menyambut penuh kegembiraan akan prosesi pelantikan ini. Mengingat, puncak pesta demokrasi ini juga merupakan analogi dari pesta rakyat karena telah rampung menyalurkan suara pada pemilu beberapa bulan lalu. Sehingga pelaksanaannya harus jauh dari kekisruhan politik maupun kondisi yang ada.
)* Penulis adalah pengamat sosial politik
