Jakarta, LSISI.ID – Alumni 212 berencana menggelar kegiatan Reuni Akbar Alumni 212 di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (2/12) mendatang. Kegiatan itu dilakukan untuk memperingati satu tahunnya aksi 212.
Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (Jari 98) mensinyalir kegiatan reuni 212 tersebut justru ada agenda tersembunyi (hidden) dari kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan membonceng nama umat Islam.
“HTI yang sudah resmi di bubarkan pemerintah bonceng reuni 212 dengan mengatasnamakan umat Islam,” kata Ketua Presidium Jari 98 Willy Prakarsa, hari ini.
Menurut dia, kegiatan ini telah terendus sebagai kegiatan politik praktis yang dibungkus dengan kegiatan keagamaan seperti sholat subuh berjamaah dan ceramah-ceramah.
“Sudah terendus pesan tersebut bahwa arahnya adalah politik menuju 2018 dan 2019. Bohong kalau mereka tidak ada gerakan politik ke arah sana,” kata dia.
Dia menyayangkan jika peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW itu dibarengi dengan reuni satu tahun kemenangan melawan penista agama Basuki Tjahaja Purnama kala itu berbarengan dengan Pilkada DKI 2017.
“Isi lah tausiyah Maulid Nabi dengan hal yang menyejukkan dengan kisah-kisah perjalanan Nabi jangan bawa politik pesta kemenangan Gubernur. Umat Islam dimanfaatkan demi ambisi segelintir ustadz dan tokoh. Kasihan umat dibohongi dan jadi korban,” tuturnya.
Dikatakan dia, di zaman akhir seperti ini, harus diakui bahwa praktik agama tak lagi murni sebagai jalan atau pintu bagi seorang Hamba untuk mengenal Tuhannya saja. Dewasa ini, dalam kenyataannya banyak kepentingan politik yang menggunakan agama sebagai kendaraan untuk mencapai tujuannya. Sebagian pihak memanfaatkan agama untuk memecah belah umat demi tujuan sempit, yaitu kekuasaan. Hal ini sungguh mengkhawatirkan sekaligus memprihatinkan semua.
Untuk itu, kata dia, masyarakat seyogyanya makin kritis dalam menerima ceramah dari ulama.
“Kita harus saring mana yang baik, dan mana yang buruk substansi ceramah tersebut. Seharusnya agama merupakan pintu untuk menyatukan umat, menebar kebaikan, dan menyemai kedamaian di dunia. Bukan untuk mengajak peperangan dan mengadu domba demo kepentingan sesat dunia,” bebernya.
Dia menambahkan dalam momen perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, mari kembalikan esensi agama ke tempat semula. Perayaan Maulid Nabi Muhammad sebaiknya dilakukan di Masjid sebagai tempat ibadah umat Islam, tanpa perlu melakukan demonstrasi atau aksi di jalanan. Apalagi, jika sampai ditunggangi kepentingan politik tertentu.
“Kita harus cegah itu semua. Mari kita jadikan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW ini sebagai momentum untuk meningkatkan kedekatan hati kita dengan Allah. Sebagai jalan untuk meningkatkan kemampuan mawas diri sebagai umat untuk terus melakukan kebaikan dan perbaikan diri dan masyarakat. Bukan untuk menghakimi kesalahan dan dosa orang lain,” bebernya.
Selain itu, tambah dia, juga perlu teladani semangat Nabi Muhammad dulu dalam menyatukan umat atas dasar suku, etnis, dan golongan. Dalam konteks sekarang, harus pertahankan persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia di tengah ancaman perpecahan bangsa karena sentimen SARA.
Untuk itu, bila ada ulama yang mengajak politik pecah belah, mengadu domba masyarakat, atau mendorong adanya permusuhan, sebaiknya tinggalkan saja. Mereka bukan seorang ulama yang lurus, melainkan ulama yang mengikuti hawa nafsunya.
“Itu lebih aman bagi diri kita, agama kita, bangsa dan negara kita. Insya Allah dengan demikian, kita akan selamat di dunia dan akhirat,” tandasnya.
Tak cuma itu, Willy menilai momentum Maulid juga dimanfaatkan oleh Front Pembela Islam (FPI) untuk melakukan mobilisasi umat Islam dengan dalih Acara Reuni Alumni Aksi 212. Dia mengingatkan setahun lalu tepat 2 Desember, FPI menjadi motor penggerak aksi besar-besaran untuk menjungkalkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) karena keseleo dengan ucapannya. Dan aksi itu pun tak bisa disangkal berada dalam konteks pertarungan politik di Pilgub DKI Jakarta yang menggunakan sentimen identitas, terutama isu agama.
Kemudian upaya untuk menggalang massa menjelang acara Reuni Alumni 212 ini, Dewan Pimpinan Pusat Front Perjuangan Islam (DPP-FPI) pun menginstruksikan kepada seluruh pengurus, anggota dan simpatisan FPI untuk mengikuti acara tersebut. Terkait dengan terbitnya surat instruksi tersebut akhirnya membuka beberapa tabir terkait acara itu sendiri.
“Bila itu hanya perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, maka tak perlu ada surat instruksi untuk seluruh pengurus, anggota, dan simpatisan hadir di Monas. Saat ini, sebenarnya mereka berusaha memobilisasi massa untuk aksi 212 kembali, namun dengan dalih perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW,” jelasnya.
Surat instruksi di itu, kata dia, juga menunjukkan bahwa Reuni Alumni 212 bukan menitikberatkan pada aspek ibadah dalam memperingati Maulid Nabi. Mengingat, tak mungkin orang beribadah namun dengan cara dimobilisasi oleh suatu ormas. Apalagi dengan surat instruksi.
“Hal itu menunjukkan pada kita bahwa ada motif kepentingan politik di balik acara Reuni Alumni 212 ini. Terutama menjelang tahun politik 2018-2019 ke depan,” sambungnya.
“Apa yang dilakukan oleh FPI ini sangat tidak etis karena menunggangi acara keagamaan untuk agenda politik. Sebenarnya, masyarakat sendiri sudah muak dengan praktik tersebut,” ucapnyam
Dia menegaskan bahwa masyarakat sudah tak simpati kembali terhadap pengerahan massa ke Jakarta untuk agenda politik dengan dalih membela agama. Karena akhirnya masyarakat paham bahwa poin-poin perjuangan mereka tidak murni untuk kebaikan umat Islam. Melainkan hanya menjadi kendaraan tunggangan untuk kepentingan politik tertentu.
Untuk itu, sebaiknya masyarakat perlu berpikir waras dan logis atas instruksi tersebut. Kita tak perlu terlibat dalam Reuni Alumni 212 tersebut.
“Karena untuk sekadar memperingati Maulid Nabi Muhammad bisa dilakukan secara khusyuk di Masjid terdekat, atau di Masjid Istiqlal,” katanyam
“Tak perlu memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dengan cara mengikuti aksi Reuni Alumni 212 di tempat publik seperti Monas. Karena selain mengganggu kepentingan publik, juga sangat rawan ditumpangi kepentingan politik tertentu,” pungkasnya.
Reuni “212” Kental Aroma Politik 2019?
Selain itu sindiran lainnya terhadap agenda 212 kian mengalir bahkan sependapat bahwa agenda tersebut kental dengan aroma politik. Segelintir oknum berkempetingan diduga menyelipkan kepentingan politik di pilkada serentak 2018 dan pemilu nasional pada 2019.
“Sulit mengatakan gerakan itu murni kegiatan agama. Jangan pilih kepala daerah yang kafir, dan sebagainya. Isu tersebut jelas berhubungan dengan agenda politik ke depan,” kata pengamat politik Karyono Wibowo.
Mengingat pada saat Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu, menurutnya, isu agama digunakan oleh segelintir pihak untuk meraih keuntungan. Dia merasa kasihan pemeluk agama telah dipengaruhi propaganda politik.
Dia menduga penyelenggaraan Kongres Nasional merupakan bukti ada upaya membangun pelembagaan terhadap peserta aksi bela Islam 212. Dia melihat ada keinginan melembagakan alumni 212 secara permanen melalui forum kongres dengan agenda tujuan politik ke depan.
“Tidak sulit untuk menangkap pesan yang disampaikan dalam aksi-aksi tersebut. Apa tujuan melakukan institusionalisasi di tengah tahun politik saat ini. Sangat sulit untuk mengatakan tidak ada tujuan politik,” kata dia.
Muhammadiyah Sindir Reuni 212
Terkait hal itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir juga mengungkapkan, pihaknya tidak akan menghadiri acara reuni tersebut. Diketahui, sejumlah tokoh penting turut diundang dalam reuni, termasuk Presiden Joko Widodo.
“Ya, kami tidak akan bereuni. Itu saja,” kata Haedar saat ditemui di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (24/11).
Haedar menilai, reuni aksi 212 tidak perlu dilakukan. Alangkah lebih baik menggelar reuni untuk mengenang semangat Kemerdekaan Indonesia 1945.
“Lebih baik kita reuni 171945. Itu jauh lebih luas dan kita perlu gerakan untuk membangun kembali spirit kemerdekaan tentang Indonesia yang penuh filosofis,” ujar Haedar.
Sumber : Beritasatu.com
