Oleh : Rizal Arifin )*
Berita meroketnya harga pangan di awal tahun 2019 nampaknya perlu disikapi secara bijak. Isu tersebut tidak bisa dicerna begitu saja tanpa analisis mendalam. Apalagi terkait kenaikan harga, jelas publik dibuat panik karena menyangkut hajat hidup. Di tahun politik, segala cara dilakukan untuk menimbulkan keresahan. Tujuannya supaya publik terkontaminasi dengan opini bahwa pemerintah tidak bekerja dengan baik.
Beberapa waktu lalu sempat viral di media ketika Sandiaga Uno berujar, “sekarang 50 ribu dibawa ke pasar bisa dapat apa?”. Ini menunjukkan bahwa kenaikan harga pangan digemborkan oleh sekelompok pihak, untuk kepentingan politik kelompok dengan menebar kepanikan di masyarakat. Jelas bahwa ini adalah intrik politik yang merugikan stabilitas bangsa.
Tidak mau membiarkan masyarakat dalam kegundahan Stakeholder terkait segera ambil kendali. Menenangkan publik dari kepanikan yang sengaja dibuat untuk mendiskreditkan pemerintah. Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Risfaheri mengatakan kondisi harga dan pasokan pangan strategis secara nasional dalam keadaan stabil dan aman.
“Stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang saat ini mencapai 61.613 ton. Stok tersebut jauh di atas normal yaitu 25.000-30.000 ton” kata Risfaheri. Ia mengatakan saat ini harga beras medium jenis IR 64 III menyentuh harga Rp 8.500 per kilogram. Harga tersebut cenderung mengalami penurunan karena hanya 57,39 persen dari harga rata-rata pasokan. Harga beras cianjur juga mengalami penurunan sebesar 0,36 persen ke Rp 13.650 dan Saigon bandung turun 0,4 persen jadi Rp 12.000. Selain beras, penurunan rata-rata juga terjadi pada harga cabai rawit merah keriting menjadi Rp 20.019 per kilogram atau turun 0,76 persen. Harga tersebut diprediksi terus mengalami penurunan hingga Rp 18.000. “Rata-rata harga cabai merah keriting di berbagai Kabupaten dan Kota per Januari 2019 sangat stabil” lanjut Risfaheri.
Geram dengan tuduhan yang menyudutkan instansi yang dipimpinnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman pun angkat bicara. Amran menunjukkan angka inflasi bahan makanan yang turun signifikan sejak 2014 hingga 2018. Pada 2014 inflasi bahan makanan sebesar 10,5 persen sedangkan tahun 2018 menukik tajam ke level 1,26 persen. “Ini data BPS, bisa dipertangungjawabkan kebenarannya” ujar Amran
Salah satu penyebab turunnya inflasi bahan makanan karena dibangunnya infrastruktur seperti jalan desa sepanjang 191.600 kilometer dan jembatan dengan total panjang 1.140 kilometer. Amran meminta, siapapun Menteri Pertanian yang akan menggantikan dirinya tahun ini, harus bisa mempertahankan angka inflasi di bawah 2 persen. “Kalau turun bisa jadi minus. Kalau naik, jangan lagi ini titik ideal, kita menempatkan inflasi pangan di posisi terbaik,” kata Amran.
Penjelasan Amran Sulaiman dan Risfaheri otomatis menegaskan bahwa berita kenaikan harga pangan adalah tidak benar adanya. Berita tersebut dibuat seolah-olah didramatisir agar menimbulkan keresehan publik. Ini adalah kampanye negatif dari pihak oposisi. Mereka melakukan secara masif dan terstruktur agar publik dirundung ketakutan dan timbul kebencian kepada negara yang dinakhodai Presiden Joko Widodo.
Mendekati gelaran Pilpres 2019, apapun isunya akan ditabuh jadi alat politik untuk menyudutkan pemerintah. Memang politik adalah tempat bertemunya hitam dan putih, terkadang hampir tiada sekat antara halal dan haram. Namun, perlu ditegaskan “Ini Indonesia”, dimana kita sangat menjunjung tinggi norma dan moral. Berpolitik dengan cara seperti itu tentu tidak bisa dibiarkan. Publik harus jeli untuk melihat dan mencerna segala upaya yang menjatuhkan kredibilitas pemerintah. Apalagi rekam jejak kubu oposisi yang tak pernah henti menebar kebencian dan ketakutan serta kebohongan demi nafsu politiknya. Semoga Indonesia nan permai selalu dijaga dari tangan-tangan usil yang merongrong jati diri berbangsa kita.
)* Penulis adalah pemerhati masalah politik
