Oleh : Nastiti Maharina )*
Dalam perhelatan debat Cawapres, Sandiaga sempat mengatakan bahwa Neraca Pendidikan Daerah (NPD) dan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang diangkat Ma’ruf belum tentu mampu menghadirkan pendidikan yang berkualitas.
Pasangan Prabowo tersebut juga mengatakan, dirinya akan menghapuskan Ujian Nasional (UN) dan menggantinya dengan pemetaan bakat dan minat.
Hal tersebut dinilai Irma Suryani Chaniago selaku juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi – Ma’ruf sebagai ide yang absurd dan dapat menimbulkan persoalan baru dalam dunia pendidikan.
“Ketiadaan ujian nasional akan membuat standar peserta didik di Indonesia menjadi sangat besar perbedaannya,” tutur Jubir TKN Irma Suryani Chaniago.
Politikus dari Partai NasDem tersebut mengungkapkan, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu perlu kembali memahami arti penting dari ujian nasional. Sebab UN dibuat dengan hasil pemikiran yang begitu keras.
“Kita sudah susah payah membangun sistem, agar sumber daya nasional memiliki standar yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini malah Sandiaga menyodorkan konsep yang absurd. Berdasarkan penelusuran minat dan bakat,” terang Irma.
Irma berpendapat bahwa program yang diajukan oleh Cawapres nomor urut 02 dalam bidang pendidikan dan pembenahan SDM merupakan sesuatu yang tidak konkret dan terkesan mengawang – awang.
“Bandingkan dengan apa yang dipaparkan Pak Ma’ruf bahwa pemerintah akan sediakan beasiswa hingga pendidikan tinggi. Sehingga setiap anak Indonesia bisa menggantungkan cita – citanya setinggi langit tanpa khawatir dengan mahalnya biaya pendidikan,” tutur Irma.
Program kerja yang ditawarkan Sandiaga tersebut juga mendapatkan kritik dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY, Baskara Aji. Dirinya mengatakan jika diambil keputusan tidak ada ujian nasional, maka kita harus punya pengganti dulu yang sekiranya sudah disepakati bersama.
Menurut Aji, selama ini pemerintah memakai hasil UN sebagai barometer untuk mengukur tingkat kompetensi peserta didik. Jika UN dihapuskan secara tiba – tiba, maka dikhawatirkan tidak ada lagi alat ukur untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa.
“Daya serap anak di setiap sekolah itu kan satu – satunya baru ujian nasional yang kita pakai. Kalau kemudian kita menggantinya dengan tes minat bakat, itu tidak bisa membuat materi – materi yang sifatnya nasional kita ketahui daya serapnya,” Tambahnya.
Sementara penilaian peserta didik berdasarkan penelusuran minat dan bakat, telah lama diterapkan di DIY. Aji mencontohkan program Pembinaan Pusat Minat Bakat Istimewa (PPMBI) yang sudah dijalankan di berbagai sekolah.
“Olahraga kita kerjasama dengan FIK (Fakultas Ilmu Keguruan), seni budaya kita kerjasama dengan pihak – pihak lembaga seni budaya. Sains kita kerjasama dengan UGM dan seterusnya, ITB dan seterusnya.” Ujar Baskara Aji.
Sehingga keputusan untuk menghentikan atau meneruskan kebijakan terkait ujian nasional bagi Aji tentu perlu dipikurkan terlebih dahulu, sudah sepantasnya hal tersebut dibahas melalui diskusi yang matang untuk mencari apa penggantinya.
Tanggapan lain juga datang dari Mendikbud Muhadjir, beliau menjelaskan bahwa dengan pelaksanaan Ujian Nasional, Pemerintah ingin menggali motivasi intrinsik dari anak itu sendiri. Selain juga ingin mengetahui kemampuan nyata dari anak yang tidak dipaksakan atau tidak dirangsang dengan berbagai macam iming – iming.
“Boleh pakai istilah lain, boleh. Sejak dulu kan sudah tidak penentuan kelulusan. Sudah tidak ada, UN sudah tidak menentukan kelulusan,” tutur Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
Muhadjir juga mengakui bahwa dirinya ingin mengetahui peta sesungguhnya di lapangan sehingga diciptakan “treatment” mana yang belum baik dan harus diperbaiki.
Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla juga menyampaikan bahwa Ujian Nasional merupakan satu – satunya cara untuk evaluasi. Ia mengatakan ada UN saja pendidikan kita masih rendah, bagaimana mengetahui kualitas pendidikan kalau UN tidak terselenggara.
Jusuf Kalla juga tidak menyetujui usulan dari Sandiaga Uno, dirinya berpendapat bahwa jumlah siswa per tahun bisa mencapai 5 juta orang.
“Bagaimana bisa menguji bakat 5 juta orang dalam setahun? Bagaimana caranya itu.” Tuturnya
Tentunya, penghapusan UN dapat berdampak kualitas pada pendidikan nasional yang tidak merata di seluruh Indonesia. Hal ini dikarenakan terdapat standar yang tidak sama di setiap sekolah, oleh karena itu, program terkait penghapusan UN, tidak serta merta menawarkan solusi.
)* Pemerhati pendidikan
