Oleh : Yeremia Kagoya )*
Kerusuhan di Papua dan Papua Barat menyisakan penyesalan mendalam diantara warga masyarakat. Selain menyisakan puing-puing bangunan yang hangus terbakar, kerusuhan yang terbukti dimanfaatkan kelompok separatis tersebut justru hanya menyengsarakan masyarakat luas. Saat ini publik sadar dan sepakat untuk wujudkan perdamaian di Papua.
Rasa lega kini bisa dirasakan seluruh rakyat Indonesia, ketika kabar gembira datang dari pelosok timur, Papua. Warga Bumi Cendrawasih sepakat untuk berkomitmen bangun perdamaian. Hal ini tentunya merupakan angin segara yang dinanti-nanti. Mengingat pekan lalu seakan keruwetan kondisi Papua seperti tak ada habisnya.
Kerusuhan yang berujung pengrusakan akibat tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya itu meninggalkan banyak luka. Namun, perlahan kondisi stabil dan kondusif. Para pelaku tindak rasisme ditangkap, nama-nama lain segera mencuat seiring bertambahnya bukti yang ditemukan.
Bersyukur semua kondisi berangsur membaik sesuai harapan. Kerjasama seluruh elemen negara juga masyarakat membuahkan hasil. Kini senyum bisa kita sunggingkan, Papua memang akan selalu menjadi bagian dari NKRI, harga mati sampai kapanpun juga.
Disebutkan bahwa minggu lalu, para pemuda yang berasal dari wilayah pegunungan tengah, bersama-sama memberikan pernyataan. Terkait penyampaian komitmen guna menjaga perdamaian. Pernyataan tersebut disampaikan di Kota Manokwari, Papua Barat.
Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Komunitas Suku Arfak. Yang mana atas pemilik hak ulayat di Manokwari. Semenjak Pascakerusuhan di Papua dan Papua Barat, sejumlah kalangan kompak menyatakan janji mereka guna menjaga perdamaian di bumi Cendrawasih.
Kabar baik lainnya datang dari pemerintah yang telah mempersiapkan sejumlah dana yang besar hingga Rp70 miliar. Dana ini rencananya akan dipergunakan untuk memperbaiki sejumlah fasilitas umum di Papua dan juga Papua Barat. Yang mana pekan lalu mengalami kerusakan akibat unjuk rasa.
Fasilitas publik ini akan diperbaiki menurut skala prioritas. Yakni seperti, gedung pelayanan publik, bangunan pemerintah, gedung majelis rakyat Papua, gedung Telkomsel serta kantor bea dan cukai.
Pemerintah di kedua propinsi tersebut giat menjalin komunikasi, dengan berbagai komunitas masyarakat untuk menekan konflik horizontal setelah kerusuhan yang berakhir ricuh pekan lalu.
Ditengarai Pemerintah juga melakukan pertemuan dengan para kepala daerah dan tokoh-tokoh masyarakat, termasuk tokoh pemuda, agama serta tokoh adat. Dengan adanya pertemuan ini diharapkan bisa didapat aneka solusi. Yang mana bisa berguna bagi pemerintah, implikasinya pengambilan kebijakan guna mengatasi berbagai permasalahan yang timbul. Khususnya di Papua serta Papua Barat.
Berita lainnya datang dari Jenderal Purn. Budi Gunawan, selaku Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Pihaknya mengatakan bahwa perwakilan tokoh dari Papua dan Papua Barat siap menjadi ujung tombak NKRI. Dikatakan sejumlah 61 orang menghadiri pertemuan di Istana Negara dan bertemu dengan Presiden Jokowi pada 10 September 2019.
Komitmen ini dilakukan demi kemajuan wilayah Papua. Budi Gunawan yang akrab disapa BG menyambut perwakilan tokoh Papua dan Papua Barat bersama dengan Menkopolhukam, Wiranto. Retno Marsudi selaku Menlu serta Pratikno selaku Menteri Sekretaris Negara.
Dari ke 61 peserta yang hadir itu baik laki-laki maupun perempuan merupakan representasi yang mewakili bagian dari organisasi, tokoh adat, gereja, akademisi, mahasiswa, wanita beserta pemuda wilayah Papua.
Mereka antusias menyampaikan aspirasi yang dalam terkait bagaimana cara untuk meningkatkan kesejahteraan Papua dalam bingkai NKRI. Sebelumnya perwakilan tersebut bertemu dengan Presiden Jokowi. Abisai Rollo sebagai perwakilan para tokoh mengutarakan sembilan tuntutannya kepada Jokowi.
Beberapa tuntutan itu berisi mengenai pemekaran wilayah, pembuatan badan nasional urusan Tanah Papua, serta perevisian UU nomor 21 tahun 2001. Yang berkaitan tentang otonomi khusus (Otsus) bagi Propinsi Papua dalam Prolegnas tahun 2020. Hingga pembangunan Istana Kepresidenan yang akan didirikan di Bumi Cendrawasih.
Dengan tegas Jokowi menanggapi langsung sembilan tuntutan tersebut. Di antaranya, akan memanfaatkan wewenangnya agar BUMN beserta perusahaan swasta bisa menerima 1.000 mahasiswa Papua yang baru lulus. Jokowi juga menyetujui pemekaran namun dengan catatan hanya untuk dua hingga tiga wilayah saja. Serta Jokowi menyatakan kesepakatannya untuk pembangunan istana Kepresidenan tersebut tahun depan.
Abisai menegaskan bahwa Papua adalah bagian dari NKRI, ia menyatakan hal ini selepas pertemuan. Ia juga memberikan komentarnya terhadap Benny Wenda, selaku ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua. Abisai menambahkan jika Benny tak berhak sama sekali mengatur NKRI beserta Papua. Karena sudah jelas Papua merupakan satu tubuh dengan Wilayah Indonesia.
Akhirnya kabar bahagia ini datang juga. Persatuan yang diwujudkan dalam ikrar guna menjaga perdamaian secara menyeluruh telah sangat dinantikan. Sehingga kedepan pihak-pihak yang menyimpang tak berani lagi macam-macam kepada NKRI. Karena bagaimanapun juga Papua bagian Integral NKRI, harga mati.
)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta.
