Cuitan Media Sosial

Waspada Manuver KAMI Memrprovokasi Rakyat di Masa Pandemi Covid-19

Oleh : Putu Prawira )*

Keberadaan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia cukup mengagetkan karena mereka tiba-tiba bersatu dan menuntut pemerintah agar memakmurkan rakyat. Tuduhan demi tuduhan meluncur, bahwa pemerintah telah membawa negeri ini ke jurang kehancuran. Aksi KAMI mengacaukan perdamaian karena mereka mengajak rakyat untuk tidak patuh, utamanya di masa pandemi Covid-19.

Walau masih berada di masa pandemi, namun keadaan Indonesia masih cukup baik dan tidak sampai kena resesi seperti di negara lain. Namun sayangnya KAMI dalam salah satu tuntutannya menyatakan bahwa negeri ini kena resesi dan pemerintah harus bertanggung jawab. Realitanya masih banyak orang kaya yang bebas belanja online dan memborong barang branded.

KAMI juga menuntut agar pemilihan presiden dikembalikan seperti 25 tahun lalu. Ketika pilpres maka tidak melalui coblosan langsung oleh rakyat, melainkan via anggota MPR. Usulan ini spontan ditolak banyak orang karena dianggap mencederai demokrasi dan Indonesia bisa mengalami kemunduran, karena kembali melakukan pemilu seperti masa orde baru.

Ketika ingin pemilu dirombak, maka terjadi perpecahan di masyarakat. Di satu pihak, ada yang ingin pilpres langsung agar bisa memilih pemimpin Indonesia sendiri. Namun ada pihak lain yang menyetujui usulan KAMI dan berkata bahwa di masa orde baru itu enak karena harga beras murah. Padahal situasi itu semu karena subsidi, akhirnya membawa Indonesia terjerat hutang.

KAMI juga memprovokasi rakyat dan mengatakan bahwa pemerintah tidak mampu mengatasi efek pandemi corona. Padahal presiden sudah berusaha keras untuk mengembalikan kondisi finansial Indonesia. Di antaranya tidak lockdown agar perekonomian berjalan lancar. Juga membuka kembali pariwisata agar pengusaha hotel dan travel agent berbisnis lagi.

Semua ocehan anggota KAMI bisa menggiring opini masyarakat agar memusuhi pemerintah. Akibatnya, mereka jadi skeptis dan ikut-ikutan mem-bully. Padahal yang kita butuhkan adalah persatuan dan perdamaian agar mengatasi efek pandemi covid-19 bersama-sama. Namun gagal karena rakyat tidak mau bekerja sama untuk menjalankan program dari pemerintah.

Politisi Inas Nasrullah Zubir menyatakan bahwa nama koalisi dalam KAMI sudah berbau provokasi. Sehingga ada dugaan bahwa gerakan yang dijalankan oleh Din Syamsudin cs ditujukan untuk menghasut rakyat Indonesia. Mereka memprovokasi bahwa negeri ini dalam kondisi bahaya, dan hanya KAMI yang bisa menyelamatkan kekacauan ini.

Inas melanjutkan bahwa provokasi bertujuan makar alias untuk membuat presiden mundur dengan cara yang tidak terhormat. Dalam artian, KAMI menghasut masyarakat dan membuat image bahwa pemerintah gagal mengelola Indonesia, jadi presiden harus dimakzulkan. Karena sejak 2014 mereka mendukung capres lain yang sayangnya gagal total.

Cara yang dilakukan oleh KAMI bisa tergolong separatis karena terang-terangan memaki pemerintah sampai muncul opsi Jokowi harus mundur. Bahkan ada dugaan bahwa KAMI adalah lanjutan dari gerakan ganti presiden tahun 2019 lalu. Karena mereka selalu menyalahkan pemerintah dan berkoar bahwa negeri ini perlu diselamatkan.

Rakyat jangan sampai terprovokasi agar mereka senang karena mendapat banyak simpatisan. Gunakan akal sehat dan jangan percaya hoax. Jika mereka menuduh pemerintah tidak perhatian kepada rakyat, maka lihat dengan teliti. Karena semua pihak mulai dari pengangguran, pengusaha, sampai masyarakat biasa mendapatkan bantuan sosial.

Jika KAMI ingin menyelamatkan Indonesia, maka logikanya mereka akan berbaik hati memberi paket sembako dan uang tunai seperti yang dilakukan oleh pemerintah. Mereka juga mau jadi relawan vaksin covid-19 agar tidak ada lagi rakyat yang kena corona. Namun sayangnya KAMI hanya bisa mengoceh tak karuan sambil menuntut ini dan itu.

Jangan sampai perdamaian di Indonesia jadi rusak karena kemunculan KAMI. Mereka boleh saja mengadakan deklarasi dan memberi 8 tuntutan kepada pemerintah. Namun jangan sampai membuat masyarakat ikut membenci presiden dan terprovokasi untuk tidak menjalankan program yang dibuat oleh pemerintah.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Jakarta

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button