Waspadai Pihak Asing Dukung Separatis Papua dan Diskreditkan Indonesia
Oleh : Yeremia Kogoya )*
Upaya kelompok separatis di Papua dan Papua Barat untuk melepaskan diri dari Indonesia diduga didukung negara asing. Hal ini perlu diwaspadai mengingat kedaulatan Indonesia tidak dapat diganggu gugat.
Negara-negara Melanesia kembali lagi mengkritik Indonesia di level internasional. Kali ini Vanuatu dan Kepulauan Solomon mengangkat masalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap warga Papua Barat di Dewan HAM PBB pada tanggal 18 September 2019. Pernyataan itu disampaikan pada sesi terbaru Dewan HAM PBB oleh Sumbue Antas dari Misi Permanen Vanuatu ke PBB.
Selain itu, Vanuatu dan Kepulauan Solomon juga mengatakan keprihatinan mendalam mereka terkait pelanggaran HAM kepada Dewan HAM PBB. Secara khusus dalam hal kebebasan berekspresi dan berkumpul, serta diskriminasi rasial terhadap orang Papua di provinsi Papua dan Papua Barat. Kedua negara Melanesia itu juga membuat pernyataan yang mencatat bahwa Indonesia belum memberikan akses ke Papua untuk Komisaris HAM PBB.
Tentu saja pelaporan oleh negara-negara Melanesia ini kepada Dewan HAM PBB bukanlah yang pertama kali. Kali ini mereka memanfaatkan kerusuhan terkait papua yang belakangan ini terjadi untuk diangkat menjadi pelanggaran HAM oleh Indonesia terhadap warga Papua Barat.
Disamping itu, apa yang dituduhkan kedua negara tersebut tidak mendasar. Terkait dengan kerusuhan papua belakangan ini, Indonesia telah melakukan berbagai cara dalam rangka melindungi hak dan kebebasan warga negara Indonesia termasuk Papua. Cara-cara yang telah dilakukan Indonesia meliputi penegakan hukum dan pendekatan rekonsiliasi. Selain itu, pencabutan penerapan pembatasan internet dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhitung sejak tanggal 4 September 2019 juga dilakukan dalam rangka menyeimbangkan kebebasan berekspresi dan kepentingan umum.
Selanjutnya, terkait kunjungan PBB ke Papua, kenyataannya adalah Indonesia bukan belum memberikan akses. Yang terjadi adalah Kantor Komisaris Tinggi HAM (KT HAM) di Bangkok, Thailand yang kurang koordinasi. Pada bulan Februari 2018, Pemerintah Indonesia secara terbuka telah mengundang KT HAM Zeid untuk mengunjungi Papua untuk melihat secara langsung pembangunan di berbagai bidang dalam rangka mendapatkan gambaran-gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang dihadapi. Dikarenakan jadwal KTHAM Zeid yang sangat ketat, maka didelegasikanlah rencana kunjungan tersebut ke Kantor Regional KTHAM di Bangkok yang hingga pada saat ini masih mengkoordinasikan lebih lanjut pelaksanaan kunjungan.
Segala sesuatu yang telah dilakukan pemerintah Indonesia seperti yang dijelaskan sebelumnya, tentunya membuktikan bahwa Indonesia berusaha untuk menjamin kebebasan dan perlindungan HAM bagi warga negaranya termasuk Papua. Dengan adanya tudingan yang tidak berdasar oleh kedua negara Melanesia itu tentunya menimbulkan pertanyaan. Ada kepentingan apa mereka terhadap papua? Apabila negara-negara Melanesia tersebut mengakui kedaulatan Indonesia, seharusnya mereka menghormati pemerintah Indonesia dengan segala upaya yang dilakukan, dan bila perlu mendukung dari segi moril. Bukan malah sebaliknya, melaporkan Indonesia dengan tudingan yang tidak mendasar ke forum internasional, menyuarakan agar Indonesia pecah, mendukung separatis, dan lain sebagainya.
Dengan adanya kerusuhan yang dikaitkan dengan isu HAM, pastinya Indonesia tidak tinggal diam. Komnas HAM melalui Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua telah menurunkan tim untuk mendalami kerusuhan yang sempat terjadi di Manokwari, Sorong, Fakfak, dan Jayapura. Melalui pendalaman tersebut menemukan kesamaan pola kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Kesamaan pola tersebut adalah adanya penyusup yang mengkoordinir pengrusakan, penyerangan terhadap aparat, dan membawa bendera bintang kejora.
Penyusup ini tentu berafiliasi kepada separatis. Dan pastinya ada keterhubungan dengan pihak dari luar Indonesia yang menginginkan papua rusuh dan ke depannya menginginkan papua lepas dari Indonesia. Kalau tidak ada hubungannya, tentu yang menjadi pertanyaan adalah dari mana sumber dana mereka? Tentu ada maksud terselubung dari mereka yang selalu mengusik Indonesia dengan isu pelanggaran HAM papua.
Indonesia harus sadar dengan siasat jahat dari luar melalui separatis yang akan memecah Indonesia. Indonesia harus bersatu, karena dengan bersatu Indonesia dapat menangkal segala bentuk ancaman kedaulatan yang berasal dari negara-negara kecil di Kepulauan Pasifik.
)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta
