Oleh: Dhita Karuniawati )*
Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) akan memasuki periode masa jabatan 3 tahun tepat pada 20 Oktober 2017 mendatang. Melalui gerakan “Ayo Kerja” yang diusung Presiden Jokowi sejak dilantik secara resmi menjadi orang nomor satu di Indonesia, pemerintahan Jokowi-JK menunjukkan semangat kerjanya yang berkobar dalam menerjemahkan visi besar “NAWACITA” terhadap kebijakan-kebijakan strategis yang hendak dicapai. Fokus pembangunan pemerintahan Jokowi yakni infrastruktur, maritim, energi, dan pangan (IMEP). Tahun 2014 menjadi langkah awal “Kabinet Kerja” untuk meniti perjuangan yang telah diamanatkan rakyat selama lima tahun ke depan.
Mewujudkan tujuan yang mulia demi kemajuan bangsa dan negara bukan suatu perkara yang mudah dan ringan. Berbagai hambatan dan rintangan sudah dilalui dua tokoh utama se-Indonesia saat ini tersebut dalam mewujudkan visi besar “NAWACITA” sebagai program Kabinet Kerja Jokowi-JK. Analis Asia dari Verisk Maplecroft, Hugo Brennan mengatakan pada tahun pertama memang belum terlihat adanya kemajuan dari program-program yang dicanangkan Jokowi. Namun, di tahun kedua, sudah mulai terlihat adanya perbaikan, terutama dalam perekonomian Indonesia.
Beranjak di tahun ketiga, capaian kinerja pemerintahan Jokowi-JK semakin menunjukkan keberhasilan yang gemilang. Hal itu sangat jelas dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia bukan hanya yang berpusat di kota-kota besar, tetapi menyentuh hingga daerah pelosok, terpencil, dan terluar wilayah NKRI. Komitmen dan konsekuensi Kabinet Kerja dalam membangun Indonesia selama tiga tahun terakhir, menghadiahkan kepuasan bagi masyarakat dan pantas diapreasi dengan kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintahan yang sedang menjabat untuk terus melanjutkan pembangungan di “Negeri Khatulistiwa” ini.
Direktur Eksekutif CSIS Philips J Vermonte memaparkan secara jelas, kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi-JK terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, sejak dilantik pada 2014. Berdasarkan survei yang melibatkan seribu orang sampel di 34 provinsi dengan margin eror sekitar 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, tingkat kepuasan publik sebanyak 68,3 persen pada tahun 2017. Angka itu lebih tinggi dibandingkan dua tahun sebelumnya, yakni 50,6 persen pada 2015 dan 66,5 persen pada 2016. Meningkatnya kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan Jokowi-JK, salah satunya sebagai dampak keberhasilan pemerintah yang terus menggenjot sektor pembangunan dan infrastruktur.
Berbagai prestasi membanggakan telah banyak ditorehkan selama Presiden Jokowi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia melalui visi “NAWACITA” yang diembannya. Prestasi yang dicapai selama ini tak hanya berbuah dalam bentuk fisik seperti pembangunan infrastruktur, pencapaian prestasi non fisik pun tak kalah berlimpah dalam wujud kebijakan-kebijakan yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat. Manfaatnya mungkin sulit dijelaskan dengan bahasa lisan maupun tulisan, tetapi secara nyata dapat langsung dinikmati warga di seluruh Indonesia.
- Pemberantasan Pencurian Ikan (Illegal Fishing)
Susi Pudjiastuti yang dilantik sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dalam pemerintahan Jokowi-JK pada 2014, telah membawa perubahan yang besar di sektor kelautan dan perikanan demi mewujudkan visi Presiden Jokowi untuk Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Salah satu hal yang paling disorot adalah pemberantasan pencurian ikan (illegal fishing). Susi mengevaluasi kapal asing ilegal penangkap ikan di perairan Indonesia. Pembentukan satuan tugas IUU Fishing dan penenggelaman kapal-kapal yang menangkap ikan secara ilegal adalah bentuk ketegasan pemerintah dalam rangka menjaga wilayah perairan Indonesia.
- Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)
Direktorat Jenderal Pajak telah membuka pendaftaran program pengampunan pajak (tax amnesty) yang dimulai pada 17 Juli 2016. Tujuan dari program tax amnesty adalah memberikan pengampuan bagi wajib pajak yang selama ini belum melaporkan kewajibannya. Sebelumnya, banyak masyarakat baik yang berada di dalam maupun luar negeri yang belum mengetahui atau mungkin lalai bahwa ada kekayaan mereka yang harus dilaporkan kepada negara melalui instansi terkait.
Sementara keuntungan yang diperoleh dari program ini bagi pemerintah, tax amnesty akan mendapatkan basis pajak baru yang akan meningkatkan penerimaan pajak. Pada periode pertama yang ditutup pada 30 September 2016, program tax amnesty ini berhasil mencapai target. Pemerintah mendapat Rp 97,1 triliun pendapatan tambahan, atau sekitar 62% dari target Rp165 triliun untuk Maret 2017.
- Pemberantasan Pungutan Liar (Pungli)
Praktik pungutan liar (pungli) sudah menjadi rahasia umum masih banyak terjadi di kementerian dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah akibat pengawasan internal yang lemah sehingga terkesan ada pembiaran pungli di kawasan tersebut. Mengacu pada kejadian operasi tangkap tangan (OTT) oknum pegawai Kementerian Perhubungan terkait praktik pungutan liar dalam pelayanan publik, Jokowi kemudian menginstruksikan pemberantasan pungli di instansi pemerintah.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengeluarkan surat edaran tentang pemberantasan pungutan liar (pungli) guna menindaklanjuti perintah Presiden Jokowi, pada 18 Oktober 2016. Sementara Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenpolhukam) pun membentuk satuan tugas khusus yakni Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).
- Hukuman Mati Terpidana Narkoba
Peredaran narkoba di Indonesia masih terus terjadi dan menyasar korban tanpa melihat batas usia. Lebih parah lagi anak-anak sudah diracuni dengan obat terlarang yang sangat berbahaya tersebut. Tak bisa dielakkan bahwa modus peredaran narkoba sangat bervariasi sehingga rentan lolos dari pengawasan aparat. Pada akhirnya, narkoba itu jatuh di tangan orang-orang yang pendek akal terhadap resiko yang akan dideritanya.
Melihat fenomena di atas, Pemerintahan Jokowi-JK tidak tinggal diam. Selama kepemimpinannya, Jokowi telah melaksanakan tiga kali eksekusi hukuman mati terhadap terpidana narkoba. Pertama pada Januari 2015 terhadap 6 terpidana. Selanjutnya, terhadap 8 napi pada April 2015 dan terakhir terhadap 4 terpidana pada Agustus 2016. Amnesty International mengecam praktik hukuman mati di Indonesia dan menempatkan Presiden Jokowi pada posisi yang salah dalam sejarah karena menerapkan kebijakan tersebut. Jokowi bersikukuh, “Jangan hanya melihat masalah eksekusi hukuman mati. Lihat fakta yang ada: 4,5 juta anak-anak kita harus direhabilitasi, 1,2 juta di antaranya sudah tidak bisa direhabilitasi. Ada 18 ribu yang mati karena narkoba setiap tahun, artinya 50 orang setiap hari”.
- BBM Satu Harga
Presiden Jokowi telah membuat program BBM Satu Harga untuk seluruh Indonesia yang dimulai sejak 1 Januari 2017. Kebijakan ini menjawab teriakan warga yang merasa kurang adil dan terasingkan karena harus membayar BBM dengan harga tinggi di beberapa daerah yang jauh dari Ibu Kota, seperti Papua.
Dalam kunjungannya ke Papua pada Oktober 2016, Presiden Jokowi menginginkan agar ada kesamaan harga BBM di Papua dengan di Pulau Jawa. PT Pertamina kemudian menanggapi permintaan itu bahwa wilayah di Papua bisa mendapatkan BBM premium dengan harga secara nasional yakni Rp 6.450 per liter dan solar Rp 5.150 per liter. Cara yang dapat ditempuh yakni dengan menyediakan lembaga-lembaga penyalur seperti SPBU atau agen penyalur minyak dan solar (APMS) di beberapa daerah di Papua.
- Program Pembangunan Sejuta Rumah
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menpupera) Basuki Hadimoeljono mengatakan, program satu juta rumah yang dicanangkan pemerintahan Jokowi-JK merupakan bagian dari penjabaran salah satu Nawacita dalam pembangunan nasional. Rencananya, pembanguan satu juta rumah tersebut terdiri atas 603.516 unit yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 396.484 unit untuk non-MBR. Program ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan papannya, khususnya bagi warga miskin yang sulit untuk mendapatkan hunian yang layak.
- Pembentukan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP)
Pembentukan UKP-PIP merupakan bentuk komitmen pemerintahan Jokowi-JK dalam hal penguatan Pancasila yang sangat jelas dan kuat. Keputusan pembentukan unit ini diputuskan melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017. Presiden Jokowi menegaskan, “Bersama seluruh komponen bangsa, lembaga baru ini ditugaskan untuk memperkuat pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yang terintegrasi dengan program-program pembangunan. Pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan dan berbagai program lainnya menjadi bagian integral dari pengamalan nilai-nilai Pancasila”. Kebijakan ini menunjukkan konsistensi Presiden Jokowi untuk tetap menjunjung tinggi kepribadian bangsa Indonesia yang berjiwa Pancasilais, meskipun acap kali dituduh sebagai komunis.
)* Penulis adalah Mahasiswa IAIN Kendari
