Jakarta, LSISI.ID – Penghujung Oktober 2018 ini, Presiden Joko Widodo mengumumkan pembebasan tarif tol Suramadu. Bukan asal pengumuman ini dibuat. Kebijakan baru yang diumumkan tepatnya pada 27 Oktober itu disebut Kepala Negara merupakan permintaan para kiai, ulama dan toko masyarakat.
Kebijakan ini menuai pro dan kontra dari beberapa kalangan. Mereka yang tak menyetujui hal ini menilai kebijakan tersebut mengandung muatan politis. Menanggapi hal ini, presiden menyebut jika alasannya politis, maka tidak akan melakukan kebijakan itu saat ini (Oktober-red). “Setiap keputusan, mesti ada plus minusnya. Lalu, jangan apa-apa dikaitkan dengan politik lah. Kalau urusan politik, ya nanti saya gratiskan bulan maret atau april tahun depan saja,”
Terlepas dari pro kontra yang mewarnai keputusan ‘besar’ ini, dampak positifnya tak bisa dipungkiri. Dengan pembebasan tarif tol Suramadu diharapkan perkenomian dan investasi di Madura dapat ditingkatkan. Presiden menyampaikan di Suramadu kala itu bahwa pernah ada investasi untuk menanam tebu di Madura. Sayang, akibat kendala biaya logistik dan transportasi niat tersebut batal.
Melalui pembebasan tariff tol itu pula, orang nomor satu di Indonesia itu juga mengharapkan adanya investasi di sektor properti dan pariwisata. Selain itu, langkah ini juga dinilai akan memudahkan pemerintah dalam melakukan pembangunan infrastruktur. Muara dari hal ini, tentu adanya lapangan kerja yang lebih luas.
Presiden yang mengawali karir politiknya sebagai Wali Kota Solo itu mengatakan negara tak akan mengalami kerugian akibat penggratisan tariff tol tersebut. Disebutkannya bahwa APBN masih menanggung semua biaya tol termasuk perawatan Suramdu. Lebih jauh ia menandaskan jika penggratisan ini untuk tidak selalu dihitung untung dan ruginya. Pasalnya, kebijakan ini justru untuk urusan ekonomi, investasi, kesejahteraan dan rasa keadilan.
Sementara itu, kebijakan ini pun mendapatkan sambutan positif dari Bupati Bangkalan, T Abdul Latif Amin. Ia mengatakan akan memberikan izin investasi yang efisien, mudah juga cepat. Menurutnya, dampak penetapan tariff tol dulu sangat berpengaruh bagi pengusaha dan investor di Madura. Ia pun tak ingin insiden pembatalan investasi pabrik gula akibat tingginya biaya tarif tol Surabaya kembali terulang. Menyusul penggratisan tol Suramadu ini, Bupati Bangkalan mengatakan sudah menyiapkan rencana penggalakan kembali sektor agribisnis dan juga menyetel ulang pelabuhan Kamal sebagai pelabuhan wisata.
Tentu saja, hal ini sangat bagus bagi Madura karena bisa meningkatkan pendapatan daerahnya dari sektor yang semakin beragam. Madura sebenarnya juga memiliki banyak destinasi wisata menarik, mulai dari wisata religi, pantai, hingga budaya. Sayang, sektor wisata di pulau di ujung timur bagian utara Pulau Jawa ini kurang menggema lantaran akses. Keberadaan jembatan Suramadu yang seharusnya mempersingkat waktu kunjung ke Madura melalui Surabaya, pada praktiknya ternyata juga menuai kendala lain, karena biaya.
Sebelum akhirnya digratiskan, tarif tol Suramadu terbilang cukup tinggi, terlebih bagi para pelaku usaha—yang tentu saja mempertimbangkan untung dan rugi. Sebagai informasi, sebelumnya tarif untuk golongan I (sedan, jip, pikap/truk kecil dan bus) Rp15 ribu, golongan II (truk dengan dua gandar) Rp22.500, golongan III (truk tiga gandar) Rp30 ribu, golongan IV (truk empat gandar) Rp37.500, golongan V (truk lima gandar atau lebih) Rp45 ribu.
Tak hanya bagi para pengusaha atau investor di Madura saja, kebijakan baru ini juga akan berdampak baik bagi industri logistik nasional. Kepala Badan Litbang Perhubungan Sugihardjo menilai kebijakan ini akan memperkecil biaya distribusi. Selain itu, penggratisan tarif tol Suramadu juga akan memperlancar arus transaksi barang. (y)
