Jangankan Negara, Perusahaan Saja Bangkrut di Tangan Prabowo

Penulis: Dian Retnowati*

Prabowo Subianto dikenal sebagai sosok kontroversial. Karir, kehidupan pribadi, watak, bahkan dunia bisnisnya tidak lepas dari kontoversi. Memiliki banyak perusahaan bukan berarti Prabowo terbebas dari permasalahan yang melanda usahanya. Bangkrut, penunggakan gaji, tidak membayar pajak, sampai mempekerjakan tenaga kerja asing, merupakan salah satu persoalan yang membuktikan bahwa Prabowo tidak piawai dalam mengelola perusahaan miliknya.

Maret 2018, Serikat Pekerja Kertas Nusantara (SKPN) melakukan unjuk rasa di Gedung DPR karena gaji dan uang pesangon PHK karyawan PT Kertas Nusantara belum dibayar sejak 2014. PT Kertas Nusantara (KN) merupakan perusahaan kertas milik Prabowo Subianto yang terletak di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Para pekerja memilih ke DPR ketimbang mendatangi rumah Prabowo, karena menganggap DPR sebagai wakil rakyat bisa membantu menyelesaikan masalah mereka. Apa yang dilakukan oleh Prabowo ini cukup mencederai apa yang sudah dia tandatangani dengan KSPI. Sebab, perlu diketahui lebih dari 5.000 orang buruh di PT KN tidak dibayar.

Selain penunggak pembayaran kepada ternyata PT KN menunggak menunggak pajak sebesar Rp 26 miliar kepada pemerintah daerah (Pemda) Berau. Persoalan tunggakan pajak tersebut, sudah masuk ranah Kejaksaan Negeri (Kejari) Berau. Kejaksaan, sudah memberi somasi kepada manajemen PT KN agar segera melunasi tunggakan pajak kepada Pemkab Berau. Kasus tersebut cukup menodai Prabowo. Jumlah Rp 26 miliar bagi Prabowo harusnya jumlah yang kecil. Sebab, beberapa bulan yang lalu anggota Partai Prabowo mengungkapkan Prabowo adalah Capres yang cukup kaya. Jika pajak saja tidak terbayar, dapat diartikan keuangan Prabowo sedang cukup sulit. Bagaimana modal untuk mencalonkan sebagai Capres?

Selain itu, berbicara PT KN sebenarnya perusahaan sudah akan bangkrut. Hal tersebut masuk dalam pemberitaan beberapa kali. Bahkan, investor asal Tionghoa telah mengambil alih perusahaan tersebut. Setidaknya ada empat investor asal Tiongkok yang kembali melirik Berau. Hanya saja, hingga saat ini dirinya belum mengetahui investasi seperti apa yang diincar empat pengusaha tersebut. Berdasarkan informasi yang ada, empat investor tersebut berencana mengambil alih PT Kertas (KN) yang ada di kawasan Mangkajang, Kampung Pesayan, Kecamatan Sambaliung. Sebab, saat tiba di Berau, rombongan langsung menuju ke lokasi eks perusahaan yang sudah lama tak beroperasi. Pertanyaan ini sebenarnya cukup jahat. Seolah dalam pertanyaan tersebut meragukan kekuatan finansial Prabowo untuk menjadi capres. Kasus-kasus di atas memperlihatkan kekuatan finansial Prabowo yang saat ini sedang sekarat.

Hal lainnya yang mencederai Prabowo adalah PT Bintang Delapan atau PT Bintang 08 milik Prabowo Subianto mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) viral di medsos. Dalam akun Akun @Gerindra menulis, Mau ke luar negeri? Ke Morowali saja! Jika anda berkunjung ke daerah di Sulawesi Tengah tersebut anda seperti berada di Ghuangzhou atau belahan provinsi lainnya di RRC saking banyaknya pekerja Asing Tiongkok di area tersebut. ”Menciptakan 10 juta lapangan kerja. Tapi, Buat siapa?” Pertanyaan tersebut perlu diperhatikan. Sebab, kita perlu memperhatikan siapa yang menyebarkan isu Tenaga Kerja Asing (TKA) lalu siapa yang memperkerjakannya. Jika ini benar, maka apa yang dilakukan oleh Prabowo melanggar sejumlah penandatanganan kontrak dengan KSPI. Terutama untuk kasus TKA.

Prabowo boleh saja memiliki banyak perusahaan, namun fakta membuktikan bahwa pengelolaan perusahaan masih tidak jelas. Bukti pertama menunggaknya pajak di atas menunjukkan bahwa sebagai sebagai warga biasa saja Prabowo sudah seperti itu, tidak tertib dan semena-mena, bagaimana jika menjadi pemimpin. Bukti kedua mengenai menungaknya gaji karyawan dari 2014, menunjukkan bahwa kampanye dan janji pro kepada buruh dan rakyat kecil adalah omong kosong. Bukti ketiga mengenai banyaknya tenaga kerja asing yang ada di perusahaan Prabowo, menunjukkan bahwa selama ini kubu Prabowo melakukan fitnah kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo, padahal dirinya sendiri lah yang mempekerjakan TKA tersebut. Bukti keempat mengenai bangkrutnya perusahaan, secara jelas menunjukkan Prabowo tidak pantas menjadi pemimpin. Bayangkan, memimpin perusahaan yang simpel tersebut sudah bangkrut, bagaimana memimpin negara. Mau bikin negara bangkrut?

*) Mahasiswa Fakultas Ekonomi UB Malang