Oleh : Dodik Prasetyo )*
Selama 72 tahun Indonesia merdeka pada akhirnya masyarakat Papua dapat menikmati hasil pembangunan daerah. Pencapaian tersebut merupakan buah konsistensi pemerintahan Jokowi-JK melalui kebijakan Nawacita untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Untuk mencapai hal tersebut pemerintahan Jokowi berkomitmen meningkatkan pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi dari pinggiran dengan tetap berpegang pada pemerataan pembangunan.
Sejak terpilih sebagai presiden ke-7 pada pilpres 2014 lalu, nama Jokowi telah dikenal masyarakat secara nasional sebagai sosok yang sederhana dan peduli dengan rakyat kecil, bahkan tidak segan turun kelapangan untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat yang dipimpinnya. Keunggulan pemerintahan Jokowi tidak hanya terbatas pada kesederhanaan dan keramah-tamahan saja. Selama 3 tahun pemerintahannya, Jokowi telah mampu membuktikan kinerjanya bersama kabinet kerja. Kerja nyata Jokowi tersebut membuat masyarakat meyakini Jokowi akan mampu memajukan Indonesia. Meskipun demikian tidak sedikit pula pihak-pihak yang dengan sengaja menfitnah dengan membuat berita hoax, memanfaatkan beberapa kebijakan untuk dijadikan sebagai citra kelemahan dan kegagalan Jokowi dalam memimpin Indonesia yang kemudian disebarluaskan. Seperti berita hangat saat ini yakni kenaikan tarif dasar listrik. Mereka menganggap ini bentuk kegagalan Jokowi, padahal di sisi lain kebijakan itu untuk memindahkan subsidi yang kurang tepat sasaran kepada hal lain yang lebih membutuhkan, misalnya pendidikan. Serta yang paling tidak masuk akal adalah menuduh Jokowi sebagai antek PKI. Untungnya semua informasi miring tersebut tidak benar adanya dan telah dibantah secara tegas oleh Jokowi.
Akan tetapi, isu negatif tentang Jokowi akan selalu ada, mengingat posisi politis Jokowi saat ini, terlebih 3 tahun pemerintahan Jokowi ini sukses dan berhasil dengan berbagai capaian, hal tersebut seperti yang disampaikan pada banyak survey-survey. Bertepatan dengan momentum persiapan Pilkada serentak 2018 dan Pilpres 2019, pastinya dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk terus menggoreng berbagai isu-isu murahan untuk mendiskriditkan pemerintahan, diperkirakan akan banyak isu propaganda yang digunakan untuk mencapai kepentingan politis pihak tertentu. Maka dari itu, rakyat dituntut untuk lebih selektif dalam mengkonsumsi berita dari berbagai media.
Memasuki 3 tahun masa pemerintahan Jokowi, ada banyak sekali pencapaian pembangunan diseluruh wilayah Indonesia khususnya Papua yang perlu diapresiasi. Menurut laporan dari Kantor Staf Presiden Republik Indonesia ada 3 bidang utama yang menjadi pokok pembahasan 3 tahun pemerintahan Jokowi, yakni percepatan pembangunan infrastruktur, pembangunan manusia, dan kebijakan deregulasi ekonomi.
Dalam fokus pertama pembanguanan Jokowi adalah percepatan pembangunan infrastruktur yang paling menonjol adalah pembangunan berbagai ruas jalan di beberapa daerah baik di Jawa maupun di luar Jawa. Total ruas jalan tol yang sukses dioperasionalkan di era Jokowi adalah 176 km hingga saat ini, dan menurut perencanaan hingga akhir tahun 2017 mendatang ada 568 km jalan tol yang beroprasi di era Jokowi. Hal ini tentu lebih banyak dari pada jika kita lihat pembangunan jalan tol era Presiden Soeharto yakni sepanjang 490 km dalam kurun waktu 20 tahun. Bahkan untuk lebih mendukung konektivitas darat antar daerah target Jokowi dalam 5 tahun pemerintahannya dapat membangun 1.260 km jalan tol. Ini tentu bukan hanya menjadi mimpi Jokowi semata, mengingat pencapaian-pencapaian yang telah diraih pemerintahan Jokowi. Selain itu, seluruh rakyat Indonesia tentu menginginkan kemudahan akses transportasi.
Dalam fokus kedua pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintahan Presiden Jokowi adalah pembangunan manusia. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2016 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari tahun sebelumnya berada dalam level 69,55 menjadi ke level 70,18. Sehingga Indonesia masuk kategori negara dengan kategori IPM tinggi menurut standar Program Pembangunan PBB (UNDP). Bahkan Indonesia merupakan salah satu negara dengan peningkatan IPM terbaik di kawasan Asia Pasifik. IPM sendiri merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia yang diukur dari tingkat pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.
Selanjutnya dalam fokus ketiga pembangunan Jokowi adalah kebijakan deregulasi ekonomi. Deregulasi ekonomi sendiri merupakan upaya untuk harmonisasi peraturan, penyederhanaan proses birokrasi, dan peningkatan kepastian hukum sehingga daya saing industri daya beli masyarakat, investasi, ekspor, wisata, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Berbagai upaya deregulasi ekonomi hingga akhir tahun 2016 telah dilakukan Presiden Jokowi, diantaranya seperti pemangkasan 3.032 peraturan daerah yang menghambat perdagangan dan usaha yang terdiri dari retribusi jasa umum, implikasi putusan MK, konsekuensi peralihan urusan pemerintahan, pelayanan publik dan lain sebagainya. Kemudian dalam era Jokowi pula izin pendirian usaha makin cepat dan sederhana.
Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi pembangunan infrastruktur di Papua juga menjadi pokok perhatikan pemerintah. Salah satu kebijakan membangun Papua adalah Pembangunan Jalan Trans Papua yang menghubungkan Sorong dan Merauke. Proyek pembangunan jalan tersebut perencanaannya sudah ada saat era Presiden Habibie dan kini lebih masif lagi dikerjakan oleh Jokowi. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Trans Papua kini telah terhubung sepanjang 3.851,93 km dari total target awal sepanjang 4.330,07 km. Fokus pembangunan Papua dibandingkan dengan daerah lain dikarenakan Papua adalah kawasan yang paling tertinggal dari segi infrastrukturnya terutama di daerah. Sehingga dengan pembangunan Papua akan tercapai target pemerataan pembangunan di wilayah pedalaman, perbatasan, dan pingggiran Indonesia.
Kemudian pada masa pemerintahan Jokowi juga dilakukan peresmian Pusat Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang dikelola oleh PT. PLN (Persero) pada hari jumat 29 September 2017 lalu, di distrik Bonggo Kabupaten Sarmi. Peresmian PLTD tersebut merupakan buah dari komitmen pemerintahan Jokowi dalam mewujudkan Indonesia terang dan Papua terang.
Selain pembangunan yang telah terealisasi dan sedang berjalan, pemerintahan Jokowi juga merencanakan pembangunan bendungan Baliem yang rencananya akan dilelang pada 2018 mendatang. Bendungan tersebut diperkirakan akan menelan anggaran sebanyak 4,7 triliun, dan akan memiliki kapasitas tampungan air hingga 200 juta meter kubik serta mampu menghasilkan hingga 50 MW.
Diluar kebijakan pembangunan infrstruktur pemerintah Jokowi juga mendorong pertumbuhan ekonomi Papua melalui kebijakan BBM satu harga, sehingga masyarakat dapat meningkatkan perekonomiannya, selain itu kebijakan tersebut juga merupakan komitmen pemerataan pembangunan dari daerah pinggiran.
Selama 3 tahun pemerintahannya, presiden Jokowi telah mampu menunjukkan kerja nyata da kerja kongkrit dalam membangun Indonesia menjadi lebih baik, bahkan peningkatan-peningkatan kinerja Jokowi terlihat sangat signifikan diabandingkan kondisi pembangunan pada awal pemerintahannya, sehingga akan sangat mengherankan jika masih terdapat pemberitaan negatif tentang Jokowi yang dikemas dengan berbagai isu murahan hanya untuk kepentingan jangka pendek. Sebaliknya isu-isu tersebut merupakan propaganda yang dibuat oleh pihak tertentu yang merasa kepentingan politisnya terancam oleh kinerja baik presiden Jokowi.
Kondisi saat ini, menunjukkan bangsa Indonesia sedang mengalami krisis persatuan dan moral, sehiingga dengan mudahnya terprovokasi untuk saling memukul antar sesama bangsa Indonesia, hal ini berlawanan ideologi pancasila yang dirumuhkan oleh para pendahulu. Kondisi tersebut tergambar dalam beberapa peristiwa besar yang belakangan terjadi, diantaranya gerakan masyarakat yang mengangkat isu kebangkitan PKI, padahal berdasarkan TAP MPRS No. 25/1966, PKI dilarang di Indonesia, bahkan Presiden Jokowi mengatakan “Jika PKI nongol, gebuk saja”. Hal tersebut menegaskan bahwa pemerintah akan memegang teguh TAP MPRS tersebut dalam mempertahankan ideologi Pancasila. Namun, isu tersebut terus dikembangkan dan lebih mirisnya lagi, isu tersebut digunakan untuk menjatuhkan presiden Jokowi, bahkan ketika Jokowi telah mampu membuktikan kualitasnya sebagai pemimpin yang kompeten.
Bangsa ini seharusnya memegang teguh slogan “Bhineka Tunggal Ika” dan mulai bersatu ketika pemerintah mampu menunjukkan kualitasnya dengan bukti nyata yang signifikan memberikan perubahan positif kepada Negara. Bukan sebaliknya, mendukung kepentingan segelintir pihak untuk menyerang pemimpin berkuasa yang justru dapat menimbulkan perpecahan bangsa dan menghambat pembangunan yang sedang berjalan atau bahkan menimbulkan kerugian Negara.
Bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang besar hanya ketika seluruh komponennya bersatu dan hal tersebutlah yang paling dikhawatirkan oleh bangsa-bangsa lain. Banyak bangsa lain yang menginginkan perpecahan bangsa Indonesia agar dapat menguasai kekayaan sumber daya dan budaya Indonesia, untuk itu seharusnya seluruh komponen bangsa mulai berbenah diri dan kembali merenungkan pentingnya persatuan bangsa dibandingkan ego sektoral yang hanya membuahkan kehancuran bangsa.
)* Penulis adalah Kontributor Lembaga Strudi Informasi Strategis (LSISI)
