Koperasi Desa Merah Putih Hadirkan Ekosistem Ekonomi yang Lebih Inklusif
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai penggerak ekonomi kerakyatan sekaligus instrumen untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif di seluruh Indonesia.
Hingga saat ini, sebanyak 83 ribu KDKMP telah berdiri di berbagai daerah. Keberadaan koperasi tersebut menjadi fondasi penting dalam memperkuat ekonomi desa, membuka akses pembiayaan, memperluas pasar, serta mendorong transformasi digital bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
Direktur Ekosistem Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Farida Dewi Maharani, mengatakan pemerintah tidak hanya berfokus membangun jaringan telekomunikasi, tetapi juga memastikan infrastruktur tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat.
“Transformasi digital UMKM dan koperasi desa tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Dibutuhkan sinergi kolektif agar UMKM bisa naik kelas, lebih adaptif, dan berkelanjutan,” ujar Farida dalam Workshop Media di Semarang, Jawa Tengah.
Menurut Farida, dukungan infrastruktur digital terus diperluas. Saat ini jaringan 4G telah menjangkau 98,95 persen populasi Indonesia, sementara layanan 5G tersedia di sejumlah pusat ekonomi dan kawasan perkotaan.
Sementara itu, Asisten Deputi Digitalisasi Koperasi Kementerian Koperasi, Riza Azmi, menjelaskan bahwa seluruh KDKMP kini didukung Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes) sebagai bagian dari modernisasi tata kelola koperasi.
“Sebagai wujud komitmen terhadap tata kelola yang modern, Simkopdes menjadi fondasi teknologi bagi Koperasi Merah Putih. Platform ini menjembatani transparansi, efisiensi operasional, dan kemudahan akses bagi seluruh anggota,” ujar Riza.
Di sisi lain, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikurahman, menilai Koperasi Desa Merah Putih memiliki potensi besar untuk memperkuat inklusi keuangan di pedesaan.
Menurutnya, koperasi dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada rentenir dan tengkulak.
“Kopdes Merah Putih berpotensi menjadi alternatif rentenir, tetapi tidak otomatis menggantikannya,” kata Rizal.
Ia menekankan koperasi perlu hadir sebagai pusat layanan ekonomi desa yang terintegrasi, tidak hanya menyediakan pembiayaan berbunga rendah, tetapi juga akses pemasaran, pendampingan usaha, digitalisasi, dan kemitraan bisnis.
“Keberhasilan program ini harus diukur dari berkurangnya praktik rentenir, meningkatnya pendapatan pelaku usaha desa, bertambahnya usaha produktif, dan membaiknya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” ujarnya.
Dengan dukungan digitalisasi, tata kelola modern, serta layanan ekonomi yang semakin lengkap, Koperasi Desa Merah Putih diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi desa yang inklusif dan berkelanjutan.
