Jakarta, LSISI.ID – Pidato politik Joko Widodo pada 14 Juli memberikan isyarat khusus tentang garis kebijakan selama lima tahun ke depan. Tidak hanya infrastruktur, Jokowi juga memberi penekanan pada perbaikan tata kelola pemerintahan. Apakah program aksi tersebut sesuai dengan misi yang didengungkan pada kampanye lalu?
Untuk pertama kali setelah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum sebagai Presiden terpilih 2019-2024, Joko Widodo memberikan pidato politiknya di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat. Litbang Kompas menganalisis konten pidato politik ini.
Berdasarkan analisis, terdapat lima kata utama yang paling banyak disebutkan Jokowi. Kata-kata itu ialah lembaga, pola, infrastruktur, pembangunan, dan talenta.
Jokowi menyinggung kata ”lembaga” 11 kali dan kata ”pola” tujuh kali yang merujuk pada perbaikan tata kelola lembaga pemerintahan. Selain itu, kata infrastruktur dan pembangunan juga cukup sering disebutkan Jokowi saat menyinggung rencana pembangunan infrastruktur dalam lima tahun yang akan datang.
Terakhir adalah kata ”talenta” yang disebutkan Jokowi enam kali untuk menjelaskan rencana peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.
Dari lima kata kunci yang paling banyak disebut Jokowi tampak benang merah dari kebijakan yang akan menjadi arus utama selama lima tahun mendatang. Benang merah ini adalah tata kelola lembaga pemerintahan, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia.
Misi
Benang merah dari kebijakan Jokowi pada periode mendatang semakin terlihat jika dikaitkan dengan sembilan misi yang dibawa sejak kampanye lalu. Dari sembilan misi, enam disinggung Jokowi dalam pidato politiknya.
Misi pertama yang sering disinggung adalah ”peningkatan kualitas manusia Indonesia”. Program aksi untuk misi ini adalah yang terbanyak disampaikan Jokowi dalam pidato politik dibandingkan dengan misi lain.
Program yang terbilang baru adalah dukungan untuk diaspora bertalenta, yaitu dukungan bagi anak-anak bangsa di luar negeri guna mempercepat pembangunan di Indonesia. Untuk cakupan yang lebih luas, pembentukan Lembaga Manajemen Talenta Indonesia sebagai fasilitas pengembangan diri bagi anak bangsa juga menjadi program baru lainnya.
Program aksi di dalam pidato Jokowi sesuai dengan beberapa rencana dalam dokumen visi misi pada kampanye lalu, seperti jaminan gizi dan tumbuh kembang anak, reformasi sistem kesehatan dan pendidikan, serta revitalisasi pelatihan vokasi. Kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan juga termasuk dalam agenda.
Misi kedua yang paling banyak disinggung Jokowi dalam pidatonya minggu lalu adalah ”pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya”. Setidaknya terdapat lima poin penting yang akan menjadi program aksi untuk mewujudkan misi ini. Poin pertama adalah pemangkasan izin investasi yang merupakan lanjutan dari program pemerintahan 2014-2019.
Poin lain yang disinggung terkait reformasi birokrasi, reformasi struktural, pembubaran lembaga negara bermasalah, serta perubahan pola pikir dan pola kerja birokrat. Jokowi tampak ingin menegaskan bahwa fokus pada periode pertama pemerintahannya akan terus dilanjutkan.
Misi ketiga yang banyak dijabarkan Jokowi terkait ”kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa”. Tiga program penting yang diangkat adalah toleransi, Pancasila sebagai ideologi negara, dan demokrasi berkeadaban. Jokowi menekankan toleransi, khususnya pada kehidupan antarumat beragama, suku, dan etnis.
Jika dibandingkan dengan dokumen visi misi, toleransi dan ideologi Pancasila memang disinggung dalam program aksi. Namun, terdapat sejumlah program yang tidak disinggung dalam pidato politik minggu lalu, seperti pengembangan olahraga dan revolusi mental.
Misi keempat yang juga cukup banyak disinggung Jokowi adalah ”pembangunan yang merata dan berkeadilan”. Terdapat dua poin penting yang diungkapkan Jokowi untuk mewujudkan misi ini, yaitu pembangunan infrastruktur untuk ekonomi rakyat dan APBN yang tepat sasaran.
Pembangunan infrastruktur merupakan program prioritas yang dilakukan Jokowi pada periode pemerintahan 2014-2019. Kini, program tersebut kembali dilakukan dengan pendekatan yang sedikit berbeda, yaitu menghubungkan infrastruktur yang telah dibangun dengan unit usaha masyarakat, seperti perkebunan, pariwisata, dan tambak ikan.
Namun, mengacu pada naskah visi misi, ada sejumlah program yang tak disebut Jokowi dalam pidatonya untuk mewujudkan misi ini. Program itu meliputi dana desa dan redistribusi aset.
Misi selanjutnya yang juga disinggung Jokowi adalah ”struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing”. Dalam dokumen visi misi, terdapat enam program aksi untuk mencapai misi ini. Tiga di antaranya termasuk pengembangan sektor ekonomi baru, reformasi ketenagakerjaan, dan revitalisasi industri. Investasi yang akan dibuka seluas-luasnya untuk membuka lapangan kerja menjadi titik beratnya.
Misi selanjutnya yang juga disinggung Jokowi adalah ”struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing”. Dalam dokumen visi misi, terdapat enam program aksi untuk mencapai misi ini. Tiga di antaranya termasuk pengembangan sektor ekonomi baru, reformasi ketenagakerjaan, dan revitalisasi industri. Investasi yang akan dibuka seluas-luasnya untuk membuka lapangan kerja menjadi titik beratnya.
Terakhir, Jokowi sedikit menyinggung misi tentang ”penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya”. Dalam pidatonya, Jokowi lebih fokus pada hak warga negara yang sama di depan hukum. Sementara itu, fokus lain, seperti korupsi, HAM, dan penataan regulasi yang disinggung dalam naskah visi misi, tidak disebut Jokowi dalam pidato politiknya.
Dari sembilan misi, tiga misi di antaranya tidak disinggung oleh Jokowi dalam pidatonya. Sepanjang pidato selama 23 menit dan 7 detik, Jokowi sama sekali tak menyinggung isu tentang lingkungan, pertahanan dan keamanan, serta sinergi pemerintah daerah. Ketiganya ada dalam naskah visi misi Jokowi-Amin saat kampanye lalu.
Pesan khusus
Selain makna tersirat, Jokowi menyampaikan pesan khusus dalam pidato politiknya. Salah satu pesan yang disampaikan secara terbuka meliputi penyederhanaan birokrasi. Jokowi menekankan tak akan segan mencopot pejabat yang bekerja tidak efisien dan tidak efektif.
Tidak hanya itu, Jokowi juga akan membubarkan lembaga yang dinilai bermasalah dan tak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sejalan dengan hal itu, pesan khusus diberikan kepada para birokrat untuk tidak bekerja secara monoton dan tak lagi menggunakan pola pikir lama.
Masih tentang tata kelola lembaga pemerintahan, Jokowi menyinggung karakteristik menteri yang dibutuhkan dalam periode pemerintahan selanjutnya. Menurut Jokowi, sosok menteri yang dibutuhkan adalah menteri yang berani.
Perihal oposisi juga tak luput dari perhatian Jokowi dalam pidatonya. Menurut Jokowi, oposisi merupakan tindakan yang mulia. Pesan secara terbuka disampaikan Jokowi yang berharap oposisi tidak menimbulkan kebencian hingga dendam.
Pidato perdana Jokowi ini ditutup dengan kalimat unik yang menyuarakan persatuan bangsa. Hal ini terlihat dari kalimat yang menjadi awal dari penutup pidato, ”Ini bukanlah tentang aku atau kamu.” Pada akhir pidato, Jokowi kembali menekankan pentingnya persatuan untuk membangun bangsa.
Sumber : kompas.id
