Pasca Kerusuhan di Papua, Semua Pihak Harus Wujudkan Perdamaian
Oleh : Edward Krey )*
Masyarakat di Sorong pada Hari Rabu 21 Agustus 2019, telah kembali beraktifitas seperti biasa, setelah aksi massa menolak rasisme yang berujung pada kericuhan.
Aktifitas Bandara juga telah lancar sejak pukul 06.00 WIT. Namun karena fasilitas untuk dapat masuk ke halaman parkir bandara rusak, maka kendaraan bebas-pun dapat masuk keluar tanpa kendali.
Petugas parkir juga belum melakukan aktifitas seperti biasanya karena rusaknya fasilitas, sehingga kendaraan yang keluar – masuk bandara, terbebas dari pembayaran retribusi.
Selain itu beberapa warga juga telah keluar dari rumah untuk bergotong-royong membersihkan kayu dan batu yang berserakan di jalan raya.
Meski sebagian toko sudah memulai aktifitas niaganya, aktifitas perkantoran terpantau masih libur dan terlihat Kantor Wali Kota Sorong sepi dari aktifitas apapun.
Sementara itu pada hari yang sama, aksi massa warga di Timika, Kabupaten Mimika Papua, yang awalnya mengusung misi damai, berakhir dengan pelemparan batu ke gedung DPRD Mimika. Kejadian tersebut mencuat pada pukul 13.00 WIT.
Pihak kepolisian pun terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan guna meredakan amukan massa aksi yang dilaporkan merasa kecewa karena telah lama menunggu kedatangan ketua DPRD Mimika dan Bupati Mimika yang tidak kunjung hadir di hadapan massa aksi.
Para peserta aksi massa tersebut awalnya berkumpul di depan Kantor DPRD Mimika. Awalnya suasana damai terlihat, namun setelah beberapa jam menunggu kedatangan Bupati dan Ketua DPRD Mimika yang belum juga hadir, massa kemudian terprovokasi hingga melakukan tindakan anarkis.
Hingga siang hari, situasi pun belum kondusif. Sebagian peserta aksi tersebut masih melakukan pelemparan meskipun tembakan peringatan dilakukan aparat keamanan.
Aksi Rasisme yang terjadi di Jawa Timur tersebut, tentu berdampak luar biasa bagi keamanan di Indonesia.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memberikan dukungan langkah yang dilakukan oleh tiga Gubernur terkait dengan dugaan rasisme yang terjadi di Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur.
Ketiga Gubernur itu adalah, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dan Gubernur Papua Lukas Enembe.
Tjahjo juga mengatakan, pihaknya juga telah membentuk tim untuk memantau kondisi terkini terkait kericuhan di Manokwari. Kemendagri akan terus memonitor melalui Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum), serta koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda).
Langkah tersebut tentu menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi dan menyembuhkan luka bagi korban rasisme secara umum.
Selain itu upaya pemulihan juga dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang menghimbau agar pemberitaan terkait peristiwa di Papua dan Papua Barat lebih selektif. Informasi terkait proses pemulihan keamanan haruslah menjadi prioritas utama, agar tidak dipelintir menjadi informasi yang dapat meledakkan amarah.
Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Agung Suprio mengatakan, tokoh – tokoh Papua dan Papua Barat perlu diberikan kesempatan dalam menyampaikan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Hal ini didasari bahwa, pihak media khususnya televisi maupun radio juga memiliki tanggungjawab dalam menjaga persatuan, kesatuan dan keutuhan NKRI.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Yadi Hendriana. Dimana pemberitaan yang disiarkan haruslah memberikan nilai positif bagi keutuhan bangsa ini.
Pemberitaan tersebut dirasa sebagai bentuk pemberian rasa aman kepada masyarakat Papua yang berada diluar tanah kelahirannya untuk bekerja maupun kuliah.
Sementara itu, perwakilan Ormas yang mendatangi asrama mahasiswa Papua di Surabaya juga telah menyampaikan permintaan maaf di hadapan media. Hal tersebut disampaikan oleh Tri Susanti yang merupakan satu diantara tiga perwakilan koordinator aksi ormas Surabaya saat menyambangi Mapolda Jawa Timur. Dengan adanya berbagai upaya tersebut, maka perdamaian akan dapat segera terwujud.
)* Penulis adalah mahasiswa Papua, tinggal di Yogyakarta
