Pemerintah Sangat Memperhatikan Kesejahteraan Papua
Oleh : Abner Wanggai )*
Pemerintah dibawah arahan Presiden Joko Widodo terus menggeber berbagai program pembangunan di Papua. Berbagai program pembangunan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang telah menjadi perhatian besar Pemerintah.
Sebagai wilayah paling timur Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang menilai bahwa pembangunan di Papua mengalami ketertinggalan dari wilayah lain. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk senantiasa memberikan perhatian besar kepada tanah Papua.
Dalam kesempatan rapat dewan Pengarah Tim Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua Barat, Wakil Presiden Ma’ruf Amin selaku pimpinan rapat mengatakan, pemerintah memberikan perhatian besar terhadap pembangunan kesejahteraan di Papua dengan ditetapkannya Instruksi Presiden (Inpres) 9 tahun 2020 tentang percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Kemudian, Keputusan Presiden 20 tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Ma’ruf Amin juga menyadari bahwa masih ada persoalan dan isu krusial di Papua yang harus diselesaikan. Salah satunya berkaitan dengan tingkat kemiskinan di Papua yang masih tinggi.
Dirinya menuturkan, bahwa pemerintah perlu meletakkan perspektif kebijakan inpres ini dalam semangat dan desain beru untuk Papua, sesuai arahan Presiden pada Rapat Terbatas Papua yang dilaksanakan pada 11 Maret 2020 lalu.
Dalam rapat tersebut, Ma’ruf juga menyampaikan arahan Presiden Jokowi, antara lain perlunya semangat, paradigma dan cara kerja baru untuk menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan Papua Barat.
Berkenaan dengan pelaksanaan Inpres tahun 2020. Ma’ruf menekankan soal pendekatan kultural dalam kerangka pembangunan.
Sebelumnya, juru bicara Wakil Presiden Masduki Baidowi mengatakan, ada banyak terobosan khusus yang dilakukan oleh pemerintah untuk tim Papua yang dipimpin oleh Ma’ruf Amin.
Masduki pernah mengatakan, bahwa masyarakat Papua dan Papua Barat ingin disejahterakan melalui pendidikan dan sumber daya manusia (SDM).
Dengan demikian, sektor pendidikan menjadi sektor unggulan yang akan dilaksanakan dalam percepatan pembangunan Papua.
Sementara itu, permasalahan di Papua yang kompleks, salah satunya adalah terjadinya konflik yang tak luput menjadi perhatian.
Dirinya mengatakan, dalam menangani konflik tersebut, pemerintah akan melakukannya dengan pendekatan kesejahteraan.
Untuk menangani permasalahan tersebut, pemerintah-pun tidak tinggal diam. Hal ini dibuktikan dengan diterjunkannya TNI-Polri demi menjaga keamanan dan ketertiban. Sehingga masyarakat Papua dapat merasakan hidup tenteram.
Presiden Joko Widodo juga mengupayakan pada pendekatan ekonomi yang bermuara pada kesejahteraan rakyat Papua. Misalnya seperti BBM satu harga, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang kerap membuat onar sebenarnya tidak ingin melihat rakyat Papua sejahtera. Sebab jika mereka sudah sejahtera maka pengaruh KKB akan hilang dengan sendirinya.
Contohnya, ketika pembangunan jalan di Papua berlangsung, para pekerja mendapatkan gangguan dari KKB hingga beberapa orang menjadi korban. Hal tersebut merupakan salah satu indikator. Selain itu masih adanya pembakaran sekolah. Hal tersebut disebabkan karena mereka tidak menginginkan masyarakatnya berpihak kepada TNI-Polri.
Perhatian pemerintah terhadap tanah Papua juga dibuktikan dengan adanya apresiasi dari tokoh Pemuda Papua yakni Izak R Hikoyabi. Dirinya menilai ada beberapa hal dalam perubahan masyarakat Papua.
Salah satunya adalah adanya keluasan pengelolaan anggaran bagi Pemerintah Papua dengan adanya dana otonomi khusus (Otsus) Papua dari awal ditetapkan sampai tahun 2020 senilai Rp 126,99 triliun. Meskipun perlu adanya evaluasi secara menyeluruh terkait anggaran yang besar ini.
Keberadaan dana otsus juga memiliki dampak positif secara signifikan. Baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan lain-lain.
Izak juga mengungkapkan bahwa langkah pemerintah merupakan strategi yang efektif dengan melakukan pendekatan dialog guna mengurai persoalan dan merumuskan solusi alternatif.
Ia juga menambahkan, tidak kalah pentingnya untuk tetap menjalankan kebijakan sebelumnya seperti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengedepankan pendekatan kesejahteraan dibandingkan pendekatan keamanan.
Menurutnya, integrasi nasional dan NKRI harga mati merupakan pondasi yang dibangun atas kesejahteraan, keadilan diatas tatanan hukum yang menghargai konteks sosial budaya.
Hal ini tentu menjadi bukti bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk tetap memperhatikan kesejahteraan bumi cenderawasih. Dengan adanya dana otsus, anak muda di Papua bahkan bisa melanjutkan sekolah hingga perguruan tinggi baik di dalam maupun luar negeri.
)* Penulis adalah warganet tinggal di Yogyakarta
