Jakarta, LSISI.ID – Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengatakan pembangunan infrastruktur yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak efisien karena dilakukan dengan grusa-grusu.
Prabowo menyebut, ketidakefisienan tersebut dilihat dari pembangunan yang tak dikerjakan dengan studi yang layak. Hal itu disampaikan dalam debat Capres jilid 2 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (18/2/2019).
Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebut pembangunan infrastruktur yang dilakukan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak efisien.
Prabowo menyebut banyak infrastruktur yang dibangun tidak dikerjakan dengan studi yang benar.
“Saya menghargai niat Pak Jokowi dalam memimpin pembangunan infrastruktur, tetapi saya juga harus menyampaikan, kemungkinan besar tim pak Jokowi kurang efisien kerjanya. Banyak infrastruktur yang dikerjakan grusa grusu tanpa feasibility yang benar,” kata Prabowo dalam Debat Capres Jilid 2 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).
Dia menjelaskan karena itu banyak proyek tidak efisien bahkan merugi, karena sulit untuk dibayar.
“Ini yang jadi masalah untuk infrastruktur, bukan infrastruktur untuk rakyat malah rakyat untuk infrastruktur,” imbuh dia.
Kemudian dia mengatakan tidak bisa infrastruktur hanya menjadi monumen. “Sebagai contoh LRT Palembang dan Lapangan terbang Kertajati dan macam-macam lagi,” jelas dia.
Presiden Jokowi menjawab kritik dari Prabowo tentang pembangunan infrastruktur yang grasak-grusuk. Jokowi menjawab tudingan Prabowo salah besar.
“Kalau tadi Pak Prabowo menyampaikan tanpa study feasibility tadi salah besar. Karena ini sudah direncanakan lama. Tentu saja semua ada, DED-nya ada (detail engineeering design), semua ada,” kata Jokowi dalam Debat Capres Jilid 2 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).
Jokowi Juga menjawab soal LRT Palembang yang disinggung oleh Prabowo. Jokowi bilang, pengembangan itu semua membutuhkan waktu.
“Mengenai tadi disampaikan misalnya LRT palembang, LRT MRT Jakarta. Semuanya butuh waktu,” kata Jokowi.
Jokowi bilang untuk mendorong masyarakat berpindah menggunakan transportasi massa butuh waktu paling tidak 10 tahun lamanya, seperti di negara lain.
“Memindahkan budaya naik mobil sendiri ke transportasi massa. Yang saya pelajari di negara butuh 10 sampai 20 tahun. Tidak mudah,” tutur Jokowi.
Berdasarkan pemberitaan detikFinance sebelumnya, pembangunan prasarana LRT Palembang di Provinsi Sumatera Selatan ditandatangani dengan nilai Rp 10,9 triliun yang akan dibayarkan begitu kegiatan konstruksi rampung.
Nilai tersebut lebih rendah ketimbang nilai pagu yang disepakati dalam kontrak pendahulu pada tanggal 30 Juni 2015 lalu, dengan nilai pagu sebesar Rp 12,5 triliun.
Sementara untuk pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) menggunakan skema PINA dengan total nilai proyek Rp 2,1 triliun, dan PT Waskita Toll Road yang akan melepas sebagian kepemilikannya di sembilan ruas jalan tol untuk total proyek Rp 69,74 triliun.
Untuk mengisi kebutuhan pendanaan proyek Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati akan diterbitkan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT). Intrumen investasi ini akan mengandung 13% kepemilikan saham pada proyek tersebut.
Direktur Utama Danareksa Investment Mangement Marsangap P Tamba meyakini instrumen RDPT dengan underlying proyek infrastruktur akan lebih menarik. Sebab keuntungan dari portofolio yang dinilai dari Internal Rate of Return (IRR) ini cukup besar.
“Kalau RDPT itu istilahnya IRR. Indikasi IRR biasanya minimal 10% kalau sifatnya ekuitas. Kalau sifatnya pendapatan tetap biasanya lebih kecil, karena suku bunga lebih turun,” tuturnya saat dihubungi detikFinance, 2018 lalu.
Sumber : detik.com
