Jakarta – Pemerintah Indonesia tengah memperkuat strategi kedaulatan energi nasional dengan mengambil langkah-langkah konkret untuk menekan ketergantungan pada impor Liquefied Petroleum Gas (LPG). Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pemerintah kini mengakselerasi pengembangan energi alternatif berbasis sumber daya domestik, yakni Dimethyl Ether (DME) dan Compressed Natural Gas (CNG).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pengembangan kedua proyek tersebut bertujuan menekan impor LPG nasional yang saat ini mencapai sekitar 7 juta ton per tahun.
“Devisa kita setiap tahun hanya untuk membeli LPG saja, sekitar Rp 130 sampai Rp 140 triliun. Apalagi kalau harga minyak dunia seperti sekarang, itu pasti lebih besar lagi. Dan subsidi kita, itu Rp 80 sampai Rp 87 triliun,” ujar Bahlil.
Salah satu pilar utama dalam pengurangan impor ini adalah hilirisasi batu bara menjadi DME. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, proyek ini menjadi bagian dari 13 Proyek Strategis Hilirisasi Nasional Fase II dengan total investasi mencapai Rp 116 triliun. Salah satu fokus utamanya adalah fasilitas produksi DME di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, yang ditargetkan memiliki kapasitas 1,4 juta ton per tahun.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa hilirisasi merupakan kunci kebangkitan ekonomi Indonesia.
“Menurut pendapat saya ini cukup bersejarah dan sangat membanggakan yaitu groundbreaking hilirisasi tahap kedua, yang mencakup 13 proyek strategis hilirisasi senilai kurang lebih Rp 116 triliun meliputi lima proyek di sektor energi 5 proyek di sektor mineral, 3 proyek di sektor pertanian,” tegas Prabowo.
Prabowo juga menambahkan bahwa pemerintahannya saat ini berkomitmen memperkuat fondasi yang telah dibangun oleh para presiden terdahulu untuk mencapai kemandirian energi.
DME sendiri merupakan energi alternatif yang secara kimiawi mirip dengan LPG, sehingga infrastruktur yang ada saat ini, seperti tabung dan tempat penyimpanan, dapat dimanfaatkan kembali dengan penyesuaian minimal. Selain itu, DME diklaim lebih ramah lingkungan karena mampu meminimalisir emisi gas rumah kaca hingga 20 persen.
Selain DME, pemerintah juga mulai menguji coba penggunaan CNG untuk skala rumah tangga dalam tabung ukuran 3 kg. Berbeda dengan LPG yang banyak diimpor, bahan baku CNG melimpah di dalam negeri, sehingga harganya diprediksi bisa jauh lebih terjangkau bagi masyarakat.
Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa penggunaan CNG sebenarnya sudah lazim di sektor perhotelan dan restoran dengan tabung 12 kg dan 20 kg. Namun, untuk penggunaan masyarakat luas, pemerintah sedang menyempurnakan teknologi tabung ukuran 3 kg yang lebih ringan.
“CNG itu sudah dilakukan kajian. Harganya jauh lebih murah, kurang lebih sekitar 30% lah lebih murah,” kata Bahlil.
Bahlil menjamin bahwa meskipun beralih ke energi alternatif, skema subsidi tetap akan dipertahankan guna melindungi daya beli masyarakat kecil.
“Arahan Bapak Presiden, baik itu CNG maupun LPG akan selalu mengedepankan untuk membantu rakyat yang memang harus kita bantu. Dengan demikian, subsidi saya pastikan masih menjadi yang harus dilakukan untuk rakyat,” pungkasnya.
Melalui integrasi proyek DME dan pemanfaatan CNG ini, pemerintah optimis stabilitas energi nasional akan semakin kokoh, defisit neraca perdagangan akibat impor energi dapat ditekan, dan masyarakat mendapatkan akses energi yang lebih murah serta berkelanjutan.
