PBB menganggap Tidak Ada Pelanggaran HAM di Papua. Potret Duta Besar Dian Triansyah Djani mengibarkan bendera Indonesia di Markas PBB di New York. Pihak Persatuan Bangsa-Bangsa ( PBB ) melalui Dewan Hak Asasi Manusia ( HAM ) menganggap bahwa persoalan HAM di Papua tidak ada. PBB tidak menyoroti adanya pelanggaran HAM di Papua.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Kamis (16/6/2022). Bahkan, Indonesia tidak menjadi salah satu negara yang dinilai memiliki persoalan dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM dalam sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, Senin (13/6/2022).
Mahfud hadir dalam sidang tersebut. Dia juga bertemu dengan Komisi Tinggi HAM. “Kalau saudara buka website Dewan HAM PBB yang pidato kemarin itu ndak ada, Indonesia itu bersih dari masalah Papua,” tutur Mahfud dalam konferensi pers virtual, Kamis (16/6/2022). Ia mengklaim, penanganan persoalan HAM di Infonesia tidak pernah disinggung dalam sidang Dewan HAM PBB sejak tiga tahun lalu. “Hal ini berarti kita sudah mengalami kemajuan dengan mengomunikasikan dengan proporsional mengenai perlindungan dan penegakan HAM,” sebutnya.
Di sisi lain, Mahfud menyampaikan, laporan- laporan yang disampaikan oleh berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait persoalan HAM di Indonesia itu disampaikan melalui human rights council’s special procedures mandate holders (SPMH). Unit itu, lanjut dia, berada di bawah Dewan HAM PBB yang bertugas menerima laporan dugaan pelanggaran HAM dari berbagai negara Ia menjelaskan setelah menerima laporan tersebut, SPMH bakal melakukan proses klarifikasi pada pemerintah negara tersebut.
“Seperti Indonesia, banyak laporan dari LSM, melaporlah ke SPMH, mengumumkan ada laporan, itu bukan dari Dewan HAM PBB, tapi dari SPMH,” katanya. “Laporan itu maksudnya memberitahu ke pemerintah, lalu kita jawab, oh iya selesai. Jadi tidak ada masalah, tidak ada satu pun,” ucap Mahfud. Ia juga menampik kabar adanya tim dari Dewan HAM PBB yang bakal berkunjung ke Papua untuk melakukan investigasi. “Itu tidak ada, dari mana sumbernya? Saya sudah langsung ke markasnya (Dewan HAM PBB) tidak ada,” tandasnya.
Adapun isu rencana kedatangan tim khusus Dewan HAM PBB ke Papua dan Papua Barat muncul akhir Mei lalu. Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Achsanul Habib kala itu mengungkapkan Indonesia memang terlibat aktif dalam sesi ke 49 perundingan bersama Dewan HAM PBB di Jenewa pada 28 Maret hingga 1 April 2022. Tapi pertemuan itu tak membahas persoalan di Indonesia, atau isu-isu pelanggaran HAM di Papua.
