Upaya Pemerintah Membela Muslim Uighur di Tiongkok

Oleh : Andhi Bahtiar

Seluruh dunia, termasuk Indonesia tentunya tidak setuju atau lebih tepatnya sangat tidak mendukung adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) seperti yang tengah dialami oleh muslim Uighur di Tiongkok sana. Indonesia akan mengupayakan segala hal untuk membantu muslim Uighur meskipun belum pasti hasilnya seperti apa. Namun, setidaknya Indonesia sudah mengupayakan langkah awal yaitu dengan dipanggilnya Dubes Cina oleh Kementerian Luar Negeri terkait kasus ini. Hal ini dilakukan Indonesia untuk mengklarifikasi sekaligus menanyakan hal – hal  yang sebenarnya terjadi untuk kemudian memutuskan langkah yang perlu diambil dalam upayanya turut membantu muslim Uighur.

Langkah – langkah ini kemudian disusul oleh beberapa pihak, seperti PBNU yang mendorong pemerintah segera mengambil langkah diplomatis untuk membantu muslim Uighur. Karena pihak PBNU juga menilai bahwa penindasan terhadap etnis Uighur ini sangatlah tidak layak dilakukan, mengingat hal itu melanggar HAM. PBNU juga sangat menyayangkan kejadian penindasan tersebut. Menurutnya, tindakan diskriminatif harus dilawan dan dihapuskan apalagi menyangkut persoalan ras seperti yang dikatakan Sekertasis Jendral PBNU Helmy Faishal Zaini di jumpa pers 18 Desember. Selain itu, PBNU juga mengecam segala tindak kriminal, kekerasan dan lain sebagainya seperti kasus muslim Uighur.

Upaya ini memang penting dilakukan untuk mewujudkan undang – undang kita terkait ikut serta menciptakan perdamaian dunia. Melanjutkan permintaannya tadi, PBNU juga menggalang bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Xinjiang khususnya muslim Uighur yang menjadi korban penindasan pemerintah Cina.

Menyusul tindakan PBNU yang memulai dengan aksi penggalangannya,  MUI juga akan turut serta memberikan aksi nyata dalam upayanya mendamaikan dunia. Hal ini MUI lakukan dengan cara mengeluarkan sikap resmi terkait prahara yang sedang menimpa saudara muslim kita di Tiongkok. Dengan banyaknya kepedulian Indonesia terhadap masalah luar negeri menunjukkan bahwa Indonesia tidak egois dan selalu turut serta membangun dunia yang damai dan sejahtera.

Dengan adanya respon – respon dari berbagai kalangan tentunya menggugah PBB untuk turut memikirkan masalah ini. Berbagai pihak meminta PBB segera melakukan tindakan tegas dan tidak hanya sekedar menyampaikan turut prihatin saja. Apalagi peran PBB sangat dibutuhkan pada masalah besar seperti ini. Pasalnya, PBB merupakan wadah dari berbagai negara yang mempunyai misi menciptakan perdamaian dunia. Jadi, sangat disayangkan jika PBB tinggal diam terhadap masalah ini. Namun, kabar baiknya PBB juga akan turun tangan dalam kasus yang menimpa muslim Uighur.

Dengan respon cepat yang diberikan oleh sejumlah negara terhadap kasus ini, tentunya diharapkan pula kasus penindasan etnis di Tiongkok ini cepat teratasi. Tidak etis rasanya jika pemerintah Indonesia tinggal diam dan tidak respek terhadap kasus yang menimpa sesama muslim.

Untungnya, pemerintah Indonesia tidak menutup mata dengan masalah ini. Bahkan pemerintah sudah mulai melakukan manuver – manuver guna ikut serta membela muslim Uighur. Hal ini juga dibuktikan melalui kepedulian pihak – pihak seperti PBNU dan MUI atau bahkan lembaga lain yang mendesak pemerintah untuk segera melakukan tindakan tegas terkait muslim Uighur.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga mengaku siap membela perdamaian negara dan menghapuskan penjajahan di atas dunia dengan cara turut aktif dalam membantu negara – negara yang sedang mengalami masalah, contohnya di Tiongkok ini. Penindasan oleh pemerintah Cina terhadap warga Xianjang khususnya muslim Uighur juga turut menjadi tanggung jawab negara – negara yang termasuk anggota PBB. Selain itu, alasan lain Indonesia peduli dan membantu adalah adanya kesetaraan HAM. Di mana manusia berhak untuk hidup tenang tanpa penindasan dari pihak manapun. Merasa berkewajiban menolong sesama muslim pun turut menjadi alasan Indonesia membela muslim Uighur yang sedang mengalami ketimpangan ini.

*) Penulis adalah Mahasiswa PTN di Pekanbaru