Polemik Politik

WASPADA KAMI HAMBAT PEMERINTAH TANGANI PANDEMI COVID-19

Oleh : Zakaria )*

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mula melebarkan sayap dengan mengadakan deklarasi juga di daerah. Aksi mereka makin memusingkan karena bisa menghasut masyarakat untuk antipati terhadap pemerintah. Efeknya, penanganan corona bisa terhambat karena masyarakat tidak mau diajak bekerja sama dan melanggar peraturan.

Dalam deklarasi KAMI 18 agustus lalu, KAMI mengeluarkan 8 tuntutan untuk pemerintah. Memang ada sebagian masyarakat yang tak bersimpati. Namun ada yang masih awam dan malah ikut terprovokasi, lalu kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Semua ini karena semua tokoh KAMI mengaku ingin selamatkan Indonesia tapi hanya bisa menghujat.

Dalam deklarasi tambahan di daerah, maka KAMI mencari simpatisan dengan alasan ingin menyelamatkan Indonesia. Padahal yang sebenarnya adalah mereka mencari kader baru untuk menghujat pemerintah. Deklarasi di daerah juga dkhawatirkan jadi klaster corona baru.

Memang kehadiran KAMI tak terlalu memberi efek di bidang politik. Namun ketika mereka terus menjelek-jelekkan pemerintah, akan mempengaruhi kinerja tim satgas covid-19 dalam menangani efek corona. Masyarakat akan percaya bahwa pemerintah kurang bisa menangani pandemi, akhirnya jadi malas untuk menaati protokol kesehatan, karena dirasa percuma.

Padahal ledakan pasien covid-19 adalah hasil dari menurunnya kedisiplinan masyarakat dalam menaati protokol kesehatan. Mereka makin malas pakai masker karena merasa pemerintah tidak berjasa dalam menangani corona. Para anggota KAMI juga ada yang tak pakai masker saat deklarasi. Hal ini miris karena mereka menuduh pemerintah tapi juga melakukan kesalahan.

KAMI sedang mencuci otak masyarakat dalam pidatonya. Dalam 8 tuntutan, isinya mencerca pemerintah yang tak menjalankan demokrasi dengan baik. Secara tidak langsung jadi menuduh pemerintah pro sayap kiri. Apalagi Presiden sering bekerja sama dengan RRC yang paham politiknya beda dari Indonesia. Padahal kerja sama tak ada hubungannya dengan aliran politik.

Pemerintah jadi dituduh terpengaruh aliran politik mereka. Kaum awam bisa bilang bahwa corona hanya konspirasi dari Wuhan. Jika tuduhan ini terus didengungkan di media sosial, maka akan banyak orang yang percaya. Karena sebuah berita yang salah jika disiarkan tiap hari, bisa terdengar sebagai kebenaran. Hal ini fatal karena mereka bisa jadi pasien corona berikutnya.

Begitu pula dengan vaksin corona. Karena ia adalah hasil penelitian oleh Ilmuwan Indonesia dengan asing, imunisasnya malah diharamkan. Vaksin juga dibilang mengandung babi. Padahal pemerintah membuat vaksin halal, tak mungkin menipu rakyat. Semua berawal dari KAMI yang menganggap pemerintah pro pengusaha asing. Semua yang berbau asing jadi dianggap nista.

Saat pemerintah sudah berusaha mengatasi efek pandemi covid-19 dengan memberikan bantuan sosial, namun masyarakat yang terpengaruh dengan ocehan KAMI malah merasa jumlahnya kurang. Memang nominal 600.000 rupiah tidak sampai UMK, tapi lebih baik daripada tidak menerima bantuan sama sekali. Bantuan sosal itu juga diberi hingga 4 bulan.

Ada pula yang antipati terhadap pemerintah lalu paket bansos berisi sembako dijual lagi. Penanganan corona terganggu karena mereka keluar rumah untuk menjual beras dan tidak mematuhi protokol kesehatan. Malah bisa berpotensi menularkan corona. Pemerintah sudah memperhitungkan pemberian beras itu untuk konsumsi sebulan, agar tak sering keluar rumah.

Sebagai tokoh senior, seharusnya para anggota KAMI mampu menjaga mulut dan tidak asal bicara. Karena rakyat yang menonton pidato mereka sedikit banyak bisa terpengaruh dan jadi berbalik memusuhi pemerintah. Akibatnya penanganan corona jadi terganggu, karena masyarakat merasa lelah dengan semua protokol kesehatan lalu melanggar seenaknya.

Jangan percaya terhadap omongan seseorang sebelum membuktikannya. Tuduhan KAMI sangat tidak berdasar karena pemerintah sudah mengurus negara dengan sangat baik. Alih-alih menyelamatkan Indonesia dengan jadi relawan di RS, mereka malah memprovokasi rakyat untuk membenci pemerintah.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Back to top button

Adblock Detected

Kami juga tidak suka iklan, kami hanya menampilkan iklan yang tidak menggangu. Terimakasih